PTDI Siap Produksi 24 Pesawat N219 Tiap Tahun

PTDI Siap Produksi 24 Pesawat N219 Tiap Tahun

Pesawat   August 25, 2017

✈ Pesawat N219 [Republika]

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menargetkan bisa memproduksi pesawat N219 sampai 24 unit per tahun. Namun untuk mencapai target tersebut sejumlah proses dan tahapan yang perlu dilalui.

Direktur Utama PT DI Budi Santoso menuturkan setelah melakukan serangkaian uji terbang diharapkan pesawat N219 sudah bisa diproduksi di akhir 2018. Sehingga pada 2019, diharapkan sudah berhasil memproduksi sebanyak 6 unit pesawat.

Di tahun berikutnya, kata Budi, jumlah produksi tersebut akan terus ditingkatkan sebanyak 12 unit pesawat sampai 24 pesawat setiap tahunnya. Dengan jumlah produksi tersebut biaya produksi akan semakin ekonomis dan bisa menguntungkan bagi perusahaan.

"Kita selesaikan akhir tahun depan (uji terbang). Kita produksi (akhir) 2018, 2019 mulai terbang tapi itu paling produksinya 6 pesawat. Terus naik jadi 12 pesawat. Target kami ini naik 24 pesawat per tahun produksinya," kata Budi, ditemui usai flight test ke dua, di Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (23/8/2017).

Menurut dia, untuk memproduksi secara pesawat hasil pengembangan bersama LAPAN pihaknya tidak perlu melakukan penambahan investasi baik dari alat dan juga aset. Saat ini saja, kata dia, kemampuan produksinya bisa mencapai 12 unit per tahun.

Pasalnya, Budi menjelaskan, sistem produksi pesawat (zig) untuk pembuatan purwarupa pesawat N219 bisa digunakan untuk melakukan produksi. Sehingga tidak perlu melakukan penambahan investasi.

"(Produksi) sampai 12 unit per tahun (fasilitas) yang ada sekarang cukup. Meski mesin zig dibuat untuk produksi prototipe, tapi mampu untuk produksi. Ini beda ketika dulu kami memproduksi N250, zig prototipe dan produksi berbeda," ujarnya.

Produksi pesawat N219 [Detik]

Sementara agar mampu memproduksi sebanyak 24 unit pesawat per tahun memang perlu menambah kawasan assembly atau perakitan. Namun hal itu bisa disiasati dengan memanfaatkan sejumlah hanggar kosong. Sehingga tidak perlu ada cost yang dikeluarkan terlalu besar.

"Untuk 24 unit per tahun memang perlu ada penambahan. Tapi ada hanggar kosong yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak terlalu besar investasinya," ujarnya.

Sejauh ini, dia menambahkan telah banyak perusahaan yang berminat membeli pesawat N219. Bahkan ada satu perusahaan asal dalam negeri yang ingin memesan 50 unit pesawat N219.

Tapi pihaknya, belum berani melakukan kontrak karena pesawat tersebut masih perlu melewati serangkaian pengujian untuk mendapat Type Certificate dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.

"Memang banyak yang sudah mau beli. Tapi kita belum berani lakukan kontrak. Karena kita harus yakin (terlebih dahulu) pesawatnya sesuai apa yang akan saya deliver nantinya. Ini kan masih perlu tes-tes untuk perbaikan," ujarnya.

Untuk diketahui, pesawat N219 dirancang menerbangi daerah terpencil dengan kapasitas penumpang 19 orang. Pesawat karya anak bangsa ini juga bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil, militer, barang, evakuasi medis hingga bantuan saat bencana alam.

Pesawat ini mampu mengangkut beban hingga 7.030 kg saat take off dan 6.940 kg saat mendarat. Kecepatan pesawat N219 bisa mencapai 210 knot dengan kecepatan ekonomisnya 190 knot.

Dapur pacu pesawat ini dilengkapi dengan dua mesin Pratt dan Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP dilengkapi dengan Hartzell 4-Blade Metal Propeller.

  ✈ detik  

Barter Sukhoi Harus Sesuai Skema Pengadaan Alutsista

Barter Sukhoi Harus Sesuai Skema Pengadaan Alutsista

TNI AU   August 09, 2017

✈️ Pesawat Su-35 sebagai pengganti F-5 sementara akan ditempatkan di Makassar. [Michael Polyakov]

Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati mengatakan, rencana Kementerian Pertahanan untuk membeli 11 pesawat tempur Sukhoi dari Rusia melalui mekanisme imbal dagang atau barter komoditas produk ekspor strategis harus sesuai dengan skema pengadaan peralatan militer atau Alutsista.

Di mana, kata Susaningtyas, di Jakarta, Rabu, skema tahapan pengadaan komoditas harus mengikuti skema tahapan pengadaan peralatan militer. Dengan demikian, skema tahapan pengadaan Sukhoi 35 menjadi acuan skema tahapan pengadaan komoditas.

"Intinya, Sukhoi 35 datang dulu di Indonesia, baru hasil perkebunan bisa di ekspor ke Rusia. Barter harus resiprokal tapi komoditas yang ikuti peralatan militer. Jangan sampai komoditas sudah dikirim tapi peralatan militer tidak datang atau datang sebagian saja," ujar mantan anggota komisi I DPR ini.

Wanita yang biasa disapa Nuning ini menyebutkan, barter komoditas dengan peralatan militer merupakan cabang ilmu ekonomi internasional dalam konteks ekonomi pertahanan.

"Prinsipnya adalah saling menguntungkan kedua belah pihak. Faktor penting yang patut diperhatikan adalah tahapan barter karena spesifikasi keduanya yang berbeda. Tahapan barter harus disusun sesuai skema tahapan pengadaan peralatan militer yang membedakan antara acquisition dengan procurement," kata Nuning.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti rencana imbal dagang dengan perusahaan asal Rusia, Rostec, yang ingin melakukan barter pesawat Sukhoi SU-35 dengan hasil perkebunan Indonesia.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada 3-5 Agustus 2017 melakukan lawatan ke Rusia untuk memuluskan rencana tersebut. Pemerintah juga akan menawarkan komoditas lain kepada Rostec selaku rekanan Indonesia dalam skema imbal dagang tersebut.

"Rencana imbal dagang ini sudah hampir final. Namun, kami masih menawarkan produk Indonesia lainnya untuk diekspor ke Rusia selain karet yang mereka minta," kata Enggartiasto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (3/8).

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan, timbal balik pembelian pesawat Sukhoi SU-35 dari Rusia dengan sejumlah komoditas Tanah Air telah dilakukan sejak lama. Jadi, ujarnya, hal itu bukanlah sesuatu yang baru.

"Pembelian (Sukhoi) seperti itu sudah lama. Saya sejak menjadi Panglima TNI pada 1998 sudah memberlakukan hal itu. Komoditasnya macam-macam sesuai dengan penjual atau pihak ketiga," kata Wiranto.

  ✈️ Antara  

[Video] Kerja Sama Ekonomi RI - Rusia

[Video] Kerja Sama Ekonomi RI - Rusia

Video   August 09, 2017

Liputan CNN Menteri Luar Negeri RI, Retno Lestari Priansari Marsudi, menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Viktorovich Lavrov, di Gedung Pancasila, Lompleks Kementerian Luar Negeri, Rabu pagi.

  ★ Youtube  

[Video] Barter Komoditas Dengan Sukhoi 35

[Video] Barter Komoditas Dengan Sukhoi 35

Video   August 09, 2017

✈️ Lavrov Sempat Bahas Sukhoi dengan Retno✈️ Pesawat Su35 Rusia [presstv]

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berkunjung ke Jakarta dan menemui Menlu RI Retno LP Marsudi pada Rabu (9/8).

Dalam pertemuan itu, keduanya sempat membahas perjanjian barter hasil kebun Indonesia dengan sejumlah pesawat tempur Sukhoi SU-35 buatan Rusia.

“[Kesepakatan pertukaran pesawat Sukhoi] sempat dibahas meski tidak secara spesifik,” ucap Menlu Retno usai bertemu dengan Lavrov di kementeriannya di Jakarta.

Topik ini dibahas seiring dengan rencana Indonesia menukar 11 jet tempur Sukhoi dari Rusia dengan hasil komoditas perkebunan utama Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi, dan teh.

Kesepakatan perdagangan ini disepakati Moskow-Jakarta sekitar Kamis (3/8) lalu.

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, kesepakatan ini tertuang dalam penandatangan nota kesepahaman atau MoU antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PII dengan BUMN Rusia, Rostec, pada lawatan Indonesia ke Rusia.

Dengan kesepakatan dagang ini, Indonesia diharapkan bisa meningkatkan volume ekspor hasil perkebunan Indonesia dan di saat bersamaan bisa menguatkan armada F-5 angkatan udara Indonesia.

Perjanjian dagang kedua negara ini dilakukan tak lama setelah Moskow mendapat sanksi ekonomi baru dari Eropa dan Amerika Serikat.

Enggar menekankan, ini merupakan saat yang tepat untuk memanfaatkan situasi guna memperluas pasar komoditas Indonesia.

“Ini peluang yang tidak boleh hilang dari genggaman kita. Potensi hubungan ekonomi yang memanfaatkan situasi embargo dan kontra embargo ini melampaui isu-isu perdagangan dan investasi," papar Enggar, sekitar awal pekan ini, di Jakarta.

Selain membahas kesepakatan dagang, Retno menuturkan pertemuannya dengan Lavrov juga membahas rencana penguatan hubungan kedua negara menjadi mitra strategis.

Dengan kemitraan tersebut, Indonesia-Rusia tak hanya memperdalam kerja sama bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik tapi juga meningkatkan koordinasi kedua negara pada sejumlah bidang sensitif, termasuk keamanan dan pertahanan.

Di pertemuan itu, Lavrov juga menekankan bahwa Rusia akan terus mendorong upaya Indonesia memberantas terorisme di kawasan seiring dengan meningkatnya ancaman penyebaran ISIS di Asia khususnya Asia Tenggara, terutama dengan adanya gempuran kelompok militan Maute yang berbaiat pada ISIS di Marawi, Filipina. (les)

 Berikut video liputan CNN : 

  ✈️ CNN  

Indonesia Barter Komoditas dengan 11 Pesawat Sukhoi dari Rusia

Indonesia Barter Komoditas dengan 11 Pesawat Sukhoi dari Rusia

Pesawat   August 04, 2017

Barter Kopi, Teh dan CPOPada pertemuan bilateral dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman imbal dagang antara perusahaan Indonesia dan Rusia [kemendag] ☆

Pemerintah segera melakukan barter sejumlah komoditas nasional dengan 11 pesawat Sukhoi SU-35 dari Rusia.

Barter tersebut terealisasi seiring dengan ditekennya Memorandum of Understanding (MOU) antara BUMN Rusia, Rostec, dengan BUMN Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

Mengutip Kontan, Jumat (4/8/2017), pesawat Sukhoi dari hasil barter tersebut akan dipakai untuk menggantikan armada F-5.

“Imbal dagang di bawah supervisi kedua pemerintah ini diharapkan dapat segera direalisasikan melalui pertukaran 11 Sukhoi SU-35 dengan sejumlah produk ekspor Indonesia mulai dari kopi dan teh hingga minyak kelapa sawit dan produk-produk industri strategis pertahanan,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dalam keterangan resminya, Jumat.

Menteri Perdagangan berharap agar kesepakatan imbal dagang kali ini dapat disusul oleh kesepakatan serupa menyangkut produk atau sektor lain.

Kesempatan itu kini sangat terbuka karena Rusia menghadapi embargo perdagangan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, serta sekutu-sekutunya terkait isu keamanan dan teritorial.

Sementara itu, Rusia membalas dengan mengenakan sanksi pembatasan impor dari negara-negara tersebut. Akibat embargo dan kontra embargo ini, Rusia memerlukan sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan, termasuk buah-buahan tropis, serta produk esensial lainnya.

“Ini peluang yang tidak boleh hilang dari genggaman kita. Potensi hubungan ekonomi yang memanfaatkan situasi embargo dan kontra embargo ini melampaui isu-isu perdagangan dan investasi yang biasa karena kita juga melihat peluang di bidang pariwisata, pertukaran pelajar, kerja sama energi, teknologi, kedirgantaraan, dan lainnya,” ujar Enggar.

Perdagangan bilateral antara Indonesia dan Rusia dapat dikatakan masih sangat rendah dibanding potensinya.

Pada tahun 2012 total perdagangan kedua negara hanya mencatat 3,4 miliar dollar AS dengan defisit di pihak Indonesia sebesar 1,6 miliar dollar AS.

Nilai perdagangan dan defisit yang sama dicatat pada tahun 2013 sebelum perdagangan bilateral menurun menjadi 2,6 miliar dollar AS pada tahun 2014 dan 1,9 miliar dollar AS pada tahun 2015 yang dibarengi perbaikan dalam posisi neraca bagi Indonesia.

Pada tahun 2015 Indonesia mulai mencatat surplus perdagangan senilai 1,1 juta dollar AS dengan Rusia dan meningkat menjadi 411 juta dollar AS pada tahun 2016. 

  ☠ Kompas  

Indonesia, Laos Sepakat Tingkatkan Kerjasama

Indonesia, Laos Sepakat Tingkatkan Kerjasama

Kerjasama   July 31, 2017

Menandai 60 tahun kerjasama Indonesia-Laos, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith pada Kamis (27/7) menggelar pertemuan bilateral di Jakarta.Ilustrasi produk Pindad [ryan boedi] ●

Selain mengadakan pertemuan bilateral, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith pada Kamis (27/7) juga menghadiri pertemuan kelima JCBC (Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral).

Pertemuan kedua menteri luar negeri tersebut sekaligus menandai 60 tahun usia hubungan diplomatik antara Indonesia dan Laos. Kedua tokoh membahas rencana lawatan perdana menteri Laos ke Indonesia, serta membicarakan peningkatan kerja sama ekonomi, terutama investasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

Nilai perdagangan Indonesia dan Laos tahun lalu mencapai US$ 10,071 juta, meningkat ketimbang di 2015, yakni US$ 8,55 juta. Sedangkan investasi Indonesia di Laos saat ini sebesar US$ 1,1 juta antara pengusaha perfilman Raam Punjabi dengan Major Cinema dari Thailand untuk membuka jaringan bioskop.

Dalam jumpa pers bersama usai pertemuan, Retno Marsudi menjelaskan sebagai bagian dari peringatan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik Indonesia-Laos, akan diselenggarakan beragam kegiatan di kedua negara, termasuk pertujukan kebudayaan, seminar, pameran foto, pameran dagang dan pariwisata, dan festival film untuk memajukan hubungan bilateral kedua negara.

Kedua menteri luar negeri juga membahas kerja sama di bidang politik dan keamanan.

"Menteri Kommasith dan saya membahas cara-cara untuk memperkuat kerja sama dalam mencegah dan memberantas kejahatan terorganisir antar negara, termasuk penyelundupan narkotik, terorisme, termasuk pendanaan bagi terorisme. Saya sangat senang mendengar angkatan bersenjata Laos akan memperkuat kerja sama dengan PT Pindad," ujar Retno.

Retno menambahkan dirinya dan Kommasith membahas pula mengenai peningkatkan kerja sama di bidang ekonomi. Keduanya sepakat ada banyak kelompok yang bisa secara cepat meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dia mengakui untuk menaikkan interaksi dagang dan investasi dapat dilakukan bila komunitas bisnis kedua negara memahami potensi ekonomi masing-masing negara.

Karena itu, menurut Retno, Indonesia serta Laos mendorong saling kunjung antara delegasi dagang dan investasi kedua negara.

Dalam kesempatan itu, Retno menyatakan pemerintah Indonesia berterima kasih atas dukungan Laos terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2019-2020.

Saleumxay Kommasith mengatakan pembahasan hari ini sangat penting karena menyangkut sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Dia menambahkan kunjungannya kali ini juga signifikan sebab bertepatan dengan 60 tahun umur hubungan diplomatik Indonesia dan Laos.

Kommasith mengakui sejak awal hubungan dan kerjasama negaranya dengan Indonesia sudah berjalan sangat baik.

"Satu-satunya hal yang perlu kita tingkatkan dalam kerja sama bilateral adalah di sektor ekonomi, pariwisata. Ini bukan sesuatu yang unik bagi kedua negara tapi ini sebuah isu yang perlu dipromosikan di kalangan negara-negara ASEAN. Kami membahas bagaimana ASEAN seharusnya bekerja sama untuk memajukan bukan hanya soal persatuan dan sentralitas ASEAN, namun juga mempromosikan kerja sama ekonomi demi kepentingan warga negara ASEAN," ujar Kommasith.

Lebih lanjut Kommasith mengatakan dirinya dan Retno menekankan pembahasan mengenai bagaimana memajukan sektor pariwisata Indonesia dan Laos, serta konektivitas antara kedua negara.

Selama di Indonesia, Kommasith juga akan mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan kunjungan ke PT Pupuk Kujang di Cikampek, Purwakarta. [fw/al]

  ★ VoA  

Misi Mengejar Perdagangan Indonesia dan Afrika

Misi Mengejar Perdagangan Indonesia dan Afrika

Ilmu Pengetahuan   July 20, 2017

SSV, salah satu produk PT PAL Indonesia yang akan dipesan negara Afrika

Indonesia kian giat meningkatkan kerja sama perdagangan dengan Afrika. Lewat Misi Dagang ke Afrika Selatan dan Nigeria pada 20-26 Juli 2017 mendatang, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita berharap dapat mempercepat terbentuknya Preferential Trade Agreement (PTA) agar dapat mendorong perdagangan yang seimbang dengan negara-negara di Afrika.

“Bapak Presiden menekankan bahwa untuk membangun bersama Afrika harus dilakukan tanpa merusak Afrika. Oleh karena itu, Kemendag mendorong kerja sama bilateral yang seimbang dengan Afrika sehingga akses arus barang ekspor Indonesia ke pasar negara-negara di Afrika juga akan lebih lancar,” ujar Enggar di Jakarta seperti dilansir laman resmi Kemendag.

Menurutnya negara-negara di dunia telah mempraktikkan perdagangan bebas, namun tetap melindungi produk dalam negeri mereka dengan membatasi masuknya produk asing. “Kemendag telah melakukan kajian komprehensif sehingga bisa menetapkan hal-hal yang masuk dalam daftar penawaran dan daftar permintaan yang dituangkan dalam PTA,” jelasnya.

Dengan populasi penduduk mencapai lebih dari 60 juta, pasar Afrika dinilai begitu menjanjikan. Selain itu, baik Afrika Selatan maupun Nigeria adalah pintu gerbang untuk mengakses pasar Afrika. Afrika Selatan dengan Southern African Customs Union (SACU), sementara Nigeria dengan Economic Community of West African States (Ecowas).

Selain menjajaki kerja sama bilateral, Misi Dagang Afrika juga memboyong 21 perusahaan Indonesia, di antaranya dari sektor produk agrikultur, otomotif, kopi, minyak mentah, konstruksi, pengolahan makanan, furnitur, produk minyak sawit, kertas, bumbu/rembah, sepatu, tekstil, bahan bangunan, produk ternak, dan keuangan. Para pelaku usaha Indonesia bakal menjajaki pasar Afrika lewat forum bisnis dan one-on-one business matching, studi banding dan kunjungan pasar, sehingga lebih fokus dan terarah dalam mencari mitra dagang atau peluang bisnis.

Guna mendorong terjadinya realisasi ekspor antara peserta misi dagang dengan pelaku usaha di negara tujuan misi dagang, Pemerintah juga akan memanfaatkan skema imbal dagang (counter trade) bagi produk-produk tertentu yang pengelolaannya masih melibatkan peran antarpemerintah, misalnya produk energi (minyak dan gas) dari Afrika yang dapat dibarter dengan produk alutsista, transportasi, dan kelapa sawit Indonesia.

“Afrika bukan lagi termasuk kawasan yang bisa dipandang sebelah mata. Pertumbuhan ekonomi di Afrika tinggi dan diiringi tingkat inflasi yang tinggi. Para pelaku usaha perlu datang dan melihat langsung bagaimana prospek bisnis di Afrika. Selain penjajakan PTA, pemerintah juga membantu dari segi government to government lewat skema imbal dagang, serta melalui perwakilan di luar negeri, baik ITPC maupun Atdag,” tandas Mendag.

Sekilas Perdagangan Indonesia-Afrika Selatan & Indonesia-Nigeria Afrika Selatan merupakan negara tujuan ekspor Indonesia ke-32, dan menjadi negara tujuan ekspor pertama di negara Afrika. Total perdagangan kedua negara mencapai lebih dari USD 1 miliar di tahun 2016, dengan nilai ekspor Indonesia mencapai USD 727,8 juta dan impor senilai USD 290,8 juta.

Hal ini memberikan surplus bagi Indonesia senilai USD437 juta. Pasar Afrika Selatan merupakan salah satu target dan tujuan utama ekspor Indonesia yang diharapkan meningkat ke depannya. Produk ekspor Indonesia ke Afrika Selatan antara lain kelapa sawit, karet, otomotif produk, bahan kimia, sepatu, dan kakao. Sementara produk impor Indonesia dari Afrika Selatan adalah bubuk kayu, alumunium, buah-buahan, dan tembaga.

Indonesia merupakan negara pemasok ke-18 ke Nigeria atau urutan ke-2 dari ASEAN, setelah Malaysia. Nigeria adalah salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia di Afrika. Pada 2016, total perdagangan antara kedua negara mencapai USD1,6 miliar, dengan nilai ekspor mencapai USD310,8 juta dan nilai impor USD 1,28 miliar.

Defisit bagi Indonesia sebagian besar Berasal dari impor minyak dan gas. Meskipun demikian, Indonesia mengalami surplus USD 302,72 juta pada perdagangan nonmigas. Produk ekspor nonmigas Indonesia ke Nigeria antara lain kertas, kelapa sawit,dan turunannya seperti halnya ekspor utama negara-negara Asia Tenggara ke Afrika yaitu antara lain obat-obatan dan bumbu-bumbu. (akr)

  ♞ sindonews  

Indonesia Peringkat Tertinggi Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

Indonesia Peringkat Tertinggi Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah

Ilmu Pengetahuan   July 18, 2017

Peringkat Tertinggi DuniaTabel Peringkat Tertinggi Dunia Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah [def.pk] ☆

Data dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam publikasi "Government at A Glance 2017" pada 13 Juli lalu, menunjukkan Indonesia berada di peringkat teratas untuk kategori Trust and Confidence in National Government, tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

"Indonesia menduduki ranking pertama dalam hal Trust and Confidence in National Government berdasarkan Gallup data," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, usai melaporkan kepada Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Selasa (18/4), dikutip dari laman setkab.go.id.

Laporan tersebut merangkum berbagai indikator pencapaian sektor publik (pemerintah) dari negara-negara yang tergabung dalam OECD serta beberapa negara lain, termasuk Indonesia. Salah satu bab mengangkat tema pencapaian program kerja pemerintah yang ditunjukkan oleh indikator tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

OECD menggunakan hasil survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga survei internasional yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Gallup World Poll (GWP). Survei tersebut merupakan satu-satunya yang mengumpulkan data mengenai tingkat kepercayaan kepada pemerintah di negara OECD dan negara-negara besar lainnya.

Indonesia, berdasarkan survei tersebut, menduduki ranking tertinggi untuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bersama Swiss.

"Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dipengaruhi oleh apakah masyarakat menganggap pemerintah dapat diandalkan, cepat tanggap dan adil serta mampu melindungi masyarakat dari risiko-risiko dan memberikan pelayanan publik secara efektif," kata Sri Mulyani.

Tingkat kepercayaan terhadap pemerintah Indonesia tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD, Amerika Serikat mendapat angka 30 persen, Inggris Raya 31 persen, Jerman 55 persen dan Prancis 28 persen.

Negara-negara berkembang non-OECD seperti India berada di angka 73 persen, Brazil 26 persen dan Afrika Selatan 48 persen.

"Enam peringkat teratas negara-negara tersebut adalah Indonesia, Swiss, India, Luksemburg, Norwegia dan Kanada," ungkap Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Indonesia tahun 2016 adalah sebesar 80 persen, meningkat dibanding tahun 2007 yang hanya mencapai 28 persen.

"Kepercayaan terhadap pemerintah berhubungan kuat dengan dukungan masyarakat terhadap kepemimpinan negara mereka. Saat pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi lebih banyak masyarakat percaya pemerintah," ucap Menteri Keuangan.

Hal tersebut merupakan pertanda bahwa pemerintah telah bekerja dengan baik yang diikuti oleh apresiasi masyarakat indonesia yang menaruh kepercayaan terhadap pemerintahnya. 

  ☠ antara  

Bahas Terorisme Dengan Erdogan

Bahas Terorisme Dengan Erdogan

Kerjasama   July 05, 2017

Jokowi Terbang ke Turki Hari Ini Pesawat kepresidenan RI. [Liputan6.com/Andrian Martinus Tunay] ★

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki. Pembahasan tentang penanggulangan terorisme akan dilakukan saat pertemuan bilateral dengan Presiden Turki, Recep Tayyib Erdogan.

Jokowi dijadwalkan berangkat dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (5/7/2017) sekira pukul 07.00 WIB. Jokowi langsung menuju Ankara, Turki, untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam kunjungan kenegaraan kali ini.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retni Marsudi mengatakan, Turki merupakan salah satu mitra penting Indonesia. Kedua negara memiliki warga dengan umat muslim yang sama-sama besar.

Angka perdagangan Indonesia ke Turki memang cukup baik. Namun, menurutnya, masih ada beberapa bidang yang bisa dimaksimalkan. Beberapa isu perdagangan juga akan dibahas tuntas dalam pertemuan itu.

Ranpur kerjasama FNSS- Pindad [FNSS]

"Dalam kunjungan Presiden Jokowi nanti, kita akan meluncurkan negosiasi kita untuk Indonesia Turki Comprehensive Economy Partnership Agreement dengan usulan kita pertama mulai dari treet includes, perdagangan barang. Setelah itu baru kita mulai dengan perdagangan jasa dan lain-lain. Itu di bidang perdagangan," ucap Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Juli 2017.

Selain itu, kerja sama di bidang industri strategis juga akan dikembangkan. Kedua negara akan bekerja sama dalam pengembangan industri militer, baik untuk matra udara, darat, dan laut.

"Yang ketiga adalah untuk countring terorisme. Jadi itu yang akan menjadi isu fokus bahasan Presiden dalam rangka kunjungan kenegaraan ke Turki," pungkas Retno.

  ★ Liputan 6  

Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional

Inhan   June 23, 2017

✈ Bertambah 55 Proyek dan 1 Program Industri Pesawat Terbang ✈ NC-212i di Hanggar PT DI [uranus398]

Tanggal 15 Juni 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang merupakan proyek infrastruktur sebagai upaya mewujudkan Nawacita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebelumnya, pada tanggal 31 Mei 2017, Presiden Jokowi telah pula menetapkan Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional, dalam upaya percepatan pengadaan tanah yang dikuasai masyarakat dan meminimalisasi dampak sosial yang timbul terhadap masyarakat sebagai akibat dibebaskannya lahan masyarakat dimaksud untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional.

Hal utama dalam perubahan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tersebut adalah bahwa pembiayaan dalam pembangunan PSN dapat pula dilakukan melalui non anggaran pemerintah. “Proyek Stategis Nasional yang bersumber dari non anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” bunyi Pasal 2 ayat (4) Perpres Nomor 58 Tahun 2017.

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, sesuai Pasal 19 ayat (3), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi PSN.

Sedangkan untuk penetapan tanah lokasi PSN, sesuai Pasal 21 Ayat (4), dilakukan oleh Gubernur. “Tanah yang telah ditetapkan lokasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional,” bunyi Pasal 21 ayat (5).

Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi dimaksud, sesuai Pasal 21 Ayat (6), telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, gubernur memperbaharui penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

“Seluruh dokumen yang telah ada sebelum pembaharuan penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dokumen penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bunyi Pasal 21 ayat (7).

Adapun dalam rangka penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri, sesuai Pasal 24 ayat (2), Penanggung Jawab PSN dapat bekerja sama dengan badan usaha nasional dalam negeri dan/atau badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen, sumber daya manusia, dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan PSN.

Sebagai informasi, dalam Lampiran Perpres Nomor 58 Tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi atas kelayakan dan perkembangan Proyek Strategis Nasional, perhitungan proyek sudah selesai sebanyak 20 Proyek, proyek dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional sebanyak 15 proyek, serta 55 proyek baru dan 1 program industri pesawat terbang masuk menjadi Proyek Strategis Nasional, sehingga total daftar Proyek Strategis Nasional menjadi 245 Proyek, 1 program kelistrikan, dan 1 program industri pesawat terbang.

  ✈ Setkab  

Pembelian Sukhoi Ada di Tangan Kemendag

Pembelian Sukhoi Ada di Tangan Kemendag

Pesawat   June 14, 2017

✈ Pasti terlaksana dengan 50% imbal dagang Su35 Rusia

Pembelian pesawat tempur Sukhoi SU 35, pasti terlaksana menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Ia memastikan pesawat tempur generasi 4 sebanyak sepuluh unit itu, pasti datang ke Indonesia. "Dari dua tahun lalu saya sudah nego(siasi) itu, sudah (pasti datang)," ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Kemenkopolhukam), Jakarta Pusat, Senin (12/6/2017).

Kapan sepuluh unit pesawat tempur buatan Russia itu akan tiba di tanah air, ia menyebut hal itu ada di tangan Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang ikut menangani pembelian Sukhoi SU 35.

"Itu urusan Kementerian Perdagangan, saya minta beli, kemudian 'G to G' (Goverment to Goverment), tidak ada calon, kemudian ada lima puluh persen imbal dagang," ujarnya.

Selain itu, perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Russia terkait pembelian pesawat tempur yang mampu melakukan manuver Pugachev Cobra itu, adalah pembangunan suku cadang pesawat tempur di Indonesia.

"Mereka akan buat pabrik di sini untuk suku cadang, jadi nggak usah bawa-bawa ke Russia, mahal itu. Jadi nanti yang punya (pesawat) Sukhoi seperti Malaysia, perbaikannya sama kita (saja)," ujarnya.

  ✈ Tribunnews  

"You cant win Southeast Asia without winning Indonesia" says Go-Jek founder

"You cant win Southeast Asia without winning Indonesia" says Go-Jek founder

Ilmu Pengetahuan   June 09, 2017

The founders of two of Indonesia's most successful companies talk growth strategies and international competition in their country's highly attractive market environment. L-R: William Tanuwijaya of Tokopedia, Nadiem Makarim of GO-JEK and The Wall Street Journal's global techology editor, Jason Dean. [Credit: The Wall Street Journal's D.Live Asia Conference] ★

The beauty of building business in Indonesia today is that enterprising companies can learn from the mistakes made by their more developed neighbours, such as China and India. That insight comes from the CEOs of two of Indonesia’s most successful homegrown companies, online marketplace Tokopedia and cross-sector startup Go-Jek, speaking at The Wall Street Journal’s D.Live conference in Hong Kong today.

While Indonesia’s GDP per capita last year was around the same as China’s in 2008, according to William Tanuwijaya, CEO of Tokopedia, Indonesia today has various advantages that he thinks will lead to relatively faster growth for the ecommerce sector. “In Indonesia in 2016, if you compare, we have a $100 smartphone Android, which wasn’t available in China in 2008. We also have 4G now, which wasn’t available in China in 2008.”

“The opportunity in Indonesia is really massive,” agreed fellow panelist Nadiem Makarim, CEO and founder of Go-Jek Indonesia, which offers local transport, logistics, food and payment services and was the first startup in the country to be classified a “unicorn”, last year. “We totally skipped the desktop experience and went straight to smartphones,” he said.

Both companies have seen massive growth in recent times as a result. Tokopedia is 16 times larger today than it was in 2014, explained Tanuwijaya, while Go-Jek now has 10 million weekly active users and accounts for half of the transportations business and 98 percent of the food delivery market in Indonesia.

Both have ambitious plans for the next few years, too. “Our goal is to kill this,” said Makarim, holding up a wallet. “We target the highest-frequency middle class transactions that a person does in their daily life and move it to the smartphones. Transport, food, moving stuff, buying airtime...and then utilities, bills etcetera—our goal is to cover the gamut of transactions so you won’t be required to transact outside your smartphone.” In a country where 70 percent of the population is unbanked, he continued, it’s "practically an open market" for this kind of innovation.

This means, of course, said interviewer Jason Dean, The WSJ's global technology editor, that plenty of other companies besides Go-Jek and Tokopedia are eyeing up Indonesia a highly attractive market too. With big international players such as Grab, Uber, Alibaba, Amazon and Tencent making noise in the region, what makes the local firms think they can win, asked Dean.

Starting up as early as 2009 means Tokopedia has won a few wars already, said Tanuwijaya, mentioning eBay as one competitor his company has seen off. “We always see competition as a good thing. If you survive long enough you really win the market against all the odds,” he said.

Makarim added that the local companies retain the advantages of agility and depth over the multinationals. “As William said, there are huge hidden costs of trying to do business in multiple countries at the same time. You can do one thing really well and replicate it across countries, or you can pick one market and go deep, as Go-Jek did. In this open market we decided ‘what can we defend?’. We will defend the consumer, we decided.”

The audience appeared to share their optimism. Polled on the question “Who will ultimately dominate Southeast Asia’s consumer internet?”, many more answered 'local companies' over those from China or the US.

Both Tanuwijaya and Makarim refused to comment on rumours of investment from big names such as JD or Tencent, but both admitted that international expansion is something they would consider—when the time is right.

"You can't win Southeast Asia without winning Indonesia," said Makarim. "We have to be comfortable across all verticles and we also dont believe in expanding just for the sake of expanding."

  ♞ Campaign Asia  

Kami Tidak Mau Didikte Eropa!

Kami Tidak Mau Didikte Eropa!

Ilmu Pengetahuan   June 08, 2017

Mentan Amran Sulaiman dalam acara Rapat Kordinasi Gabungan di Kantor Badan Litbang Pertanian, Jakarta, Selasa (9/5). [Humas Kementan] ★

Kementerian Pertanian telah bertekad untuk mewujudkan swasembada pangan bahkan telah dibuat grand design tahapan menjadikan Indonesia menjadi Lumbung Pangan Dunia pada 2045.

Hal tersebut merupakan gambaran umum kebijakan pangan Indonesia yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ketika memberikan kuliah umum kepada para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI tahun 2017.

Kegiatan itu bertema "Kebijakan Swasembada Pangan dan Menunjang Kemandirian Perekonomian" bertempat di Gedung Pancaghatra, Lemhannas, Jakarta Pusat.

PPRA merupakan program yang diselenggarakan Lemhannas dalam rangka penyiapan Kader Pimpinan Tingkat Nasional.

Program ini diselenggarakan selama tujuh bulan dengan sistem off campus dan on campus.

Sistem on campus sendiri berlangsung selama 6 bulan dengan salah satu kegiatannya ceramah atau kuliah umum.

Menteri Amran ketika memberikan kuliah umum kali ini sangat mengedepan bagaimana kemandirian bangsa dapat terbangun melalui pangan, optimisme bangsa bisa berjaya melalui pangan selalu di kedepankan.

Dia berharap seluruh elemen masyarakat mampu mengedepankan kepentingan bangsa dan mengesampingkan egoisme sektoral.

"Hilangkan egoisme sektoral, pertanian berdiri sendiri tidak bisa menyelesaikan masalah. Kami selalu bersinergi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan. Yang ada hanya misi presiden, kami hanya pembantu presiden. Kami wakafkan diri untuk negeri ini," ujar Amran.

Amran juga menyoroti regulasi yang seharusnya mampu mendukung program swasembada.

Bagaimana di tahun pertama masa jabatannya, dia merombak struktur anggaran yang ada, sehingga mampu mendukung program swasembada.

Termasuk kinerjanya mengubah sistem tender yang tergolong terlalu lama dan tidak sesuai dengan kondisi petani dan menggantinya dengan penunjukan langsung tentu dengan sistem pengawasan yang ketat

"Pupuk tender, benih tender, memang tikus bisa menunggu kita lagi tender. Kami kementerian pertama yang ada satgas yang berkantor di Kementerian dari KPK, Kejaksaan, dan POLRI," ujar Amran.

Tentunya kebijakan swasembada ini bersinggungan juga dengan kebijakan luar negeri karena terkait impor dan ekspor.

Untuk kebijakan luar negeri, Indonesia tidak mau didikte.

Terkait komoditas bawang butih yang baru-baru ini bergejolak, Kementerian Pertanian merasa dipermainkan oleh importir nakal.

Pasalnya, 90% merupakan impor, harga dipermainkan, ada penimbunan.

Karena itu, Amran bertekad untuk membuat swasembada bawang putih pada 2019, lebih cepat dari grand design awal yang semula di 2033.

Selain itu, Amran juga tidak ingin main-main terkait kebijakan pertanian dan perkebunan Indonesia dengan luar negeri.

Sekali lagi, dia menunjukkan terkait pangan merupakan martabat dan harga diri bangsa.

Amran tidak mau di dikte terkait CPO yang bermasalah dengan Eropa,

"Kami tidak mau didikte Eopa, palm oil ini pendekatannya selalu environment, deforestation, seharusnya community welfare, yang ada di bawah kelapa sawit ada orang beneran yang dihidupi disitu", tegas Amran.

"Kalau untuk kepentingan merah putih aku tanda tangan, kalau tidak aku tutup kembali", tambahnya.

Kementerian Pertanian telah merancang grand design lumbung pangan dunia tahun 2045.

Bukan sekadar mimpi, hal tersebut sudah sesuai target untuk saat ini.

Di tahap awal, bangsa Indonesia telah merasakan satu tahun tanpa adanya impor beras, bawang merah, dan cabai di tahun 2016.

Hal ini dipastikan akan berlanjut ke komoditas-komiditas strategis lainnya di tahun berikutnya. (adv/jpnn)

  ★ JPNN