Showing posts with label Alutsista. Show all posts
Showing posts with label Alutsista. Show all posts

Wednesday, 13 September 2017

Kapal Layar Latih KRI Bima Suci Diresmikan KASAL di Spanyol

KRI Bima Suci, kapal layar latih tiang tinggi [Atlantico Diario]

Kapal layar latih pengganti Kapal Legendaris KRI Dewaruci yaitu KRI Bima Suci diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., di Dermaga Vigo, Spanyol, Selasa (12/09). Dengan Acara peresmian tersebut menandai resminya KRI Bima Suci masuk ke dalam jajaran TNI AL sebagai Kapal Layar Latih Akademi Angkatan Laut (AAL).

Acara peresmian, diawali dengan laporan kesiapan oleh Dansatgas Yekda Kapal Layar Latih Laksamana Pertama TNI Sutarmono, M. Si. Han., dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima, serta pemberian nama dan penandatanganan prasasti KRI Bima Suci oleh Ketua Umum Jalasenastri Ny. Endah Ade Supandi.

Sebagai puncak acara peresmian, dilaksanakan upacara kemiliteran di Dermaga Vigo, dimana Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., bertindak selaku inspektur upacara, yang secara simbolis melaksanakan penekanan sirine sebagai tanda peresmian dan bendera Merah Putih berkibar di Kapal tersebut.

Pada upacara itu pula, Kasal mengukuhkan Letkol Laut (P) Widyatmoko Baruno Aji sebagai komandan pertama KRI Bima Suci, sekaligus merupakan Komandan Satgas Penyeberangan dan KJK 2017 yang akan membawa kapal generasi penerus KRI Dewaruci ini tiba di tanah air.

Rancangan teknis kapal layar tiang tinggi ini, memiliki ukuran panjang totalnya 111,20 meter, lebar 13,65 meter, kedalaman draft 5,95 meter, dan tinggi maksimal tiang layar 49 meter dari permukaan dek atas. Kapal kelas Bark (Barque, bahasa Inggris) tiga tiang itu memiliki 26 layar dengan luas keseluruhan layar 3.352 meter persegi. Ketinggian dek utamanya 9,20 meter dari permukaan laut. Keistimewaan KRI Bima Suci terletak pada instrumen navigasi pelayarannya yang lebih canggih, instrumen pemurnian air laut menjadi air tawar, hingga alat komunikasi dan data digitalnya.

Direncanakan pada 18 September mendatang, KRI Bima Suci akan langsung melaksanakan tugas pertamanya operasi penyeberangan dengan berlayar dari Spanyol menuju tanah air, sekaligus melaksanakan pelayaran Kartika Jala Krida (KJK) 2017, bersama dengan 119 Taruna/Kadet Akademi Angkatan Laut tingkat III Angkatan 64. KJK merupakan pelayaran muhibah ke luar negeri sekaligus latihan dan praktek (Latek) bagi Taruna AAL dengan menggunakan kapal latih Taruna, dan diharapkan KRI Bima Suci akan tiba di Surabaya pada 24 November 2017.

Turut hadir mendampingi Kasal para pejabat TNI AL dalam kesempatan tersebut antara lain, Asisten Operasi Kasal Laksamana Muda TNI INGN Aryatmaja, Asisten Logistik Kasal Laksamana Muda TNI Mulyadi, S.Pi., M.A.P., Panglima Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Darwanto, S.H., M.A.P., Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Wuspo Lukito, S.E., M.M., serta pejabat terkait lainnya.

  TNI AL  

Pemerintah Tarik Utang Rp 11,7 T untuk Pengadaan Alutsista

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjV_JizgNqQjk21Ul5wQbPC0OXEHm-diqC_nfPRQROXN6w0N__Tojg3tlsrvWs4Dwp3NYQczWRbXVeKlF30oq-m6k1Ft7pbQdNTMPc5LUOZs56ZfZdDDzz0kdGoIQS3VLG51NqdNfOa_Q/s1600/Sukhoi+Su-35+ussian+%25D0%25A1%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B9+%25D0%25A1%25D1%2583-35%252C++Flanker-E+twin-engined+supermaneuverability+multirole+fighter+Russian+Air+Force+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BD+%25283%2529.jpgSU 35 Russia ☆

Pemerintah masih akan menambah utang untuk tahun depan. Khususnya untuk proyek, pemerintah akan menarik utang Rp 38 triliun dengan porsi terbesar pada alutsista.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menyatakan ada lima kementerian/lembaga yang telah menyerap kurang lebih 90% dari pinjaman proyek, yang paling besar oleh Kementerian Pertahanan untuk alutsista sekitar Rp 11,7 triliun.

Beberapa pengguna yang besar untuk pinjaman luar negeri, 5 K/L terbesar pengguna pinjaman luar negeri adalah untuk alutsista Rp 11,7 triliun untuk Kemenhan, PUPR Rp 6,4 triliun, Polri Rp 3,3 triliun, Perhubungan Rp 2,4 triliun, dan Ristekdikti Rp 1,5 triliun,” ungkap Robert di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Sedangkan untuk pinjaman dalam negeri, lanjut Robert, nettonya sebesar Rp 3,1 triliun yang terdiri dari penarikan utang sebesar Rp 4,5 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp 1,4 triliun.

Ini difokuskan untuk alutsista dan alumatsus (alat material khusus) yang diproduksi industri Hankam (pertahanan dan keamanan) dalam negeri, sementara pemberi pinjaman dalam negeri adalah bank BUMN dan BUMD,” tukas dia.

  detik  

Saturday, 9 September 2017

Turkish-Indonesian Tank Project Prototype in Finishing Stage

Pindad-FNSS Medium tank

T
he proptotype of a Turkish-Indonesian project to manufacture the KAPLAN battle tank in Indonesia will be displayed at the Army Day military parade in Indonesia in October 2018.

Turkish armored-vehicle manufacturer FNSS and Indonesian PT Pindad have been working on producing the KAPLAN tank in Indonesia following an agreement in 2015 and work on the prototype is in the finishing stages, Anadolu agency reported Friday.

Defense officials from Turkey and Indonesia recently discussed the progress of a cooperation agreement, including an ongoing project to produce a medium-weight battle tank, Indonesian sources said Friday as quoted by Turkey’s Anadolu Agency.

Director General of Defense Potential for Indonesia Sutrimo Sumarlan was quoted as saying by Anadolu Agency, “this is the sixth annual Defense Industry Cooperation Meeting where we evaluated the progress of mutually beneficial agreements. We also exchanged information and introduced products created by each country’s defense industry.

In addition to the KAPLAN tank project, “Turkey has offered design and technology cooperation for type-214 submarines,” said Sumarlan.

Sumarlan further stated that Ankara had discussed with Jakarta the joint production of medium-altitude long endurance (MALE) unmanned aircraft.

  defenseworld  

Friday, 8 September 2017

Komisi I DPR RI Minta Anggaran TNI untuk 2018 Ditambah

Patroli laut TNI AL [Reuters] 

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat tertutup dengan Asisten Perencanaan (Asrena) TNI AD, AL, AU, dan Mabes TNI. Hasilnya, Komisi I akan meminta tambahan anggaran untuk TNI dalam RAPBN 2018.

"Jadi hasil rapat ini kan anggaran untuk TNI Rp 88 triliun (di 2017) itu dirasakan kurang dan membutuhkan sekitar Rp 102 triliun lagi," ujar Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Menurutnya, keputusan ini didasari adanya rencana pengeluaran di titik-titik lemah dengan wilayah perbatasan. Hal ini dilakukan untuk penguatan di wilayah Natuna dan untuk mengantisipasi gejolak dengan kelompok militan ISIS di Filipina.

"Seperti kita ketahui, akan ada rencana penguatan-penguatan di titik lemah, dengan zona orientasi spot ke barat wilayah Natuna, ke arah utara itu adalah perbatasan dengan Filipina dalam mengadang kasus ISIS itu ya memang harus dimaklumi," jelas dia.

Selain itu, untuk patroli pasukan dan kesiapan pangkalan-pangkalan. Menurut politikus PDIP ini, untuk menyelenggarakan hal itu dibutuhkan anggaran yang sangat besar.

Dengan anggaran yang minim, hal ini mempengaruhi pengadaan alutsista. Sebab, hal itu sudah masuk draf per tahun dan harus dipenuhi.

"Ya termasuk di dalamnya alutsista, pemeliharaan, suku cadang operasional, kemudian kegiatan-kegiatan latihan itu mempengaruhi," katanya.

Menurutnya, anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi keperluan tersebut. Komisi I akan mengundang pihak Kementerian Keuangan untuk membicarakan hal tersebut.

"Dengan anggaran ini tidak cukup, kita minta tinggal pemerintah mau ngasih atau nggak. Kita akan undang nanti (Kementerian Keuangan) supaya tidak terlalu minim. Kan ancaman semakin besar, tapi anggaran semakin turun itu nggak logis," tuturnya.

  Detik  

Thursday, 7 September 2017

Turki Tawarkan Kerja Sama Pembuatan Kapal Selam dan Pesawat Tanpa Awak

Termasuk Control Systemnya Anka MALE UAV buatan TAI Turki [Quwa] 

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Soetrimo bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Turki Ismail Demir di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).

Pertemuan bertajuk The 6th Defence Industry Cooperation Meeting itu membahas mengenai kerja sama antara Indonesia dan Turki di bidang industri pertahanan.

Soetrimo mengatakan, dalam pertemuan tersebut Pemerintah Turki menawarkan kerja sama pembuatan kapal selam dan unmanned aerial vehicle (UAV) atau pesawat terbang tanpa awak.

"Pada pertemuan tadi Turki menawarkan kerja sama pembuatan kapal selam 214 kemudian juga menawarkan UAV kelas MALE dan control system," ujar Soetrimo saat ditemui usai pertemuan.

Menurut Soetrimo, pemerintah Turki berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan industri pertahanan agar mandiri. Pemerintah Turki, kata Soetrimo, bersedia membantu pembuatan kapal selam hingga industri pertahanan Indonesia mampu memproduksinya sendiri.

"Mereka akan membantu sampai menguasai kita menguasai betul (pembuatan kapal selam) kemudian control system-nya juga," ucapnya.

Soetrimo menuturkan hasil pertemuan tersebut akan dilaporkan ke Menteri Pertahanan untuk dikaji bersama pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, tawaran kerja sama dari pihak Turki akan juga dilaporkan ke DPR untuk meminta dukungan dan persetujuan.

https://i.ytimg.com/vi/qVMrWP98M54/maxresdefault.jpgControl systems UAV Anka [youtube]

"Nanti akan kami laporkan kepada pimpinan untuk dikoordinasikan kepada seluruh stakeholder masuk juga kepada parlemen dan pimpinan tertinggi. Kami akan kaji tawaran itu dan ke parlemen supaya mendapat dukungan soal budget agar kerja sama dengan Turki bisa diperluas," kata Soetrimo.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertahanan Turki Ismail Demir berharap kerja sama dengan Indonesia bisa terus diperluas dan diperkuat. Hal tersebut, kata dia, akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang semakin baik.

"Kami harap kerja sama ini bisa berlanjut lebih jauh. Besok juga akan ada pertemuan dengan pelaku industri untuk menentikan langkah apa yang akan diambil selanjutnya," ujar Ismail.

Seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Pertahanan, Indonesia memandang Turki sebagai partner yang sangat penting. Pertemuan tersebut menunjukkan peran Turki sebagai partner strategis Indonesia sangat besar.

Pada pameran industri pertahanan IDEF 2016 di Istanbul, Indonesia dan Turki meluncurkan Medium Tank Kaplan, hasil kerja sama PT Pindad dengan FNSS. Kerja sama antara Indonesia dan Turki semakin kuat setelah kunjungan Presiden Turki ke Indonesia pada 2011 dan 2015.

Pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ankara, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang kedirgantaraan dan alat komunikasi.

Saat ini, Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Turki sedang menjajaki penyusunan Defence Cooperation Agreement (DCA) sebagai payung hukum kerja sama pertahanan.

Pihak Indonesia sudah mengirimkan draf DCA tersebut dan tinggal menunggu persetujuan dari pihak Turki.

  Kompas  

Wednesday, 6 September 2017

RI dan Turki Bahas Peningkatan Industri Pertahanan

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Soetrimo bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Turki Ismail Demir, di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).

Dalam pertemuan bertajuk The 6th Defence Industry Cooperation Meeting, keduanya membahas mengenai kerja sama antara Indonesia dan Turki pada bidang industri pertahanan.

Seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Pertahanan, Indonesia memandang Turki sebagai partner yang sangat penting.

Pertemuan tersebut menunjukkan peran Turki sebagai partner strategis Indonesia sangat besar.

Pada pameran industri pertahanan IDEF 2016 di Istanbul, Indonesia dan Turki meluncurkan Medium Tank Kaplan, hasil kerja sama PT Pindad dengan FNSS.

Soemitro mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Turki semakin kuat setelah kunjungan Presiden Turki ke Indonesia pada 2011 dan 2015.

Pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ankara, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang kedirgantaraan dan alat komunikasi.

Terkait dengan kerja sama industri persenjataan dan pertahanan, Indonesia mengapresiasi komitmen kuat Menhan Turki, baik dalam kerangka government to government maupun business to business. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia,” ujar Soetrimo.

Saat ini, Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Turki sedang menjajaki penyusunan Defence Cooperation Agreement (DCA) sebagai payung hukum kerja sama pertahanan.

Pihak Indonesia sudah mengirimkan draf DCA tersebut dan tinggal menunggu persetujuan dari pihak Turki.

  Kompas  

PT DI dan UI Gagas Pengembangan ‘Software’

https://cdn.sindonews.net/dyn/620/content/2017/09/05/34/1236846/pt-di-dan-ui-gagas-pengembangan-software-pesawat-mPH.jpgIlustrasi

PT Dirgantara Indonesia dan Universitas Indonesia (UI) mengagas kerja sama pengembangan pembuatan software pesawat terbang.

Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DI, Andi Alisyahbana mengatakan, banyak potensi kerja sama yang bisa dilakukan antara PT DI dan UI dalam bidang teknologi informasi (IT). PT DI sebagai perusahaan pembuat pesawat memerlukan pengembangan teknologi misalnya dalam bentuk software.

Misalnya pada IT, kami butuh software untuk produksi. Begitupun pada produknya, kami perlu software untuk pesawat. Itu yang sedang dibangun, sehingga nanti diharapkan mereka bisa terlibat,” jelas Andi usai pertemuan antara UI dan PT DI di Bandung, Selasa (5/9/2017).

Menurut dia, selain kerja sama pembuatan software pesawat terbang, UI dan PT DI bisa membangun kerja sama yang lebih luas lagi. Misalnya kerja sama sosial, politik, dan marketing. Kerja sama itu perlu dibangun, melihat potensi SDM yang dimiliki UI.

Mereka (UI) pun berharap mahasiswa S1 dan S2-nya bisa melakukan penelitian di PT DI. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan tindakan yang saling mendukung,” ujar dia.

Selama ini, lanjut dia, kerja sama antara UI dan PT DI telah berjalan. Kerja sama itu dalam bentuk laboratorium pengembangan pesawat N219 untuk human access.

Dia berharap, melalui kerja sama lebih luas lagi dengan UI, produk PT DI bisa dimanfaatkan lebih maksimal di dalam dan luar negeri. Hal itu sesuai dengan target PT DI pada 2026 menjadikan produk pesawatnya lebih banyak dipakai kalangan sipil.

Saat ini, diakui dia, produk PT DI seperti NC212 dan CN235 banyak dipakai militer. “Saat ini produk kami hampir 80% dipakai militer. Ke depan, kami berharap komposisinya 50% dipakai sipil. Walaupun, kami juga memproduksi pesawat multi purpose, bisa untuk sipil atau militer,” beber dia.

  sindonews  

Tuesday, 5 September 2017

Kemhan-TNI AU Harus Cermat

✈ Terkait Pengadaan Su-35 Ilustrasi SU 35 Russia [Istimewa]

Belanja Sukhoi SU-35 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan salah satu rencana besar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk TNI AU. Berdasar hitungan Kemhan, pesawat tempur buatan Rusia itu paling cepat selesai dibuat dua tahun mendatang. Dengan anggaran yang tersedia, kedua instansi tersebut harus cermat. Khususnya dalam urusan operasional dan perawatan.

Untuk urusan tersebut, Kemhan memang sudah punya rencana. Mereka berniat berinvestasi untuk membangun fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO). ”Ya pastilah (investasi lagi),” ungkap Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Laksamana Muda TNI Leonardi.

Menurut dia, itu dilaksanakan sesuai dengan kerja sama Transfer of Technology (ToT) pengadaan SU-35. Dengan membangun fasilitas MRO dalam negeri, TNI AU tidak perlu repot apabila hendak merawat, memperbaiki, atau meningkatkan kemampuan SU-35. ”ToT-nya lebih kepada meningkatkan kemampuan fasilitas di tanah air,” jelas Leonardi.

Pemerintah juga tidak perlu keluar uang banyak untuk mengirim pesawat tempur tersebut ke negara asalnya setiap kali butuh perawatan. Baik perawatan ringan maupun berat. Tentu saja niatan tersebut sangat baik. Namun demikian, Kemhan maupun TNI AU tetap harus berhitung lebih jeli.

Meski pengadaan SU-35 bukan kabar baru dan sudah masuk rencana strategis (renstra) II, Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat bahwa membangun fasilitas MRO bukan perkara gampang. ”Pertanyaan mendasarnya ada nggak duit yang bisa dialokasikan untuk bangun fasilitas MRO,” ujarnya.

Pengadaan alutsista sekelas SU-35 memang bukan perkara sederhana. Karena itu, pria yang akrab dipanggil Khairul itu mengapresiasi semangat Kemhan untuk membangun fasilitas MRO di dalam negeri. ”Bagus semangatnya,” kata Khairul. ”Tapi, tentu juga harus berhitung dengan sangat cermat,” tambahnya.

Sebab, bukan hanya biaya mendatangkan pesawat tempur itu saja yang besar. Operasional serta perawatannya juga demikian. Selama ini, sambung Khairul, anggaran untuk TNI AU terbatas. Bahkan bisa dibilang minim. ”Alokasi anggaran untuk TNI AU itu kecil,” kata dia.

Untuk itu, dia berharap besar Kemhan maupun TNI AU cermat memanfaatkan anggaran tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah harus diutamakan. Tidak terkecuali untuk urusan belanja alutsista.

Menurut Khairul, Kemhan harus menyempurnakan penyusunan standar alutsitsa dan sinkronasinya. ”Itu tidak boleh ditinggalkan dalam upaya realisasi mengejar target renstra II,” terangnya. Tidak terkecuali pengadaan SU-35 yang juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Minimum Essential Force (MEF) TNI AU. Dengan demikian kedatangan pesawat tempur itu tidak menjadi soal dikemudian hari.

Skema imbal dagang yang dipakai Kemhan dalam pengadaan sebelas pesawat tempur modern tersebut patut diapresiasi. Namun, untuk membangun fasilitas MRO di tanah air, Khairul pesimistis. Meski TNI AU sudah berpengalaman mengurus pesawat tempur produksi Sukhoi lainnya, masih kata dia, perawatan tetap dilakukan di luar negeri. ”Faktanya untuk Sukhoi yang sekarang saja pemeriksaan beratnya dilakukan di Belarusia,” jelas dia.

  Indopos  

Tuesday, 29 August 2017

Indonesia Kembangkan Kapal Selam Mini

Konsep kapal selam mini Indonesia [Panji M]

Indonesia akan membentuk konsorsium untuk mengembangkan kapal selam mini yang ditargetkan selesai pada 2025, kata Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Wahyu W Pandoe.

"Saat ini konsorsium tersebut sedang dijajaki dan akan dibentuk dalam waktu dekat," katanya di sela Seminar BPPT-Saab "Meraih Pertahanan yang Tangguh melalui Teknologi Pertahanan Bawah Air" di Jakarta, Selasa.

Konsorsium yang akan melibatkan BPPT, TNI, PT PAL, ITS, ITB, PT Risea, dan lembaga lain itu akan mengembangkan industri pertahanan bawah laut guna membangun kemandirian bangsa.

Prototipe kapal selam mini tersebut rencananya dibangun dengan dimensi 32 meter x 3 meter yang mampu menyelam di kedalaman 150 meter di bawah laut selama 2-3 hari dengan kapasitas 11 awak.

"Ini hanya sasaran antara, tujuan berikutnya adalah mengembangkan kapal selam ukuran besar jenis U209. Penguasaan teknologi bawah laut sangat penting untuk negara maritim sehingga harus dimulai dari sekarang," kata Wahyu.

Untuk mengembangkan kapal selam ini, BPPT mulai menjajaki kerja sama dengan Saab, industri pertahanan Swedia yang bersedia melakukan alih teknologi pertahanan bawah air.

Kepala Bagian Program dan Anggaran Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan BPPT Dr Fadilah Hasim mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menguasai teknologi bawah laut.

BPPT, ia menjelaskan, juga memiliki berbagai laboratorium yang mendukung alih teknologi bawah laut seperti Balai Teknologi Hidrodinamika, Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika, Balai Besar Kekuatan Struktur, Balai Teknologi Mesin Perkakas Produksi dan Otomasi, Balai Teknologi Polimer dan Balai Teknologi Termodinamika Motor Propulsi.

"Negara yang mengembangkan teknologi kapal selam tidak banyak di dunia, misalnya AS, Rusia, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan dan cukup sulit untuk melakukan alih teknologi, khususnya negara anggota NATO. Sedangkan Swedia karena bukan anggota NATO, sehingga lebih terbuka dalam alih teknologi," katanya.

Manajer Teknologi Saab Kockums Swedia, Roger Berg, mengatakan perusahaannya telah 100 tahun mendesain dan memproduksi kapal angkatan laut dan telah 100 tahun mengembangkan kapal selam serta sedang mengembangkan program kapal selam modern, A26 Kockum Class.

Teknologi kapal selam terbaru yang dikembangkan Swedia adalah kemampuan tinggal di kedalaman laut dalam waktu lama dengan nyaman, kemampuan dalam menghadapi tekanan dan kemampuan mendeteksi ancaman serta penggunaan energi ramah lingkungan, kata Berg.
 

  Antara  

Swedia Tawarkan Teknologi Tempur ke Indonesia

Khususnya kapal selam dan radarKapal selam modern, A26

Atase Pertahanan Kedutaan Besar Swedia untuk Indonesia, Singapura dan Brunei Darussalam, Kenneth Raun mengatakan, Saab AB memiliki pengalaman lebih dari 100 tahun dalam pengembangan teknologi kapal selam.

Ia juga mengungkapkan, saat ini, Saab sedang mengembangkan program kapal selam modern, A26, dengan AIP Stirling Propulsion, radar Eridye, serta teknologi Ghost.

Kami juga ingin menawarkan peralatan tempur canggih ke Indonesia, khususnya kapal selam dan radar, yang memang sedang digalakkan,” ungkapnya, di Jakarta, Selasa 29 Agustus 2017.

Raun menjelaskan, negaranya sudah menerapkan skema ‘Triple Helix’ sejak lama, sehingga Saab menjadi perusahaan pertahanan paling maju di dunia. Skema Triple Helix melibatkan industri bersama institusi akademis dan pemerintah bekerja sama untuk mencapai sesuatu yang lebih.

Pemerintah kami berkolaborasi dengan industri dan perguruan tinggi. Belum lama ini, Saab mengakuisisi Kockhums, sehingga menegaskan kembali posisi kami sebagai negara pembuat kapal selam canggih,” kata dia.

Raun juga mengklaim, Saab merupakan satu-satunya perusahaan militer di dunia yang mampu memproduksi berbagai macam alutsista. Mulai dari kapal perang dan selam hingga jet tempur.

Ketertarikan Saab AB menawarkan persenjataan dan alih teknologi ke Indonesia, menurut Raun, karena melihat visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

Dengan demikian, kemitraan ini akan dilanjutkan melalui Letter of Intent (LoI) antara BPPT, Universitas Pertahanan dan Saab, yang rencananya dilaksanakan pada Rabu besok, 30 Agustus 2017.
 

  Vivanews  

Monday, 28 August 2017

PT PAL Indonesia Percepat Pengerjaan Kapal Pesanan TNI AL

PT PAL Mulai Garap Kapal LPD Pesanan TNI ALAsisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut (Aslog Kasal) Laksamana Muda TNI Mulyadi (kedua kanan) mengamati skema pembangunan kapal saat pelaksanaan peletakan lunas (Keel Laying) kapal di PT PAL Indonesia (Persero), Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/8). Kapal jenis Landing Platform Dock (LPD) pesanan TNI Angkatan Laut dengan panjang sekitar 124 Meter dan lebar 21,8 Meter tersebut untuk memperkuat dan mendukung armada Republik Indonesia./Didik Suhartono/zk/17.(antara jatim) ★

PT PAL Indonesia mempercepat proses pengerjaan kapal perang pesanan TNI AL jenis "Landing Platform Dock" (LPD) dengan melakukan "keel laying" (peletakan lunas) lebih cepat dari rencana awal.

Direktur Utama PT PAL Budiman Saleh di Surabaya, Senin mengatakan dengan percepatan proses peletakan lunas diharapkan proses pengiriman atau penyelesaian kapal kepada pemesan, yakni TNI AL juga lebih cepat pada Oktober 2018 dari target rencana 28 Desember 2018.

Ia mengatakan proses pelaksanaan peletakan lunas kapal saat ini telah melebihi persyaratan minimal yang ditetapkan regulasi MARPOL/SOLAS, dimana untuk tahapan itu disyaratkan berat blok minimal 50 ton atau setara 1 sampai 2 blok saja.

Namun, kata dia, pada saat ini PT PAL Indonesia sudah menyajikan 12 blok kapal sekaligus, atau setara dengan berat hingga 400 ton lebih.

Selain itu, kata Budiman, dari total 5 tahapan proses pembangunan kapal, untuk tahapan ke-2 dilakukan 4 bulan lebih awal dari rencana pada tanggal 28 Desember 2017.

Langkah percepatan, kata dia, dilakukan untuk mengantisipasi pemenuhan target proyek multi years yang sangat ketat, sebab pada akhir tahun 2017 harus mampu mencapai progres minimal yang ditetapkan sebesar 40 persen.

"Pencapaian progres pada akhir Juli 2017 sebesar 21,72 persen dari rencana 11,50 persen, atau surplus 10,22 persen, dan kami optimistis dapat memenuhi target akhir tahun yang telah ditetapkan," katanya.

  Antara  

Kedatangan Kapal Selam Nagapasa Momentum Pembenahan Industri Maritim Nasional

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUX-zLc76O9aJW8TcdAKEQlHHII-uy-zPkbVVe2OUCboDkDQ1mMWOUvKMzir6cnXnzV2_b9Hhi0rEbdI1aUHTK4tclNPGXWfHIhQJfL6H2DZjGO_xdQaUgkTcZGmNsLP6PV_4uAKYz7IFV/s1600/KRI+Nagapasa+403+menjalani+sea+trial+%2528defence.pk%2529.jpgKRI 403 Nagapasa

Pada skala nasional, kedatangan kapal selam KRI Nagapasa 403 hari ini, Senin (28/8) menjadi momentum bagi pembenahan industri maritim dan galangan kapal lainnya di seluruh Indonesia. Industri maritim nasional bisa ikut aktif menyiapkan diri menerima perbaikan kapal selam.

"Kita tidak boleh hanya bertumpu kepada PT PAL. Pemerintah harus membuka kompetisi yang sehat agar tidak dimonopoli PT PAL. Kompetisi industri yang sehat dapat meningkatkan kinerja industri pertahanan," ujar pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati yang akrab disapa Nuning di Jakarta, Senin (28/8).

Komentar itu dilontarkan Nuning berkaitan dengan kedatangan kapal selam KRI Nagapasa 403 dari Korea Selatan. Menurut rencana, KRI Nagapasa 403 tiba di Surabaya, hari ini.

Dikatakan, kedatangan KRI Nagapasa 403 juga menjadi akselerator bagi PT PAL untuk berbenah diri menyiapkan sarana dan prasarana pembangunan kapal selam baru. PT PAl juga bisa menyiapkan galangan kapal untuk pemeliharaan dan perbaikan.

PT PAL, kata Nuning, harus mampu menjaga keberlanjutan (sustainability) peralatan KRI Nagapasa 403, baik platform dan permesinan maupun sistem deteksi dan senjata.

Nuning juga mengungkapkan, kedatangan kapal selam pertama dari galangan kapal Korsel itu membuat komposisi kekuatan TNI AL menjadi 3 kapal selam berstatus operasional. Fungsi asasi kapal selam adalah intai taktis-strategis dan pemukul awal.

"Melalui fungsi asasi tersebut, maka pola penggelaran dan pola pengerahan harus difokuskan pada efek penggentar. Pola gelar kapal selam harus berada di pangkalan depan. Sedangkan, pola pengerahan dari pangkalan depan ke daerah operasi atau ke pangkalan aju," ujarnya.

Dengan pola penggelaran dan pola pengerahan yang tepat, maka 1 kapal selam bisa menyebabkan 1 armada kapal lawan terkunci di suatu zona. Artinya, kapal selam dapat melaksanakan blokade laut yang efektif dan efisien. Jika kapal selam dilengkapi kemampuan menyebar ranjau, maka efek penggentar tersebut meningkat beberapa kali. Efek penggentar sebesar itu dalam dunia militer dikenal sebagai salah satu bentuk pshyco warfare atau perang urat syaraf.

"Filosofi penggunaan kapal selam pada masa damai dan masa perang juga berbeda. Penggunaan pada masa damai ditujukan untuk pengumpul data intelijen maritim. Data-data intelijen tersebut dapat diolah dan disampaikan kepada pengguna akhir, yaitu Presiden melalui Badan Intelijen Negara (BIN)," ujarnya.

Presiden dan kabinet, kata Nuning, dapat memanfaatkan data intelijen maritim untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan nasional sesuai visi Poros Maritim Dunia. "Sementara, pada masa perang, kapal selam dapat digunakan terlebih dulu untuk melaksanakan infiltrasi agen intelijen dan atau pasukan khusus," ujarnya.

Dikatakan, dengan kapasitas dan kompetensi tersebut, memang layak kapal selam dinilai sebagai alutsista unggulan TNI di masa depan. "Tepat kiranya pemerintah saat ini meningkatkan postur tempur TNI dengan menambah jumlah kapal selam. Kapal selam KRI Nagapasa 403 adalah alutsista TNI AL terbaru memperkuat jajaran TNI," ujarnya.

Menurutnya, pengadaan KRI Nagapasa 403 masuk di dalam program minimum essential force (MEF) yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR," katanya. Perkuatan kapal selam baru juga untuk mengimbangi antara tuntutan tugas TNI AL untuk pengamanan perairan Indonesia dengan ketersediaan alutsista.

Nuning juga menambahkan, kehadiran KRI Nagapasa 403 yang direncanakan digelar di pangkalan TNI AL Palu untuk ikut mengamankan perairan Blok Ambalat semakin memperjelas kebutuhan pembentukan Komando Armada RI Kawasan Tengah (Koarmateng). Seharusnya, kata dia, Koarmateng terwujud pada 2014 dengan markas komando di Makassar, sedangkan Koarmatim geser ke Sorong.

"Fasilitas sudah 75%, tinggal geser saja, tetapi belum ada izin dari Mabes TNI. Padahal, kebutuhannya sudah mendesak. Prinsipnya, kedatangan alutsista harus dibarengi dengan fasilitas logistiknya, sehingga baik alutsista maupun fasilitas pada akhirnya membutuhkan validasi organisasi, yakni Koarmateng," kata Nuning.

  Berita Satu  

Selamat Datang, Nagapasa!

Kapal Selam Baru Milik IndonesiaKRI Nagapasa 403 tiba di Surabaya [Eko Bayu] ★

Penantian bangsa Indonesia untuk memiliki kapal selam baru terjawab. Siang ini, Senin (28/8/), KRI Nagapasa (403) dijadwalkan tiba di Tanjung Perak, Surabaya. Itu akan menjadi kapal selam ketiga dalam armada TNI setelah KRI Cakra (401) dan KRI Nanggala yang bertugas sejak 1981.

KRI Nagapasa dibuat di galangan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korea Selatan. Itu adalah satu di antara tiga kapal selam yang dipesan pemerintah Republik Indonesia. Nagapasa telah bertolak dari Korea Selatan pada 11 Agustus lalu dan butuh 17 hari untuk sampai di Surabaya.

Hari ini sekaligus akan dilakukan peresmian Nagapasa. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu bersama Kepala Staf TNI-AL Laksamana TNI Ade Supandi akan hadir. Tidak ketinggalan Panglima Armatim Laksamana Muda TNI Darwanto.

"Seperti dalam cerita pewayangan, Nagapasa tidak pernah kalah dalam peperangan," kata Darwanto tentang pemilihan nama Nagapasa.

KRI Nagapasa dibuat sejak 2015. Peletakan lunas dilakukan pada 9 April tahun itu. Pada 24 Maret 2016, kapal mulai diluncurkan oleh Ryamizard.

Nagapasa dilengkapi delapan peluncur torpedo. Selain meluncurkan torpedo, perangkat senjata itu bisa menyebarkan ranjau.

KRI tersebut juga dilengkapi peralatan elektronik. Baik untuk sistem senjata maupun navigasi yang mutakhir dan modern. "Secara teknologi sudah maju dan siap untuk mendukung operasi pengamanan laut di Indonesia," imbuh Darwanto.

Nama Nagapasa diambil dari anak panah pusaka di cerita pewayangan. Raden Indrajit adalah pemilik anak panah pusaka itu. Indrajit dikenal punya kesaktian. Dia tidak pernah kalah dalam peperangan.

Tokoh pewayangan yang juga memiliki nama Megananda tersebut punya dua anak panah pusaka andalan. Yakni Nagapasa dan Mahanosara. KRI Nagapasa diharapkan bisa memiliki performa seperti yang ada dalam kisah pewayangan. Tangguh dan tak pernah kalah dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagapasa juga diharapkan menjadi tonggak industri kapal selam tanah air. Sebab, pihak Indonesia dengan Korea Selatan sudah sepakat untuk transfer teknologi. Pembuatan kapal ketiga di kelas Nagapasa akan dilakukan di PT PAL Surabaya.

Untuk melengkapi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI-AL, Indonesia berniat menghadirkan 12 kapal selam. "Bertahap," ucap Ryamizard. (riq/syn/c11/ang)

  Jawa Pos  

Saturday, 26 August 2017

Polandia Tawarkan Kerja Sama Industri Pertahanan

Kunjungan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia TRS-15 mobile medium rage radar [PITRadar]

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan kehormatan Charge d’Affaires (Kuasa Usaha) Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia Igor Kaczmarczyk, Selasa (25/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.

Kunjungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan khususnya industri pertahanan. “Tujuan kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerjasama kedua negara dalam konteks pertahanan”, ungkap Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia saat bertemu Menhan RI.

Lebih lanjut dikatakan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia bahwa hubungan kerja sama pertahanan Indonesia dan Polandia sudah terjalin sejak lama dan hingga kini berlangsung sangat erat. Diharapkan dimasa mendatang kerja sama tersebut terus meningkat khususnya di bidang kerja sama industri pertahanan.

Untuk itu, agar kerja sama kedua negara dapat berjalan secara konkrit dan operasional maka menurutnya kedua negara perlu membentuk working group atau kelompok kerja bersama guna membahas secara detail hal-hal kerjasama yang potensial dilakukan kedua negara.

http://www.obramba.com/images/oklepno_vozilo_rosomak_8x8_patria_amv_poljska_.jpgDiantara potensi kerjasama industri pertahanan yang ada, Polandia menawarkan Indonesia untuk bekerjasama dalam pengembangan radar sistem dan kendaraan lapis baja ringan. “Industri pertahanan Polandia mampu membuat radar yang sanggat canggih, radar ini penting untuk mengamankan wiayah laut dan penting untuk sistem pertahanan udara”, jelasnya.

Dalam rangka menjajaki kerjasama tersebut, lebih lanjut Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia mewakili Kemhan Polandia mengundang kepada Menhan RI atau perwakilan dari industri pertahanan Indonesia untuk dapat mengunjungi dan menyaksikan pameran industri pertahanan di Polandia yang akan diselenggarakan pada awal bulan September mendatang.

Menurutnya, moment tersebut sangat baik digunakan kedua negara menjajaki kerja sama industri pertahanan dalam rangka memperkuat komunikasi antara perusahaan industri pertahanan Polandia dengan industri pertahanan Indonesia seperti PT PAL, PT DI dan PT Pindad yang sebenarnya selama ini sudah dilaksanakan secara rutin. “Kunjungan tersebut nantinya diharapkan menjadi suatu dukungan politik untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan antara kedua negara melalui joint venture”, jelasnya.

Sementara itu menanggapi hal tersebut, Menhan RI menyambut baik atas tawaran Polandia untuk memperkuat kerja sama di bidang pertahanan. Melalui kerjasama tersebut hubungan kerja sama pertahanan kedua negara sudah terjalin sangat baik dan diharapkan akan terus meningkat di masa mendatang. “Kerja sama di bidang industri pertahanan kedua negara sangat penting bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara”, ungkap Menhan RI. (BDI/SGY)

  Kemhan