Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Soetrimo bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Turki Ismail Demir, di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).
Dalam pertemuan bertajuk The 6th Defence Industry Cooperation Meeting, keduanya membahas mengenai kerja sama antara Indonesia dan Turki pada bidang industri pertahanan.
Seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Pertahanan, Indonesia memandang Turki sebagai partner yang sangat penting.
Pertemuan tersebut menunjukkan peran Turki sebagai partner strategis Indonesia sangat besar.
Pada pameran industri pertahanan IDEF 2016 di Istanbul, Indonesia dan Turki meluncurkan Medium Tank Kaplan, hasil kerja sama PT Pindad dengan FNSS.
Soemitro mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Turki semakin kuat setelah kunjungan Presiden Turki ke Indonesia pada 2011 dan 2015.
Pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ankara, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang kedirgantaraan dan alat komunikasi.
“Terkait dengan kerja sama industri persenjataan dan pertahanan, Indonesia mengapresiasi komitmen kuat Menhan Turki, baik dalam kerangka government to government maupun business to business. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia,” ujar Soetrimo.
Saat ini, Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Turki sedang menjajaki penyusunan Defence Cooperation Agreement (DCA) sebagai payung hukum kerja sama pertahanan.
Pihak Indonesia sudah mengirimkan draf DCA tersebut dan tinggal menunggu persetujuan dari pihak Turki.
CN235 MPA TNI AU [Hindawan H]
Produsen alat utama sistem senjata (alutsista), PT Pindad (Persero) membenarkan rencana pemindahan atau relokasi pabrik dari Bandung, Jawa Barat ke Lampung. Rencana ini merupakan keputusan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu.
“Benar (rencana pindah) ke Lampung. Bareng sama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan PT PAL Indonesia,” tegas Sekretaris Perusahaan Pindad, Bayu Arif Fiantoro, Jakarta, Senin (4/9/2017).
Bayu mengaku, manajemen Pindad, PT DI, dan PT PAL Indonesia telah diajak berdiskusi oleh Menhan beberapa waktu lalu terkait rencana pemindahan pabrik tiga BUMN tersebut. Pertemuan itu adalah yang pertama kalinya.
“Ini baru rencana awal sekali. Bertemu saja baru sekali dengan Pak Menhan. Baru identifikasi bangunan, inventarisir lahan, mesin-mesinnya, dan data-data mengenai itu sudah kami berikan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa rencana relokasi pabrik dari Bandung ke Lampung merupakan ide dan kemauan pemerintah. Sebagai perusahaan milik negara, Pindad akan patuh terhadap keputusan pemerintah.
“Ya kemauan pemerintah. Pindad patuh saja terhadap keputusan pemerintah ini karena pasti sudah dipikirkan, dipertimbangkan secara masak dari berbagai aspek termasuk lokasi produksi dan ribuan karyawan,” Bayu menjelaskan.
Menurutnya, alasan pemindahan pabrik tersebut lebih karena ingin menyatukan industri pertahanan nasional, seperti PAL Indonesia, PT DI, dan Pindad dalam satu lokasi. Jadi nantinya seperti kawasan industri yang di dalamnya ada tiga pabrik BUMN tersebut.
Untuk diketahui, saat ini markas Pindad dan PT DI berada di Bandung. Sedangkan PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur.
“Lebih karena ingin menyatukan darat, laut, udara di satu lokasi. Kita kan industri strategis, tidak boleh bersentuhan dengan aktivitas masyarakat. Nanti kayak kawasan industri, jadi satu,” ucapnya.
Bayu menambahkan, luas lahan komplek Pindad di Bandung 66 hektare (ha). Sedangkan khusus untuk divisi amunisi berada di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menempati lahan seluas 166 ha. Perusahaan sanggup memproduksi 80 unit kendaraan tempur per tahun, dan produksi amunisi ditargetkan 120 juta per tahun.
Sementara untuk kebutuhan lahan, pendanaan, dan lainnya, Bayu masih bilang terlalu dini. “Kami belum tahu, detilnya mungkin dengan Pak Menhan. Karena ini baru rencana awal sekali, kami sih ngikut kemauan pemerintah,” tegasnya.
Namun demikian, Bayu memperkirakan, pemindahan atau relokasi pabrik ini tidak akan dalam waktu dekat. Prediksinya dalam waktu 5 tahun ke depan.
“Kami rasa tidak serta merta prosesnya, tapi secara bertahap. Jadi di sana (Lampung) produksi, di sini (Bandung) produksi. Kan harus mikirin lebih dari 3.000 karyawan juga. Jadi rencana pindah kami pikir 5 tahun ke depan, tidak dalam jangka pendek ini karena pasti butuh waktu dan dana tidak sedikit,” tuturnya.
Sublime addition: Indonesian Navy personnel stand on the deck of the KRI Nagapasa 403 at the naval port in Surabaya, East Java, on Monday. The KRI Nagapasa 403, the third and most recent submarine added to the Indonesian Navy, was built by Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering in South Korea.
KRI 403 Nagapasa ★
Shipmaker PT PAL Indonesia has expressed confidence that it will be able to deliver a third submarine ordered by the Indonesian Navy on time.
The company has reasons to be upbeat: Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co (DSME) has trained more than 200 Indonesians in South Korea as part of a transfer-of-technology agreement between the two companies.
PT PAL, with the assistance of DSME, is expected to deliver the third submarine in late 2018.
The state-owned shipmaker’s president director, Budiman Saleh, conceded that when working on the first and second Changbogo Class submarines in South Korea, the company made a number of mistakes.
However, none have been made during the building of the third submarine.
“This is a historic moment for us, PT PAL, because according to DSME’s supervision, we have made zero mistakes when working on the third submarine in Surabaya,” Budiman said on the sidelines of a ceremony for the third submarines which was held at the grand assembly area of the company’s warship division in Surabaya on Monday.
He added that with the expertise of its employees, PT PAL would be able to independently master submarine-building technology, the highest level of technology in the shipyard industry.
The company is currently working on joining and integrating different sections made separately in DSME’s factory in South Korea into the single hull of a submarine.
DSME won the bid for building three submarines for the Indone- sian Navy. It invited PT PAL Indonesia to take part in the project through a transfer-of-technology scheme.
The government has previously disbursed Rp 1.5 trillion (US$ 112.4 million) through a state capital injection (PMN) scheme that PT PAL used to develop a submarine factory and purchase various supporting equipment needed in the process of joining and integrating the third submarine.
The company uses a five-section joining technique starting from the stern to the bow of the submarine.
If the process succeeds, PT PAL Indonesia will be able to build the fourth, fifth and sixth submarines independently.
“We are targeting to produce the fourth, fifth and sixth submarines entirely in PAL,” Budiman said.
In a related development, the Navy chief of staff Adm. Ade Supandi led the ceremony to welcome the arrival of KRI Nagapasa-403 submarine at Ujung Koarmatim pier, Surabaya, from South Korea, after being officially launched by Defense Minister Ryamizard Ryacudu earlier this month.
The KRI Nagapasa-403, according to Ade, was the first of the three submarines built by PT Pal and DSME in South Korea and Indonesia.
“The KRI Nagapasa-403 can produce a deterrent effect in the region, improve the Navy’s performance in conducting its tasks and actively strengthen Indonesia’s defense,” Ade said.
The submarine, which was commanded by Lt. Col. Harry Setyawan, traveled from South Korea with 41 crew members on board.
It took 16 days for the 61.3-meter vessel to arrive in Indonesia.
With an underwater speed of about 21 knots, the submarine can travel for more than 50 days and carry 40 crew members.
It is equipped with eight torpedo tubes.
The KRI Nagapasa-403 boasts the latest combat system, an enhanced operating system, nonhull penetrating mast, comfortable accommodation, as well as torpedo launchers capable of launching 533 mm torpedoes and anti-surface ship missiles.
KRI 403 Nagapasa ★
Pada skala nasional, kedatangan kapal selam KRI Nagapasa 403 hari ini, Senin (28/8) menjadi momentum bagi pembenahan industri maritim dan galangan kapal lainnya di seluruh Indonesia. Industri maritim nasional bisa ikut aktif menyiapkan diri menerima perbaikan kapal selam.
"Kita tidak boleh hanya bertumpu kepada PT PAL. Pemerintah harus membuka kompetisi yang sehat agar tidak dimonopoli PT PAL. Kompetisi industri yang sehat dapat meningkatkan kinerja industri pertahanan," ujar pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati yang akrab disapa Nuning di Jakarta, Senin (28/8).
Komentar itu dilontarkan Nuning berkaitan dengan kedatangan kapal selam KRI Nagapasa 403 dari Korea Selatan. Menurut rencana, KRI Nagapasa 403 tiba di Surabaya, hari ini.
Dikatakan, kedatangan KRI Nagapasa 403 juga menjadi akselerator bagi PT PAL untuk berbenah diri menyiapkan sarana dan prasarana pembangunan kapal selam baru. PT PAl juga bisa menyiapkan galangan kapal untuk pemeliharaan dan perbaikan.
PT PAL, kata Nuning, harus mampu menjaga keberlanjutan (sustainability) peralatan KRI Nagapasa 403, baik platform dan permesinan maupun sistem deteksi dan senjata.
Nuning juga mengungkapkan, kedatangan kapal selam pertama dari galangan kapal Korsel itu membuat komposisi kekuatan TNI AL menjadi 3 kapal selam berstatus operasional. Fungsi asasi kapal selam adalah intai taktis-strategis dan pemukul awal.
"Melalui fungsi asasi tersebut, maka pola penggelaran dan pola pengerahan harus difokuskan pada efek penggentar. Pola gelar kapal selam harus berada di pangkalan depan. Sedangkan, pola pengerahan dari pangkalan depan ke daerah operasi atau ke pangkalan aju," ujarnya.
Dengan pola penggelaran dan pola pengerahan yang tepat, maka 1 kapal selam bisa menyebabkan 1 armada kapal lawan terkunci di suatu zona. Artinya, kapal selam dapat melaksanakan blokade laut yang efektif dan efisien. Jika kapal selam dilengkapi kemampuan menyebar ranjau, maka efek penggentar tersebut meningkat beberapa kali. Efek penggentar sebesar itu dalam dunia militer dikenal sebagai salah satu bentuk pshyco warfare atau perang urat syaraf.
"Filosofi penggunaan kapal selam pada masa damai dan masa perang juga berbeda. Penggunaan pada masa damai ditujukan untuk pengumpul data intelijen maritim. Data-data intelijen tersebut dapat diolah dan disampaikan kepada pengguna akhir, yaitu Presiden melalui Badan Intelijen Negara (BIN)," ujarnya.
Presiden dan kabinet, kata Nuning, dapat memanfaatkan data intelijen maritim untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan nasional sesuai visi Poros Maritim Dunia. "Sementara, pada masa perang, kapal selam dapat digunakan terlebih dulu untuk melaksanakan infiltrasi agen intelijen dan atau pasukan khusus," ujarnya.
Dikatakan, dengan kapasitas dan kompetensi tersebut, memang layak kapal selam dinilai sebagai alutsista unggulan TNI di masa depan. "Tepat kiranya pemerintah saat ini meningkatkan postur tempur TNI dengan menambah jumlah kapal selam. Kapal selam KRI Nagapasa 403 adalah alutsista TNI AL terbaru memperkuat jajaran TNI," ujarnya.
Menurutnya, pengadaan KRI Nagapasa 403 masuk di dalam program minimum essential force (MEF) yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR," katanya. Perkuatan kapal selam baru juga untuk mengimbangi antara tuntutan tugas TNI AL untuk pengamanan perairan Indonesia dengan ketersediaan alutsista.
Nuning juga menambahkan, kehadiran KRI Nagapasa 403 yang direncanakan digelar di pangkalan TNI AL Palu untuk ikut mengamankan perairan Blok Ambalat semakin memperjelas kebutuhan pembentukan Komando Armada RI Kawasan Tengah (Koarmateng). Seharusnya, kata dia, Koarmateng terwujud pada 2014 dengan markas komando di Makassar, sedangkan Koarmatim geser ke Sorong.
"Fasilitas sudah 75%, tinggal geser saja, tetapi belum ada izin dari Mabes TNI. Padahal, kebutuhannya sudah mendesak. Prinsipnya, kedatangan alutsista harus dibarengi dengan fasilitas logistiknya, sehingga baik alutsista maupun fasilitas pada akhirnya membutuhkan validasi organisasi, yakni Koarmateng," kata Nuning.
Kunjungan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia 
TRS-15 mobile medium rage radar [PITRadar] ✬
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan kehormatan Charge d’Affaires (Kuasa Usaha) Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia Igor Kaczmarczyk, Selasa (25/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan khususnya industri pertahanan. “Tujuan kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerjasama kedua negara dalam konteks pertahanan”, ungkap Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia saat bertemu Menhan RI.
Lebih lanjut dikatakan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia bahwa hubungan kerja sama pertahanan Indonesia dan Polandia sudah terjalin sejak lama dan hingga kini berlangsung sangat erat. Diharapkan dimasa mendatang kerja sama tersebut terus meningkat khususnya di bidang kerja sama industri pertahanan.
Untuk itu, agar kerja sama kedua negara dapat berjalan secara konkrit dan operasional maka menurutnya kedua negara perlu membentuk working group atau kelompok kerja bersama guna membahas secara detail hal-hal kerjasama yang potensial dilakukan kedua negara.
Diantara potensi kerjasama industri pertahanan yang ada, Polandia menawarkan Indonesia untuk bekerjasama dalam pengembangan radar sistem dan kendaraan lapis baja ringan. “Industri pertahanan Polandia mampu membuat radar yang sanggat canggih, radar ini penting untuk mengamankan wiayah laut dan penting untuk sistem pertahanan udara”, jelasnya.
Dalam rangka menjajaki kerjasama tersebut, lebih lanjut Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia mewakili Kemhan Polandia mengundang kepada Menhan RI atau perwakilan dari industri pertahanan Indonesia untuk dapat mengunjungi dan menyaksikan pameran industri pertahanan di Polandia yang akan diselenggarakan pada awal bulan September mendatang.
Menurutnya, moment tersebut sangat baik digunakan kedua negara menjajaki kerja sama industri pertahanan dalam rangka memperkuat komunikasi antara perusahaan industri pertahanan Polandia dengan industri pertahanan Indonesia seperti PT PAL, PT DI dan PT Pindad yang sebenarnya selama ini sudah dilaksanakan secara rutin. “Kunjungan tersebut nantinya diharapkan menjadi suatu dukungan politik untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan antara kedua negara melalui joint venture”, jelasnya.
Sementara itu menanggapi hal tersebut, Menhan RI menyambut baik atas tawaran Polandia untuk memperkuat kerja sama di bidang pertahanan. Melalui kerjasama tersebut hubungan kerja sama pertahanan kedua negara sudah terjalin sangat baik dan diharapkan akan terus meningkat di masa mendatang. “Kerja sama di bidang industri pertahanan kedua negara sangat penting bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara”, ungkap Menhan RI. (BDI/SGY)
Ilustrasi [istimewa] ●
Rencana pemerintah memusatkan industri pertahanan di Lampung terus dimatangkan. Kemarin, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Tanggamus.
Secara khusus, Ryamizard meninjau Kawasan Industri Maritim (KIM). Selain itu, dia juga melakukan anjau silau ke Kebandakhan Limau, Pekon Padangkhatu, Kecamatan Limau.
Turut mendampingi Ryamizard, Dirut PT PAL Budiman, Dirut PT Pindad Abraham Mose, dan Dirut PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso. Hadir pula Pangdam II Sriwijaya Mayjen A.M. Putranto, Danrem 043/Garuda Hitam Kolonel (Inf.) Hadi Basuki, dan Dandenpom II/3 Lampung Letkol CPM Tri Handaka.
Rombongan Menhan disambut Wakil Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, M.Pd.I. Dia didampingi Dandim 0424 Letkol (Inf.) Hista Soleh Harahap dan Kapolres Tanggamus AKBP Alfis Suhaili.
Sebelum ke rumah adat, Menhan beserta rombongan memantau KIM dengan menggunakan dua helikopter. Yaitu helikopter Bell 429 milik PT Whitesky Aviation dan MI-17 milik TNI Angkatan Darat. Pantauan udara dilakukan sekitar 15 menit.
Dalam sambutannya, Ryamizard mengatakan, industri pertahanan yang ada di Pulau Jawa sudah tak layak. Karenanya, Kemenhan menggelar survei ke beberapa daerah. Tujuannya untuk menentukan lokasi yang cocok guna membangun industri pertahanan.
’’Dan, KIM ini lokasinya cocok. Sebab dari segi lahannya luas, lautnya tidak dangkal, dan tidak terlalu rawan dengan gempa. Cocok untuk membuat pabrik kapal selam. Karena daerah selatan rawan gempa. Sedangkan wilayah lain, lautnya dangkal. Kami akan melaporkan ini kepada presiden,” kata putra daerah Lampung tersebut.
Dikatakannya, produk industri pertahanan Indonesia sudah diakui kualitasnya oleh dunia internasional. Hal itu terbukti dengan adanya beberapa negara yang membeli produk alutsista (alat utama sistem persenjataan) dari Indonesia.
’’Kawasan industri maritim ini nantinya berdiri tiga perusahaan BUMN, yakni PT Pindad, PT PAL, dan PT DI,” terang Ryamizard.
Wabup Tanggamus Samsul Hadi mengatakan, masyarakat telah lama menantikan pembangunan KIM. Yakni terhitung sudah enam tahun. Untuk itu melalui kunker Menhan ini, ia berharap pembangunan KIM dapat segera terealisasi.
’’Kabupaten Tanggamus memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Salah satunya bakal lokasi pembangunan KIM di Batu Balai, Pekon Ketapang, Kecamatan Limau. Untuk itu, kami berharap KIM ini bisa segera dibangun,” kata Samsul.
Dalam anjau silau tersebut, Menhan yang memiliki gelar adat Suntan Tuan Kacamarga menerima secara simbolis surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik). Surat itu diberikan Suntan Pengikhan Adat II Limau Junait Fihri.
Junait Fihri mengatakan, kunjungan Ryamizard merupakan sejarah di Pekon Padangkhatu. Menurut dia, Kebandakhan Limau yang terdiri dari 62 marga mendukung rencana pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan hibah tanah kepada negara seluas 10.500-an hektare (ha).
’’Kami mendukung program pemerintah dalam rencananya untuk membangun kawasan industri maritim yang kebetulan bertempat di pekon kami. Semoga hal ini cepat terealisasi. Karena dengan terealisasinya pembangunan kawasan industri maritim, otomatis berdampak untuk kemajuan pembangunan Provinsi Lampung khususnya Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus,” kata dia.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berjabat tangan dalam peluncuran buku Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (23/8). Buku yang diluncurkan membahas tiga aspek, yaitu kebijakan strategis pembangunan dan pengembangan industri pertahanan, kebijakan pengendalian dan pengawasan penguasaan teknologi industri pertahanan, serta kebijakan standardisasi kelaikan produk alat peralatan pertahanan keamanan. ●
Industri pertahanan Indonesia ditargetkan mandiri tahun 2045. Pada tahun itu, minimal 85 persen alat utama sistem persenjataan yang ada di Indonesia berasal dari hasil produksi industri dalam negeri.
Dalam rangka mewujudkan kemandirian alat peralatan pertahanan keamanan (alpahankam), saat ini seluruh pemeliharaan alpahankam dilakukan di dalam negeri. Hal ini juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Sementara untuk alpahankam, pada tahun 2045 ditargetkan 85 persen alpahankam di Indonesia berasal dari dalam negeri. ”Saat ini dari dalam negeri 53 persen besarannya dan untuk tahun 2045 minimal 85 persen. Kami telah identifikasi ada sekitar 1.200 jenis alpahankam yang sebenarnya wajib diproduksi industri pertahanan nasional kita,” kata Staf Ahli Bidang Kerja Sama dan Ofset Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Said Didu dalam acara peluncuran dan bedah buku Kebijakan KKIP di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (23/8).
Buku tersebut berisi kebijakan terkait strategi pengembangan industri pertahanan nasional hingga tahun 2045. Hadir dalam acara peluncuran buku ini Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, petinggi KKIP, dan pimpinan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri pertahanan. Kebijakan pengembangan industri pertahanan nasional dianggap penting karena akan memengaruhi kemandirian Indonesia dalam hal alutsista.
”Kalau sudah punya industri pertahanan yang mandiri, kita tidak akan terpengaruh lagi dengan negara lain. Kita akan memiliki kepercayaan yang sangat tinggi nantinya. Memang untuk industri ini bertahap karena dibutuhkan alih teknologi, peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), dan sebagainya,” ujar Gatot.
Said menyampaikan, total aset industri pertahanan nasional saat ini sekitar Rp 17,3 triliun, dengan keuntungan (revenue) Rp 11 triliun.
Keuntungan tersebut diperoleh dari penjualan produk militer sebesar 70 persen, produk nonmiliter 15 persen, dan ekspor sebesar 15 persen.
Dalam pembangunan industri pertahanan, KKIP menilai diperlukan peran perguruan tinggi untuk membantu industri pertahanan dalam melakukan penelitian, pengembangan, dan rekayasa inovasi teknologi pertahanan.
Selain itu, dalam rangka mendukung pengembangan industri pertahanan, Kementerian Pertahanan telah menyiapkan 10.000 hektar lahan untuk memindahkan PT Dirgantara Indonesia, PT PAL, dan PT Pindad. Langkah itu dilakukan karena ketersediaan lahan industri pertahanan nasional dinilai sudah tidak memadai.
”Sudah saya siapkan. Yang penting tanahnya dahulu, karena sulit cari tanah. Tempatnya masih rahasia,” ujar Ryamizard. Gatot mengakui lahan PT Pindad di Bandung sudah terlalu kecil.
”Mungkin perlu direlokasi ke suatu lokasi yang ada pelabuhan, bandara, dan sebagainya,” ujar Gatot.
KRI 403 & 368 [KRI FKO]
Saat ini KRI Nagapasa (403) yang merupakan kapal selam pertama yang berhasil diproduksi PT. PAL bekerjasama dengan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), tengah dalam perjalanan ke tanah air.
Rencananya kapal selam itu tiba di Indonesia pekan depan.
Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, menyebut setelahnya akan ada dua unit kapal selam lagi yang akan diproduksi yang mana produksi terakhir mayoritasnya adalah hasil karya anak negeri.
Lalu setelah itu akan ada 12 unit lagi yang akan diproduksi.
“Nanti yang ketiga di Surabaya (produksinya), selanjutnya kita buat dua belas unit,” ujar Ryamizard Ryacudu kepada wartawan di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta Pusat, Selasa (22/8/2017).
KRI Nagapasa adalah kapal selam kelas cakra, yang nilai per unitnya mencapai 1,1 miliar dollar Amerika Serikat (AS) 1.400 ton.
KRI Nagapasa termasuk kapal selam jenis Type 209/140, yang bertenaga disel dan elektrik.
Kapal selam tersebut umumnya menggunakan tenaga disel untuk melaju di permukaan sembari mengisi baterai dan menggunakan tenaga baterai saat melaju di bawah permukaan laut.
Kelebihan dari menggunakan tenaga dari baterai untuk memutar baling-baling saat kapal selam berada di bawah permukaan laut, adalah kapal selam bisa melaju lebih senyap.
Dengan kekuatan 4 x 120-cell batteries, kapal selam tersebut bisa melaju hingga 21,5 knots saat berada di bawah permukaan laut.
Kapal selam yang teknologinya diadopsi dari teknologi Jerman itu, merupakan kapal selam dengan Latest Combat System, Enhanced Operating System, Non-hull Penetrating Mast and Comfortable Accomodation, serta dilengkapi dengan peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo 533 mm dan peluru kendali anti kapal permukaan.
Rencanannya kapal selam produksi kedua akan rampung pada tahun ini.
Sementara kapal selam produksi terakhir yang mayoritasnya adalah buah tangan anak negeri, akan rampung pada tahun 2018 ini.
Mengenai proyek selanjutnya yakni produksi 12 unit kapal selam, Ryamizrad Ryacudu belum bisa memastikan waktunya.
“Ya bertahap lah, tunggu saja,” katanya.
♖ Tribunnews
Sejumlah Target Industri Pertahanan Harus Diselesaikan
Kunker Kemhan di Bandung ☆
PT Pindad sebagai produsen peralatan pertahanan dan keamanan, saat ini tengah menyelesaikan produksi pesanan Kemhan medium tank yang rencananya akan ditampilkan dalam parade HUT TNI tanggal 5 Oktober 2017. Demikian diungkapkan Sekjen Kemhan Dr. Widodo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah industri pertahanan di Bandung, Selasa (15/8).
Dalam rangkaian kunjungannya ke PT Pindad, Sekjen yang didampingi Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose dan pejabat eselon Kemhan mengungkapkan bahwa ada sejumlah target yang harus diselesaikan PT Pindad di masa yang akan datang terkait progres pencapaian PT Pindad dalam produksi medium tank yang bekerjasama dengan NFSS Turki. Untuk produksi medium tank akan disesuaikan dengan kebutuhan TNI di daerah operasi.
Pada tahun 2019, lanjut Sekjen, diharapkan Indonesia sudah mandiri di bidang industri pertahanan. Untuk itu Kemhan mendorong PT Pindad untuk mass production khususnya dalam mendukung alutsista Kemhan/TNI serta sejumlah kementerian di Indonesia bahkan dunia. Kemandirian itu dapat dimulai dari membuat bahannya, produksi, packing dan pemasaran sehingga diharapkan pada tahun 2019 target Kemhan/TNI dapat tercapai.
Sedangkan untuk target-target lainnya, PT Pindad mendapat tantangan untuk mengembangkan inovasi sejumlah produk seperti tank amphibi, roket dan senapan under water untuk pasukan khusus bawah air. Sekjen Kemhan berharap kedepan PT Pindad dapat menguasai pasar nasional bahkan dunia, untuk itu core business PT Pindad harus lebih ditingkatkan.
Setelah melakukan kunjungan ke PT Pindad, pada hari yang sama rombongan Sekjen Kemhan melanjutkan kunker ke PT CMI yang masih berlokasi di Bandung. Dalam kunjungannya ke PT CMI (Compact Microwave Indonesia), Sekjen Kemhan beserta rombongan diterima oleh Direktur Utama PT CMI Ir. Rahardjo Pratihno beserta jajaran direksi.
Dalam kunjungan ke industri pertahanan korporasi berbasis teknologi, Sekjen berharap kepada PT CMI sebagai perusahaan industri pertahanan yang bergerak dibidang alat komunikasi seperti radar, manpack, satellite ground station, modul radar pertahanan, sistem kontrol dan pengendalian untuk puskodal, untuk tidak bergantung ke luar negeri. Untuk itu kita harus mendorong agar PT CMI dapat menguasai pasar nasional dan dunia.
Lebih lanjut Sekjen mengatakan, kita patut berbangga bahwa selama ini PT CMI menggunakan komponen, SDM, tenaga ahli dan permodalan yang berasal dari dalam negeri. Sebagai perusahaan peralatan radio dengan kompetensi di bidang arus lemah dan tinggi (microwave), PT CMI merupakan perusahaan karya anak bangsa yang pemegang saham seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia.
Oleh karenanya sebagai bangsa Indonesia kita harus mendukung sepenuhnya PT CMI agar tercapai kemandirian alutsista sesuai dengan semangat Presiden RI dan Menhan RI dalam kemandirian alutsista tahun 2019.
Sebelumnya pada hari yang sama di kesempatan pertama, Sekjen beserta rombongan berkesempatan mengunjungi industri pertahanan Bhimasena yaitu perusahaan di bidang Research and Development yang memproduksi kendaraan-kendaraan militer seperti EOD vehicle, CBRN vehicle, decontamination vehicle, kitchen vehicle, uav backpack dan uac optera. (ERA/SPD)
✈ Medium tank hasil kerjasama FNSS dan Pindad [FNSS]
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI (Kemenhan) menargetkan ekspor alat utama sistem pertahanan (alutsista) pada 2019. Untuk itu, PT Pindad sebagai BUMN yang memproduksi alutsista agar mampu menghasilkan inovasi produk yang dibutuhkan oleh Indonesia maupun negara lain.
Sekertaris Jenderal Kemenhan RI, Widodo menerangkan selama ini produk Pindad sudah digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahkan sudah mulai mengekspor alutsista ke manca negara.
"Pertama target kita memenuhi kebutuhan TNI dan kementerian kemudian pesanan dari negara-negara di Asia Tenggara bahkan negara lain di dunia," katanya kepada wartawan di kantor Pindad, Bandung, Selasa (15/8/2017).
Widodo menilai banyaknya pesanan produksi buatan Pindad oleh manca negara merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi BUMN yang belokasi di Bandung tersebut.
"Ini tantangan bagi Pindad untuk lebih mandiri mulai dari pembuatan bahan, pengemasan dan pemasaran produk alutsista ke manca negara," ungkapnya.
Widodo mengaku PT Pindad sekarang tengah menggarap pesanan dari Uni Emirat Arab berupa 100 juta amunisi kaliber kecil. Namun, belum bisa terpenuhi karena Pindad harus membeli beberapa mesin produksi lagi agar bisa memenuhi pesanan tersebut.
"PT Pindad harus membeli alat produksi lagi agar bisa memenuhi pesanan UEA," tegasnya.
Ada beberapa pesanan alutsista lain seperti medium tank yang telah dipesan oleh beberapa negara terutama dari negara Timur Tengah.
Perakitan medium tank ini merupakan kerja sama antara PT Pindad dan Turki. Direncanakan pertengahan September 2017 Prototypenya akan didatangkan ke Indonesia dan diharapkan bisa ditampilkan pada 5 Oktober bertepatan dengan hari jadi TNI.
"Ini tantangan dari PT Pindad terutama produk buatan Indonesia ini harus dicintai oleh bangsa sendiri, sehingga nanti kalau sudah nyaman jika diekspor keluar juga akan lebih mudah," tuturnya.
Selain itu, Dikatakan Widodo produksi medium tank ini diperuntukan bagi TNI yang disesuaikan dengan kontur wilayah Indonesia. Hingga kini Kemenhan masih mengkoordinasikan kebutuhan medium tank untuk TNI.
"Hingga saat ini kebutuhan medium tank untuk TNI masih kita diskusikan," pungkasnya.
Siap Diproduksi Massal
SS2 V7 Subsonic ★
Salah satu produsen alat utama sistem pertahanan (Alutsista) Indonesia, PT Pindad turut memamerkan senjata laras panjang dan pistol terbarunya pada ajang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-22 di Makassar, Sulawesi Selatan. Di antara beragam Alutsista yang dipamerkan, penampakan SS2 V7 Subsonic buatan tahun 2016 menjadi yang paling banyak menyita perhatian pengunjung.
SS2 V7 Subsonic didesain untuk operasi pengintaian. Senjata dengan kaliber khusus tersebut mampu melesatkan peluru yang nyaris tak terdengar saat keluar dari larasnya. SS2 V7 Subsonic ini akan menjadi Alutsista andalan TNI dan Polri. “Segera diproduksi massal dan tentunya TNI dan Polri sudah memesan sesuai dengan anggaran pertahanannya masing-masing,” ucap Kepala Departemen Korporat Komunikasi PT Pindad Komarudin.
Senjata laras panjang lain yang dipamerkan yakni SPR 3 kaliber 62 mm, SS2 V1 Heavy Barrel. PT Pindad juga membawa empat varian pistol yang sudah dipasarakan di berbagai negara dan satuan elite TNI dan Polri. Yakni pisto G2 Elite, G2 Combat, G2 Premium dan MAG4. “Tapi yang menerapkan teknologi paling baru dari hasil riset inovasi kami adalah SS2 V7 Subsonic,” katanya.
Ia menuturkan, riset untuk membuat SS2 V7 Subsonic membutuhkan waktu lebih dari setahun. Proses pengembangan teknologinya cukup rumit karena PT Pindad belum memiliki 100 persen raw material untuk membuat senjata tersebut. Namun, dengan keyakinan dan itikad yang kuat, SS2 V7 Subsonic tetap dibuat dan hasilnya memuaskan. “Proses pengembangan teknologinya memperitimbangkan banyak hal. Terutama soal ketersediaan bahan baku. Perlu amunisi dan laras yang khusus agar saat ditembakan tak terdeteksi musuh,” ujarnya.
SS2 V7 Subsonic berhasil melewati tahapan-tahapan persyaratan untuk diklaim sebagai produk asli dalam negeri. Komarudin menyatakan, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) material senjata tersebut mencapai 62 persen, atau dua kali lipat di atas batas minimal yang ditetapkan Kementerian Perindiustrian. TKDN dari Kemenperin untuk sekitar 30 persen. “Semua senjata yang dipamerkan pada Hakteknas sekarang TKDN nya mencapai 50-62 persen,” ujarnya.
SS3 produksi Pindad [Ijal Lubis]
Sebetulnya, PT Pindad juga memiliki senjata canggih lain, yakni SS3 yang sudah mendapat pengakuan dunia. Namun, SS3 urung dipamerkan karena keterbatasan bagasi dan jarak. Komarudin menuturkan, SS3 adalah jenis senapan serbu berhasil meraih beragam pengharagaan internasional. “Kami juga membawa tank Badak yang didesain khusus untuk pertempuran terbuka,” ujarnya.
Lokasi pameran Hakteknas ke-22 tahun ini dipusatkan di Gedung Ritech Expo Center of Indonesia, Makassar, 10-13 Agustus 2017. Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla meresmikan perehelatan tahunan yang digelar Kementeritan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) ini dengan menekan tombol pelucur roket air. Selain PT Pindad, beberapa produsen teknologi lainnya seperti PT Dirgantara Indonesia juga turut memamerkan pesawat kebanggaan dalam negeri seperti N250.
“Kalau dari sisi harga, Alutsista kami sangat kompetitif, bahkan jauh lebih murah ketimbang senjata buatan luar. Pindad harus terus mengembangkan produk yang mengikuti tren industri pertahanan. Juga mempertimbangkan kompetitor kami di luar negeri. Kami akan lebih maju jika diimbangi dengan pengembangan industri pendukung. Misalnya, industri yang memproduksi raw materialnya. Pindadnya berkembang, sedangkan industri pendukung tidak berkembang juga akan susah,” ujar Komarudin.
Di Dalam Negeri
KRI Nagapasa 403 ★
Kementerian Pertahanan memprioritaskan pengembangan teknologi kapal selam buatan dalam negeri.
Hal itu sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo bahwa industri pertahanan dalam negeri harus mandiri.
"Yang prioritas memang ada beberapa poin. Bahwa kami sedang mengembangkan teknologi kapal selam. Dan ini juga kapal selam yang ketiga dibangun di PT PAL," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Widodo usai membuka pameran produk industri pertahanan di Lapangan Bhineka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2017).
Pengembangan kapal selam sebagai prioritas ini merupakan lanjutan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah membuat kapal selam KRI Nagapasa 403.
Dikutip dari Harian Kompas, penamaan dan serah terima kapal selam tersebut dilakukan di dermaga Okpo, Korea Selatan, Rabu (2/8/2017) lalu.
Serah terima Nagapasa 403 itu dilakukan CEO & Presiden Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) Co Ltd, Jung Song-leep dan Menhan Ryamizard Ryacudu.
Hadir pula Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi, Kepala Staf TNI AL Laksamana Ade Supandi, Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, dan Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan Sumardjono.
KRI Nagapasa 403 adalah kapal selam pertama yang diterima Indonesia dari tiga kapal selam yang dipesan.
Menurut rencana, dua kapal dibuat di pabrik DSME, sedangkan satu kapal terakhir dibuat di Indonesia (PT PAL) sehingga diharapkan terjadi transfer teknologi.
Pembuatan kapal selam ketiga di PT PAL juga dapat disebut sebagai produksi bersama. "Selanjutnya nanti juga mudah-mudahan pemerintah juga men-support itu untuk kita bisa mandiri," kata Widodo.
Selain teknologi kapal selam, lanjut Widodo, industri pertahanan dalam negeri juga akan fokus dalam pembuatan peluru kendali, tank berukuran sedang dan roket yang telah menjadi program nasional.
"Itu semua juga kami kembangkan agar tidak tergantung lagi oleh negara lain khususnya peluru kendali ini," ucap Widodo.
★ Dengan Kaliber 105 Milimeter 
MMWT FNSS- Pindad [FNSS] ★
PT Pindad (Persero) siap memasarkan produk tank medium dengan laras kaliber 105 Milimeter hasil kerja sama dengan perusahaan Turki FNSS mulai 2018 mendatang.
“Tahun ini first article selesai, sehingga pada 2018 bisa mulai dipasarkan. Untuk sementara, pembahasan tentang pesanan ada dari TNI. Mereka sudah melakukan beberapa kali pembahasan. Mereka akan mengganti beberapa tank,” kata Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose di Kawasan PT Pindad, Kota Bandung, Senin (31/7/2017).
Kendati demikian, dia mengaku belum ada kepastian jumlah tank yang akan dipesan TNI. Namun, sebagai gambaran, kapasitas produksi tank medium oleh PT Pindad antara 15-20 unit per tahun. Khusus untuk TNI, Pindad mengaku akan melakukan penyesuaian spesifikasi sesuai kebutuhan TNI.
“Memang ada beberapa permintaan user yang belum bisa diakomodir karena masih pengembangan bersama. Tetapi setelah first article selesai, kami akan ubah ikuti permintaan TNI,” jelas dia.
Menurut dia, harga tank medium tersebut berada di bawah harga tank Leopard, namun setara dengan harga tank buatan Korea Selatan. Dengan harga tersebut, diharapkan bisa menyaingi pasar produk sejenis.
Abraham menjelaskan, tank medium tersebut memiliki sejumlah kelebihan. Salah satunya cocok untuk infanteri dan kavaleri. Tank dilengkapi dengan laras kaliber 105 mm buatan PT Pindad.
“Mesin kita masih total beli dari luar negeri. Tapi kalau desain, part supporting, dan lainnya itu dari kami semua,” jelas dia. Total kandungan komponen lokal pada produk tersebut saat ini mencapai 40%. (pur)
