Patroli laut TNI AL [Reuters]
Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat tertutup dengan Asisten Perencanaan (Asrena) TNI AD, AL, AU, dan Mabes TNI. Hasilnya, Komisi I akan meminta tambahan anggaran untuk TNI dalam RAPBN 2018.
"Jadi hasil rapat ini kan anggaran untuk TNI Rp 88 triliun (di 2017) itu dirasakan kurang dan membutuhkan sekitar Rp 102 triliun lagi," ujar Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Menurutnya, keputusan ini didasari adanya rencana pengeluaran di titik-titik lemah dengan wilayah perbatasan. Hal ini dilakukan untuk penguatan di wilayah Natuna dan untuk mengantisipasi gejolak dengan kelompok militan ISIS di Filipina.
"Seperti kita ketahui, akan ada rencana penguatan-penguatan di titik lemah, dengan zona orientasi spot ke barat wilayah Natuna, ke arah utara itu adalah perbatasan dengan Filipina dalam mengadang kasus ISIS itu ya memang harus dimaklumi," jelas dia.
Selain itu, untuk patroli pasukan dan kesiapan pangkalan-pangkalan. Menurut politikus PDIP ini, untuk menyelenggarakan hal itu dibutuhkan anggaran yang sangat besar.
Dengan anggaran yang minim, hal ini mempengaruhi pengadaan alutsista. Sebab, hal itu sudah masuk draf per tahun dan harus dipenuhi.
"Ya termasuk di dalamnya alutsista, pemeliharaan, suku cadang operasional, kemudian kegiatan-kegiatan latihan itu mempengaruhi," katanya.
Menurutnya, anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi keperluan tersebut. Komisi I akan mengundang pihak Kementerian Keuangan untuk membicarakan hal tersebut.
"Dengan anggaran ini tidak cukup, kita minta tinggal pemerintah mau ngasih atau nggak. Kita akan undang nanti (Kementerian Keuangan) supaya tidak terlalu minim. Kan ancaman semakin besar, tapi anggaran semakin turun itu nggak logis," tuturnya.
Konsep kapal selam mini Indonesia [Panji M] ☆
Indonesia akan membentuk konsorsium untuk mengembangkan kapal selam mini yang ditargetkan selesai pada 2025, kata Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Wahyu W Pandoe.
"Saat ini konsorsium tersebut sedang dijajaki dan akan dibentuk dalam waktu dekat," katanya di sela Seminar BPPT-Saab "Meraih Pertahanan yang Tangguh melalui Teknologi Pertahanan Bawah Air" di Jakarta, Selasa.
Konsorsium yang akan melibatkan BPPT, TNI, PT PAL, ITS, ITB, PT Risea, dan lembaga lain itu akan mengembangkan industri pertahanan bawah laut guna membangun kemandirian bangsa.
Prototipe kapal selam mini tersebut rencananya dibangun dengan dimensi 32 meter x 3 meter yang mampu menyelam di kedalaman 150 meter di bawah laut selama 2-3 hari dengan kapasitas 11 awak.
"Ini hanya sasaran antara, tujuan berikutnya adalah mengembangkan kapal selam ukuran besar jenis U209. Penguasaan teknologi bawah laut sangat penting untuk negara maritim sehingga harus dimulai dari sekarang," kata Wahyu.
Untuk mengembangkan kapal selam ini, BPPT mulai menjajaki kerja sama dengan Saab, industri pertahanan Swedia yang bersedia melakukan alih teknologi pertahanan bawah air.
Kepala Bagian Program dan Anggaran Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan BPPT Dr Fadilah Hasim mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menguasai teknologi bawah laut.
BPPT, ia menjelaskan, juga memiliki berbagai laboratorium yang mendukung alih teknologi bawah laut seperti Balai Teknologi Hidrodinamika, Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika, Balai Besar Kekuatan Struktur, Balai Teknologi Mesin Perkakas Produksi dan Otomasi, Balai Teknologi Polimer dan Balai Teknologi Termodinamika Motor Propulsi.
"Negara yang mengembangkan teknologi kapal selam tidak banyak di dunia, misalnya AS, Rusia, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan dan cukup sulit untuk melakukan alih teknologi, khususnya negara anggota NATO. Sedangkan Swedia karena bukan anggota NATO, sehingga lebih terbuka dalam alih teknologi," katanya.
Manajer Teknologi Saab Kockums Swedia, Roger Berg, mengatakan perusahaannya telah 100 tahun mendesain dan memproduksi kapal angkatan laut dan telah 100 tahun mengembangkan kapal selam serta sedang mengembangkan program kapal selam modern, A26 Kockum Class.
Teknologi kapal selam terbaru yang dikembangkan Swedia adalah kemampuan tinggal di kedalaman laut dalam waktu lama dengan nyaman, kemampuan dalam menghadapi tekanan dan kemampuan mendeteksi ancaman serta penggunaan energi ramah lingkungan, kata Berg.
✈️ Tahun 2022 Indonesia akan Punya Drone Canggih Buatan Dalam Negeri
✈️ Ilustrasi UAV Anka, Dalam kajian BPPT, TNI AU membutuhkan 11 pangkalan drone, dimana setiap pangkalan terdiri dari 3 unit done MALE [cio]
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menargetkan Indonesia memiliki pesawat nir awak atau drone mata-mata ketahanan tinggi buatan dalam negeri pada 2022. Hal tersebut sesuai dengan target Program Pengembangan Drone Medium Altitude Long Endurance (MALE) Nasional yang saat ini sedang dikembangkan.
"Kita harapkan mulai 2020-2022 proses sertifikasi. termasuk uji terbang. Diharapkan 2022 bisa produksi," ucap Wahyu Widodo Pandoe, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT saat ditemui di Gedung BPPT pada Senin, 21 Agustus 2017.
Program pengembangan Drone MALE ini akan dilakukan sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia dan dilakukan di dalam negeri dengan segala sumberdaya yang ada. Untuk merealisasikannya, BPPT membentuk konsorsium dengan Kementerian Pertahanan dan TNI AU sebagai pengguna, ITB sebagai mitra perguruan tinggi, PT Dirgantara Indonesia sebagai mitra industri pembuatan pesawat, serta PT LEN Persero yang akan mengembangkan sistem kendali dan muatan.
Drone MALE ini akan memiliki jangkauan jelajah operasi 5000 kilometer non-stop dengan ketahanan terbang tinggi selama 24 jam, siang dan malam. Dengan kemampuan tersebut, Drone MALE akan digunakan untuk membantu Kementerian Pertahanan. Wahyu mengatakan drone MALE bisa dimanfaatkan oleh TNI Angkatan Udara untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Berdasarkan kajian awal BPPT, TNI AU membutuhkan 33 drone untuk menjaga pertahanan negara. Diperkirakan satu pangkalan drone membutuhkan 3 unit drone yang terdiri atas 1 unit operasional, 1 unit standby, dan 1 unit perawatan. Ditargetkan Indonesia memiliki 11 pangkalan drone untuk melakukan kegiatan mata-mata mengawasi udara di perbatasan Indonesia.
Program pengembangan drone MALE tengah dalam tahap Proof of Concept (PoC). Pada 2018 drone MALE akan memasuki tahap manufacturing prototype termasuk pengadaan komponen flight control system, dan memasuki uji terbang pada tahun 2019. Proses kegiatan pada tahun 2018-2019 tersebut rencananya akan dibiayai oleh BPPT dan Kementerian Pertahanan.
Program pengembangan Drone MALE sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak 2015. Pada tahun itu drone MALE berada pada tahap desain dan masuk tahap preliminary design pada 2016.
Total proses pengembangan drone MALE membutuhkan tujuh tahun hingga dapat digunakan pada 2022.
Wahyu mengatakan bahwa waktu proses drone tersebut wajar, dan tidak tergolong lama. "Desain memang butuh panjang, tidak bisa setahun," ujarnya. "Waktu kita sebetulnya luar biasa cepat jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya Turki yang sampai 9 tahun."
Untuk Penggeseran Tank Leopard & Logistik
MBT Leopard 2RI [skokheh22] ☆
Hadirnya jalur kereta api di Pulau Kalimantan ke depan, diharapkan Kementerian Pertahanan bisa memudahkan proses pengangkutan Alutsista seperti tank-tank tempur yang beratnya mencapai puluhan ton. Sekaligus nanti memobilisasi pasukan TNI.
Dihadapkan pada kondisi tanah yang gambut di Kalimantan, kecil kemungkinan tank berat seperti Leopard seberat 60 ton bisa dimobilisasi tanpa moda angkutan yang cepat dan efisien, seperti kereta api.
"Dalam pertempuran modern, sudah sangat lazim tank melawan tank. Tank berat seperti Leopard atau yang medium sekitar 20 ton itu bisa jalan di jalur biasa."
"Olehnya pembangunan jalur kereta api kami harap bisa mengangkut tank-tank ke daerah yang nanti diskenariokan sebagai daerah pertempuran," kata Kapuslitbang Strahan Balitbang Kementerian Pertahan RI Laksamana Pertama TNI Agus Rustandi saat berada di Gedung PUPR Perkim Kalimantan Utara, Kamis (3/8/2017).
Ketika jalur kereta api siap, Kementerian Pertahanan dan atau TNI bisa dengan mudah mengumpan tank-tank dari Pulau Jawa ke sepanjang perbatasan mulai Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara.
"Konsepnya ketika terjadi kedaruratan, maka tank diangkut dari Jawa melalui pelabuhan. Setiba di Kalimantan, selanjutnya diangkut kereta api ke perbatasan. Jadi ketika darurat, Kalimantan mendukung infrastrukturnya untuk mendispersi pasukan dan Alutsista," ujarnya.
Belum lagi Presiden Joko Widodo yang meminta agar pasukan TNI di Pulau Jawa diumpan ke perbatasan untuk memperkuat wilayah-wilayah terluar negara. Kementerian Polhukam lanjut Agus Rustandi juga sudah merencanakan hal ini.
"Akan ditempatkan di mana saja dan berapa banyak, masih tahap pengkajian. Pengkajian itu sebenarnya dalam 1 tahun sudah bisa direalisasikan."
"Dari Kodam juga sudah menyebutkan bahwa sudah mulai didirikan pos-pos baru di perbatasan. Tetapi kembali lagi ke persoalan anggaran dan SDM yang diperlukan," sebutnya.
★ Dengan Kaliber 105 Milimeter 
MMWT FNSS- Pindad [FNSS] ★
PT Pindad (Persero) siap memasarkan produk tank medium dengan laras kaliber 105 Milimeter hasil kerja sama dengan perusahaan Turki FNSS mulai 2018 mendatang.
“Tahun ini first article selesai, sehingga pada 2018 bisa mulai dipasarkan. Untuk sementara, pembahasan tentang pesanan ada dari TNI. Mereka sudah melakukan beberapa kali pembahasan. Mereka akan mengganti beberapa tank,” kata Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose di Kawasan PT Pindad, Kota Bandung, Senin (31/7/2017).
Kendati demikian, dia mengaku belum ada kepastian jumlah tank yang akan dipesan TNI. Namun, sebagai gambaran, kapasitas produksi tank medium oleh PT Pindad antara 15-20 unit per tahun. Khusus untuk TNI, Pindad mengaku akan melakukan penyesuaian spesifikasi sesuai kebutuhan TNI.
“Memang ada beberapa permintaan user yang belum bisa diakomodir karena masih pengembangan bersama. Tetapi setelah first article selesai, kami akan ubah ikuti permintaan TNI,” jelas dia.
Menurut dia, harga tank medium tersebut berada di bawah harga tank Leopard, namun setara dengan harga tank buatan Korea Selatan. Dengan harga tersebut, diharapkan bisa menyaingi pasar produk sejenis.
Abraham menjelaskan, tank medium tersebut memiliki sejumlah kelebihan. Salah satunya cocok untuk infanteri dan kavaleri. Tank dilengkapi dengan laras kaliber 105 mm buatan PT Pindad.
“Mesin kita masih total beli dari luar negeri. Tapi kalau desain, part supporting, dan lainnya itu dari kami semua,” jelas dia. Total kandungan komponen lokal pada produk tersebut saat ini mencapai 40%. (pur)
Penambahan anggaran RAPBN-P 2017
Sejumlah KRI TNI AL patroli keamanan laut [Ardian098] ★
DPR menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pertahanan di RAPBN-P 2017 sebesar Rp 5,4 triliun. Jumlah anggaran itu akan dibagi untuk 3 matra TNI, yakni Angkatan Darat, Laut dan Udara, Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.
"Jadi APBN-P kita mendapatkan tambahan, Kemenhan harusnya nih yang ngomong, Rp 5 triliun 441 miliar, di bagiin Kemenhan Rp 1 triliun lebih, AD Rp 1 triliun lebih setiap angkatan Rp 1 triliun lebih," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).
Gatot menjelaskan alokasi anggaran itu akan digunakan untuk penguatan daerah perbatasan, penyiapan alutsista, pengamanan daerah rawan konflik hingga pengadaan, perlengkapan, dan pemberantasan korupsi.
"Ya kan macam-macam, penguatan daerah perbatasan kemudian pulau terluar sarana dan prasarana daerah perbatasan tersebut, kemudian masalah penyiapan alutsista, dan perlengkapan pemberantasan teroris kemudian pengamanan daerah rawan perbatasan," terangnya.
Lebih lanjut, Gatot menyebut tambahan anggaran Rp 5,4 triliun itu tidak cukup untuk pengadaan alutsista TNI.
"Enggak, mau bicara alutsista bagaimana anggarannya cuma segitu," pungkasnya. ♞ Merdeka
Peran Diplomasi Militer dan Publik prajurit Indobatt XXIII-K dalam misi perdamaian pasukan PBB di Lebanon.
Pasukan pemeliharaan perdamaian PBB berperan dalam diplomasi militer dan publik. Sebagai duta bangsa yang mendapat kepercayaan dari dunia, keberadaan prajurit Indobatt XXIII-K dalam misi perdamaian di Lebanon selalu mendapat perhatian dari kontingen negara lain maupun masyarakat Lebanon. Seperti pada acara Medal Parade Kontingen Nepal tanggal 29 Juni 2017, Komandan Sector East Brigadier General Venancio Aguando De Diego meneriakan “Garuda” dan memberikan apresiasi saat bertemu prajurit Indobatt. Hal tersebut merupakan suatu bentuk penghormatan yang tinggi terhadap prajurit Indobatt.
Selain operasi militer mengamankan wilayah Lebanon, melaksanakan patroli dan latihan dengan kontingen negara lain, kegiatan protokoler diantaranya perayaan UN Days, Medal Parade, pertandingan olah raga, menerima kunjungan pejabat militer ataupun sipil merupakan bagian dari diplomasi militer. Ada juga kegiatan ziarah untuk memperingati prajurit yang menjadi korban saat melaksanakan misi perdamaian. Disamping itu penampilan prajurit Indobatt XXIII-K dalam Culture Event sebagai bentuk pengenalan kebudayaan bangsa Indonesia selalu menarik perhatian dari kontingen negara lain ataupun masyarakat Lebanon. Semua itu merupakan bentuk peran aktif prajurit Indobatt dalam diplomasi militer misi perdamaian PBB. “Memang butuh kerja keras untuk membangun suatu kepercayaan, namun hal tersebut tidak menjadikan hambatan bagi prajurit Indobatt” ungkap Komandan Indobatt XXIII-K Letkol Inf Yudi Gumilar, S.Pd. disela-sela perayaan Medal Parade Kontingen Nepal.
Selain diplomasi militer tentunya Indobatt juga telah banyak melaksanakan diplomasi publik yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Lebanon, seperti melaksanakan kegiatan CIMIC, atau kegiatan bantuan kesehatan. Sosialisasi ditengah masyarakat dengan bertukar pikiran dan ajang sana semuanya dapat terjalin baik antara prajurit Indobatt XXIII-K dan masyarakat Lebanon. Peran serta prajurit Indobatt XXIII-K dalam diplomasi militer dan publik merupakan kontribusi nyata Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Komandan Indobatt XXIII-K Letkol Inf Yudi Gumilar, S.Pd. beserta Perwira Indobatt, beberapa waktu lalu melaksanakan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1438 H bersama prajurit-prajurit Indobatt yang berada di perbatasan Israel dan Lebanon.
Di hari pertama, prajurit Indobatt melaksanakan silaturahmi di dalam Markas Batalyon dan berikutnya di hari kedua giliran Komandan Indobatt XXIII-K Letkol Inf Yudi Gumilar, S.Pd. beserta Perwira Indobatt silaturahmi ke Kompi-Kompi luar Markas Batalyon UNP 7-1.
Kompi A, Kompi B dan Kompi C Indobatt menjadi tujuan silaturahmi Komandan Indobatt beserta rombongan. Begitu pula prajurit Indobatt yang sedang melaksanakan pengamanan di daerah perbatasan Israel dan Lebanon atau daerah Blue Line, semuanya tak luput didatangi Komandan Indobatt.
Dengan semangat, tugas tetap dilaksanakan dihari lebaran, inilah yang membuat Komandan Indobatt salut dengan prajurit-prajuritnya. “Pertahankan semangat juang kalian, keluarga saya adalah kalian, mohon maaf lahir batin, Tuhan pasti selalu bersama kita,” kata Letkol Inf Yudi Gumilar, S.Pd.
Suasana haru bercampur bahagia terasa saat Komandan Indobatt XXIII-K Letkol Inf Yudi Gumilar, S.Pd. menyalami satu persatu prajurit yang sedang mengemban tugas. Meskipun jauh saat merayakan Idul Fitri, namun kerinduan dengan keluarga sedikit terobati dengan terciptanya suasana penuh rasa kekeluargaan saat menjalankan misi di negara orang.
Sepanjang 4.325 km
Helikopter TNI bantu pembangunan Trans Papua [RRI] ●
Papua merupakan wilayah Indonesia yang berada paling timur dan berbatasan dengan Papua New Guinea. Luas wilayah Propinsi Papua adalah 421.981 KM2 (3,5 kali lebih besar dari pada Pulau Jawa) dengan topografi yang meliputi daerah pegunungan dan sebagian besar tanah yang berawa-rawa di daerah pesisir.
Propinsi Papua sendiri merupakan salah satu wilayah yang sangat luas, jumlah penduduk yang masih sedikit serta dikaruniai kekayaan berupa hasil hutan, perkebunan, perikanan dan pertambangan yang masih belum tergarap maksimal. Penambangan emas adalah salah satu bukti bahwa potensi alam Papua sangat besar.
Sayangnya potensi Papua yang besar tidak diimbangi dengan pembangunan yang memadai. Laju pembangunan di Papua termasuk yang terlambat di Indonesia dibandingkan pulau-pulau lain. Minimnya infrastruktur jalan dan listrik menjadi penghambat utama bagi transportasi logistik dan perekonomian Papua. Dampaknya adalah harga-harga sebagian besar barang yang dijual di sana jauh lebih mahal daripada harga pasaran di seluruh Indonesia.
Di Indonesia pembangunan yang sangat pesat hanyalah di daerah jawa, karena jawa merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian sedangakan di wilayah lainnya belum secepat di pulau jawa. Misalnya saja Papua. Jika dilihat, Papua merupakan pulau yang lebih besar dari pulau Jawa, kandungan sumber daya alam yang dimiliki oleh Papua, juga jauh lebih besar di bandingkan dengan pulau Jawa. Namun, mengapa papua masih sangat sulit untuk berkembang menjadi wilayah yang modern seperti di Jawa, Kalimantan atau Sumatra.
Selama dua tahun lebih menjabat, terobosan Presiden Jokowi bagi pembangunan Papua patut diacungi jempol.Presiden Jokowi benar-benar merealisasikan janji dua tahun lalu ketika beliau berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat terutama di kawasan ujung timur Indonesia. Beliau tidak ingin pembangunan di Indonesia tidak merata dan hanya terpusat di Jawa saja.
Pemerintahan Jokowi-JK mulai menampakkan hasil kerjanya dalam Memasuki Tahun ketiga masa kerjanya, terutama dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Papua. Meskipun belum Selesai sepenuhnya secara sempurna, namun proyek-proyek pembangunan infrastruktur di tanah Papua sudah mulai menampakkan perkembangan kondisi yang lebih baik. Hal ini sudah mulai memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Papua.
Terobosan Presiden Jokowi ini memberikan angin segar yang berdampak pada peningkatan pergerakan ekonomi Papua. Beliau telah menjadi ayah yang selalu dinanti dan dirindukan. Semoga dalam beberapa tahun mendatang, Papua mampu bangkit dan bersaing dengan pulau-pulau lain di Indonesia mengingat Papua menyimpan potensi besar yang masih tertidur.
Percepatan pembangunan wilayah Papua memang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan, terutama membuka jalan trans Papua.Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembangunan jalan trans Papua sepanjang 4.330,07 km. Sepanjang tahun 2016 saja, anggaran yang dialokasikan untuk Trans Papua mencapai Rp 2,15 triliun yang terdiri dari Rp 739 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan sepanjang 1.719,46 km, Rp 834,8 miliar untuk 151,34 km pembangunan jalan baru, dan pembangunan jembatan sebesar Rp 579,4 miliar.
Sedangkan untuk tahun 2017, alokasi anggaran untuk Trans Papua adalah sebesar Rp 2,55 triliun yang terdiri dari Rp 917,4 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan Rp 890 miliar untuk pembangunan jalan baru, dan Rp 749,5 miliar untuk pembangunan jembatan.
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo bergerak cepat dengan mempercayakan mandatnya kepada TNI untuk melaksanakan pembangunan jalan di Provinsi Papua. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dengan melaksanakan pembangunan jalan di wilayah terisolir yang melibatkan peran TNI. Pembangunan Trans Papua merupakan suatu proyek yang sangat luar biasa, dimana TNI telah membantu secara maksimal dengan membuka isolasi yang sebelumnya merupakan wilayah pegunungan dan hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat, tetapi sekarang sudah bisa dilalui jalur darat.
Pemerintahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo Telah mebuahkan hasil dengan menyelesaikan pembuatan trans Papua sepanjang 3.800 km dari rencana 4.325 km, dimana 38 km diantaranya sudah teraspal dan bisa dilewati kendaraan roda 4 empat dengan lancar. Proses pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata.
TNI Membelah Gunung Dan Menerobos Hutan
Pembangunan jalan trans Papua 4.325 km bukanlah perkara mudah. Sebab, sebagian besar jalan yang saat ini masih terputus merupakan jalan yang tertutup hutan. Karena itulah, Kementerian PUPR menggandeng TNI AD membuka bakal jalan yang masih tertutup hutan. Ancaman keamanan pun menjadi kendala. Jika satuan Zeni yang turun, mereka sudah disiapkan untuk membangun dan bertempur. Hal seperti ini yang tidak dimiliki instansi sipil.
Pada awal 2016 TNI kembali mendapatkan kepercayaan untuk mendarmabaktikan diri kepada bangsa dan negara. Hal ini setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menaruh perhatian kepada Zeni TNI AD untuk dijadikan mitra kerja membuka trans Papua yang belum terjamah oleh teknologikarena, di tengah hutan para pekerja dari sipil tidak tahu ada ancaman apa saja. Kalau kontraktor dilepas begitu saja, akan sulit untuk bekerja. "Kita harapkan dengan memberi akses terhadap Zeni TNI AD untuk bisa membuka jalan yang telah direncanakan sebelumya, maka gangguan keamanan akan bisa diperkecil dengan diterjunkannya satuan Zeni TNI AD bisa aman dan nyaman dalam mengerjakan pekerjaan trans Papua sesuai target dari pemerintah."
Sebelumnya diketahui, pengerjaan proyek Trans Papua beberapa kali memakan korban. Tewasnya empat pekerja sipil yang mengerjakan proyek pembangunan jalan dari Sinak ke Mulia, Kabupaten Jayawijaya. Keempatnya ditembak kelompok bersenjata di Desa Agenggen, Daerah Sinak, Kabupaten Puncak pada Maret 2016 lalu.
Dengan adanya korban dari pihak sipil untuk pengerjaan sudah tepat dari pihak satuan Zeni TNI AD yang harus terdepan sebagai pembuka jalan dan selanjutnya diteruskan oleh Kementerian PUPR untuk mengaspal hingga sampai tahap penyelesaian. Satuan Zeni Angkatan Darat multi pungsi selain bertugas bukan jalan menebang pohon, membuka hutan tetapi juga membuat badan jalan dan membelah gunung. Dengan bekerja paralel satuan Zeni harus bekerja ekstra, karna kontraktor umum di belakangnya otomatis langsung melakukan pengerasan jalan dan pengaspalan. Untuk pekerjaan di Papua pihak kontaktor umum harus dikawal oleh TNI kalau tidak mereka tidak bisa bebas bekerja karena harus menyesuaikan target yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, Pembangunan jalan Trans Papua ini dikebut seiring kian mendesaknya kebutuhan jalan nasional di Papua, karena saat ini warga terutama yang bermukim di pedalaman Papua tidak mempunyai akses jalan dan hanya mengandalkan transportasi angkutan udara yang tak semua kalangan bisa menjangkaunya.
Sejak awal 2016, tim Zeni bekerja mengikis pinggang dan punggung pegunungan Jayawijaya yang melintang membelah Kabupaten Nduga dan Jayawijaya. Tak jarang mereka harus memakai bahan peledak untuk menghancurkan batu yang menghalangi pembangunan jalan. Untuk mewujudkan janji Presiden Jokowi, TNI memang dilibatkan demi percepatan pembangunan. Jelas tidak sembarang orang dapat membangun jalan di Papua.
Namun, menaklukkan pegunungan Papua untuk membangun ruas jalan bukanlah hal yang mudah. Prajurit Zeni TNI AD harus bekerja ekstra keras untuk mengatasinya. Medan berbatu, cuaca ekstrem hingga ancaman longsor dan gangguan keamanan menjadi menu sarapan sehari-hari. Loyalitas dan nilai juang yang tinggi demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua pun menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi berbagai halang rintang itu.
Pembangunan infrastruktur Trans Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahterahan masyarakat Papua, sehingga bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, baik pertanian maupun energi yang diperlukan masyarakat di Provinsi Papua sangat sulit untuk dipasarkan, karena terbatasnya alat traspotasi untuk mengantarkan hasil bumi masyarakat yang ada hanya transportasi udara itupun tertentu saja karena biayanya sangat mahal.
Total kekuatan yang dikerahkan jajaran Zeni Angkatan Darat sejumlah 394 orang personel dengan komposisi POP-1 meliputi Denzipur-10 dan Denzipur-12, mengerjakan ruas jalan Wamena-Habema dan Habema-Mbua. POP-2 yaitu Yonzipur-18, mengerjakan ruas jalan Mbua-Mugi dan Mugi-Paro, sedangkan POP-3 dari Yonzikon-14 mengerjakan ruas jalan Paro-Kenyam dan Kenyam-Mamugu, dengan kekuatan tiap POP berjumlah 107 personel. Sementara itu, alat berat yang dibutuhkan dalam pembuatan ruas jalan ini terdiri dari Exavator, Dozer, Grader, Dump Truck, Tandem Roller, Tyred Roller, Vibro dan Tangki Air dengan kebutuhan pembukaan jalan berjumlah 78 unit dan pengaspalan jalan berjumlah 60 unit alat berat.
Berikut rincian alokasi dana dan 14 ruas jalan Trans Papua:
1. Pembangunan jalan Kasonaweja-Trimuris-Sarmi senilai Rp 25 miliar
2. Pembangunan jalan Lagasari-Wapoga-Sumiangga senilai Rp 35 miliar
3. Pembangunan jalan Botawa-Wapoga senilai Rp 20 miliar
4. Pembangunan jalan Windesi-Yaur-Kwatisore senilai Rp 35 miliar
5. Pembangunan jalan SP3 Gesa-Barapaso-Batas Waropen senilai Rp 30 miliar
6. Pembangunan jalan Oksibil-Kawor-Waropko senilai Rp 53 miliar
7. Pembangunan jalan Rosbori-Manggui-Poom (Lingkar Yapen) senilai Rp 20 miliar
8. Pembangunan jalan Dawai-Waindu senilai Rp 20 miliar
9. Pembangunan jalan Saubeba-Rosbon senilai Rp 20 miliar
10. Pembangunan jalan Kenyam-Gearek Rp 40 miliar
11. Pembangunan jalan Gearek-Pasir Putih-Suru-suru senilai Rp 40 miliar
12. Pembangunan jalan Suru-suru-Obio-Dekai senilai Rp 40 miliar
13. Pembangunan jalan Mamugu-Batas Batu senilai Rp 40 miliar
14. Pembangunan jalan Lingkar Marsinam Rp 17 miliar.
TNI Lakukan Pendekatan Teritorial
Pasca penembakan pekerja Jalan Trans Papua di Sinak, Kabupaten Puncak, pihak perusahaan swasta meminta TNI agar dapat membantu pekerjaan trans Papua, karena para pekerja sudah tidak mau bekerja karena terancam nyawanya akibat ulah dari sipil bersenjata yang selalu mendatangi para pekerja, oleh sebab itu Pemerintah meminta TNI agar bisa membantu bersama-sama mengerjakan trans Papua. TNI selain ikut mengerjakan pekerjaan jalan juga bisa berfungsi mengamankan para pekerja proyek jalan.
TNI menjadi garda terdepan dalam pengerjaan proyek pembangunan jalan Trans Papua. Betapa tidak, selain medannya yang masih hutan, panasnya konflik di bumi Cendrawasih itu membuat TNI harus turun tangan, kalau tidak trans papau tidaa akan selesai sesuai yang sudah direncanakan.
Langkah awal TNI membantu membuat trans Papua, sebelumya melakukan pendekatan terhadap masyarakat setempat agar masyarakat proaktif untuk ikut mendukung pembuatan jalan, dan TNI mencatat apa kebutuhan masyarakat, setelah itu TNI melalui program pendekatan teritorial kemudian membangun sejumlah honai dan rumah bagi masyarakat di Sinak dan sekitarnya, termasuk membagikan 300 sepatu kepada anak-anak usia sekolah. Setelah TNI turun kemasyarakat dan TNI mengajak masyarakat Sinak untuk bisa menjaga keamanan para pekerja Jalan maka para pekerja dari perusahaan mau lagi menyelesaikan pekerjaannya.
Program pendekatan secara teritorial juga mendapat perhatian dari pihak yang bersebrangan dengan pemerintah, membuat 150 warga langsung menyatakan diri turun gunung dan kembali ke pangkuan NKRI, ini merupakan peristiwa sejarah yang luar biasa, TNI mampu meredam masyarakat dan sekaligus menyadarkan pengikut Organisai Papua Merdeka (OPM) sebanyak 150 orang. Sejak peristiwa penembakan terhadap pekerja perusahaan, Sinak menjadi aman dan masyarakatnya mendukung pembuatan jalan untuk menghidupkan roda perekonomian masyarakat Sinak khususnya dan umumnya adalah masyarakat Papua.
Bahwa sebenarnya masyarakat di pedalaman Papua menginginkan adanya pembangunan di segala bidang, terutama infrastruktur jalan dan rumah tinggal terlihat ketika pihak TNI melakukan pendekatan teritorial yang dibutuhkan masyarakat, honai dan rumah tinggal untuk masyarakat lalu ramai ramai masyarakat manjaga, ini adalah contoh kongrit masyarakat Papua yang ingin diperhatikan, karena mereka miskin, apabila semua infrastuktur sudah dibuat kami yakin lambat laun ekonomi masyarakat Papuaakanmeningkat. Selama ini masyarakat Papua hanya bisa bertahan hidup untuk keluarga kecilnya saja, sementara sarana dan prasarana tidak ada yang bisa merubah pola hidup mereka di lingkungan. Sekarang lingkungan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat papua, yang jelas adalah pertanian dan bagaimana cara bercocok tanam yang baik, dan bagaimana pemasarannya ini yang terpenting, mereka lah yang nanti akan melakukan perubahan baik secara ekonomis maupun budaya setelah infrastuktur ada, baik itu jalan, pasar atau tempat pertemuan untuk transaksi.
Sebenarnya permasalahan mereka karena infrastruktrur yang terbatas, ini yang sebenarnya yang membuat masyarakat sulit berkembang. Saatnya pemerintah memanjakan masyarakat Papua untuk mandiri dan berkembang agar tidak ada jurang pemisah antara masyarakat Indonesia yang ada di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Papua semua sama, kami yakin orang yang tadinya bersebrangan akan berbalik 180 derajat akan mendukung pemerintah, contoh kecil masyarakat Sinak 150 orang kembali kepangkuan NKRI.
Semenjak naiknya Jokowi menjadi Presiden RI, bahkan di tahun pertamanya saja, Presiden Jokowi sudah mengunjungi Papua sebanyak empat kali dan berkomitmen penuh untuk membangun Papua sebagai daerah prioritas dalam pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua, Kereta Api, Pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya.
Sejak 2014, pemerintah Indonesia benar-benar ingin Papua berubah sehingga dipercepat ekonominya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Proses mensejahterakan tersebut haruslah dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai pula. Tol Trans Papua yang direncanakan memiliki 4.325 kilometer (KM), dan yang tersambung saat ini sudah mencapai 3.667 KM atau sekitar 85 %. Tidak hanya untuk kepentingan infrastruktur, namun tol ini juga indah dilihat dan menjadi kebanggaan masyarakat Papua yang baru melihat jalan tol di Papua, dulu orang Papua pengen liat jalan tol harus ke Jawa atau Jakarta sekarang di Papua sudah ada jalan tol.
Penulis : Letkol Inf Drs. Solih
Ilustrasi kapal selam TNI AL [anas nurhafids@def.pk]
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan TNI akan membuat pangkalan militer di semua pulau terluar yang ada di perbatasan Indonesia. Hal itu diungkapkan Gatot saat buka bersama dengan Insan Pers di Balai Sudirman, Tebet Jakarta Selatan.
“Jadi sesuai dengan kebijakan yang saya sampaikan ke Presiden, pulau pulau terluar seperti Natuna, Morotai, Biak itu akan dibuat pangkalan militer terluar,” kata Gatot di Jakarta, Senin (12/6) malam.
Gatot menggambarkan pangkalan militer itu diibaratkan seperti kapal induk. Hanya saja kapal induk tersebut dalam bentuk pulau-pulau.
“Ibaratnya seperti kapal induk, tetapi pulau, cuma pangkalan-pangkalan militer di situ ada,” ujar Gatot.
Patroli laut TNI AL [Reuters] 
