Menandai 60 tahun kerjasama Indonesia-Laos, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith pada Kamis (27/7) menggelar pertemuan bilateral di Jakarta.
Ilustrasi produk Pindad [ryan boedi] ●
Selain mengadakan pertemuan bilateral, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith pada Kamis (27/7) juga menghadiri pertemuan kelima JCBC (Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral).
Pertemuan kedua menteri luar negeri tersebut sekaligus menandai 60 tahun usia hubungan diplomatik antara Indonesia dan Laos. Kedua tokoh membahas rencana lawatan perdana menteri Laos ke Indonesia, serta membicarakan peningkatan kerja sama ekonomi, terutama investasi, dan pengembangan sumber daya manusia.
Nilai perdagangan Indonesia dan Laos tahun lalu mencapai US$ 10,071 juta, meningkat ketimbang di 2015, yakni US$ 8,55 juta. Sedangkan investasi Indonesia di Laos saat ini sebesar US$ 1,1 juta antara pengusaha perfilman Raam Punjabi dengan Major Cinema dari Thailand untuk membuka jaringan bioskop.
Dalam jumpa pers bersama usai pertemuan, Retno Marsudi menjelaskan sebagai bagian dari peringatan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik Indonesia-Laos, akan diselenggarakan beragam kegiatan di kedua negara, termasuk pertujukan kebudayaan, seminar, pameran foto, pameran dagang dan pariwisata, dan festival film untuk memajukan hubungan bilateral kedua negara.
Kedua menteri luar negeri juga membahas kerja sama di bidang politik dan keamanan.
"Menteri Kommasith dan saya membahas cara-cara untuk memperkuat kerja sama dalam mencegah dan memberantas kejahatan terorganisir antar negara, termasuk penyelundupan narkotik, terorisme, termasuk pendanaan bagi terorisme. Saya sangat senang mendengar angkatan bersenjata Laos akan memperkuat kerja sama dengan PT Pindad," ujar Retno.
Retno menambahkan dirinya dan Kommasith membahas pula mengenai peningkatkan kerja sama di bidang ekonomi. Keduanya sepakat ada banyak kelompok yang bisa secara cepat meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi, dan pariwisata. Dia mengakui untuk menaikkan interaksi dagang dan investasi dapat dilakukan bila komunitas bisnis kedua negara memahami potensi ekonomi masing-masing negara.
Karena itu, menurut Retno, Indonesia serta Laos mendorong saling kunjung antara delegasi dagang dan investasi kedua negara.
Dalam kesempatan itu, Retno menyatakan pemerintah Indonesia berterima kasih atas dukungan Laos terhadap pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2019-2020.
Saleumxay Kommasith mengatakan pembahasan hari ini sangat penting karena menyangkut sejumlah isu yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Dia menambahkan kunjungannya kali ini juga signifikan sebab bertepatan dengan 60 tahun umur hubungan diplomatik Indonesia dan Laos.
Kommasith mengakui sejak awal hubungan dan kerjasama negaranya dengan Indonesia sudah berjalan sangat baik.
"Satu-satunya hal yang perlu kita tingkatkan dalam kerja sama bilateral adalah di sektor ekonomi, pariwisata. Ini bukan sesuatu yang unik bagi kedua negara tapi ini sebuah isu yang perlu dipromosikan di kalangan negara-negara ASEAN. Kami membahas bagaimana ASEAN seharusnya bekerja sama untuk memajukan bukan hanya soal persatuan dan sentralitas ASEAN, namun juga mempromosikan kerja sama ekonomi demi kepentingan warga negara ASEAN," ujar Kommasith.
Lebih lanjut Kommasith mengatakan dirinya dan Retno menekankan pembahasan mengenai bagaimana memajukan sektor pariwisata Indonesia dan Laos, serta konektivitas antara kedua negara.
Selama di Indonesia, Kommasith juga akan mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan kunjungan ke PT Pupuk Kujang di Cikampek, Purwakarta. [fw/al]
Foto ilustrasi Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang menjadi salah satu pintu masuk bagi wisatawan mancanegara ke Indonesia. Bisnis penerbangan di Indonesia termasuk yang diminati kalangan pengusaha dari Uni Arab Emirat (UAE). [ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana] ✮
Uni Arab Emirat (UAE) ingin berinvestasi pada sektor penerbangan di Indonesia atau berencana menambahkan jadwal penerbangan menuju UAE maupun sebaliknya.
"Indonesia negara besar, masyarakatnya banyak, sehingga menjadi target yang menguntungkan untuk investasi. Bahkan salah satu lalu lintas penerbangan terpadat dalam sehari adalah penerbangan menuju Indonesia atau sebaliknya," kata Asisten Sekretaris Umum Kamar Dagang dan Industri UAE Mohamed Al Nuaimi, di Jakarta, Senin (17/7).
Ia mengatakan, jika pada waktu tertentu penerbangan dari Indonesia bisa mencapai enam kali sehari menunjukkan animo masyarakat Indonesia dapat menjadi investasi yang potensial.
Investasi sektor penerbangan secara detail belum disebutkan secara pasti, namun ia mengemukakan, bisa jadi pihaknya mengembangkan kerja sama dalam penambahan armada pesawat, penambahan maskapai penerbangan, bahkan pembangunan bandar udara ke Indonesia.
Menurut Nuaimi konsep investasi itu masih bersifat terbuka, sehingga industri yang lebih terinci dapat dibicarakan lebih lanjut.
"Sektor penerbangan pasti juga akan berpengaruh pada pariwisata, dan pasti akan meningkatkan jumlah kunjungan turis mancanegara. Yang jelas, investasi ini harus sama-sama menguntungkan, kami siapkan dana berapa saja yang dibutuhkan," katanya.
Kamar Dagang dan Industri UAE, dinyatakannya, bahkan siap memberikan investasi senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) tiap proyek di Indonesia demi keuntungan kedua negara.
"Asalkan proyek tersebut jelas dan berjangka panjang, investasi senilai 2 miliar dolar AS bukanlah masalah bagi kami, kalau perlu lebih," katanya.
Nuaimi menilai Indonesia adalah negara yang besar, dan memiliki banyak sekali potensi yang bisa digali untuk kebaikan kedua negara.
Ia menilai Pemerintah Indonesia juga telah bekerja secara baik untuk mendatangkan sekaligus memfasilitasi para investor dari luar negeri. Beberapa sektor yang diminati, antara lain perdagangan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata dan lalu lintas udara.
"Untuk sektor energi, kami sudah memulainya, terutama di sektor energi terbarukan, seperti pembangunan pembangkit tenaga angin dan surya," kata Nuaimi.
Dia menjelaskan sistem investasi bersifat terbuka, artinya tidak hanya kepada Pemerintah Indonesia, namun juga industri swasta lokal yang memungkinkan untuk dikerjakan bersama.
Asalkan ide yang disampaikan visioner dan realistis, maka UEA akan mendukung program tersebut dengan berbagai cara, salah satunya melalui suntikan dana besar, demikian Mohamed Al Nuaimi.
Susi Sebut Mau Investasi atau Nyolong?
Menteri Susi mengaku heran dengan sikap investor yang keberatan dengan peraturan penenggelaman kapal ex asing yang menangkap ikan secara ilegal. Foto/Ilustrasi ●
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku heran dengan sikap investor yang berkeberatan dengan peraturannya mengenai penenggelaman kapal ex asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal (illegal, unreported, unregulated/IUU fishing) di wilayah perairan di Indonesia. Padahal, pihaknya hanya akan menenggelamkan kapal yang terbukti bersalah dan melanggar aturan.
Dia mengungkapkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya menenggelamkan kapal asing yang melakukan tindakan IUU fishing. Jadi, investor yang memang berniat berinvestasi di Tanah Air tak perlu khawatir dengan kebijakan tersebut.
"Saya bingung, masa penenggelaman kapal membuat investor tidak nyaman. Kalian mau invest atau mau nyolong? Jadi dalam satu list keberatan pengusaha investasi di Indonesia salah satunya adalah penenggelaman kapal. Kita kan hanya tnggelamkan kapal yang dicuri," katanya di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Senin (10/7/2017).
Menurutnya, KKP memiliki standard operating procedure (SOP) mengenai penenggelaman kapal. Jika memang tidak terbukti bersalah, maka kapal tidak perlu takut berlayar di laut Indonesia. "Kita semua punya SOP, punya aturan yg tdiak mungkin tenggelamkan kapal yg lewat saja. Kalau nyuri pasti kita tenggelamkan," imbuh dia.
Mantan Bos Susi Air ini berpesan, apapun yang terjadi di masa mendatang, kebijakan penenggelaman kapal eks asing yang melakukan aksi IUU fishing tidak boleh dihentikan. "Banyak kalangan yang tidak ingin, karena ini jadi detterence effect. Saya mohon ini dijaga dan disuarakan," tandasnya. (akr)
✈ N245 [PTDI]
Pemerintah menambahkan program pengembangan industri pesawat ke dalam proyek strategis nasional.
Perusahaan aviasi pelat merah PT Dirgantara Indonesia bakal memproduksi pesawat jenis N-245, sedangkan perusahaan milik BJ Habibie PT Regio Aviasi Industri bakal menggarap produksi pesawat jenis R80.
“Memang sampai sekarang belum financial close, tetapi kebutuhan pendanaan keduanya sekitar Rp 20 triliun,” ujar Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo di Jakarta, Kamis (6/7).
Dirgantara dan RAI bakal menjaring investor dalam proyek pengembangan pesawat itu. “Meskipun masuk ke dalam proyek strategis nasional, pemerintah tidak berikan jaminan apapun. Pendanaannya sepenuhnya pure dari swasta, mereka boleh joint dengan beberapa perusahaan lain,” ujar Wahyu.
Menurutnya, kedua perusahaan tengah mencari investor dan calon pembeli kedua jenis pesawat pengangkut tersebut. Kedua perusahaan penanggungjawab proyek itu diharapkan bukan hanya memenuhi permintaan pesawat dalam negeri, tapi juga untuk pasar ekspor.
Dirgantara bakal membuat pesawat jenis N-245 di fasilitas produksinya di Bandung. Adapun RAI bakal memproduksi R80 di Kertajati. Kedua pabrikan juga didorong bukan hanya menggeluti proses perakitan, tapi juga sampai ke industri perawatan mesin pesawat (maintenance repair overhaul/MRO).
“Dirgantara belum mengestimasi mau produksi berapa unit N-245. Tapi, RAI sudah menargetkan minimal produksi 160 unit R80, di angka itu dia baru break even,” ujar dia.
Pemerintah berharap Indonesia dapat memproduksi pesawat secara berkelanjutan dengan masuknya program pengembangan industri pesawat di dalam proyek strategis nasional. Dua produk pesawat yang masuk ke dalam proyek strategis nasional yakni N-245 dan R80 merupakan dua model pesawat jarak menengah.
✈️ Berusaha mendatangkan 10 unit
✈️ Pesawat Su35 Rusia [Marina]
Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, menyebut pembelian Sukhoi SU 35 menguntungkan Indonesia. Sebab ada kerja sama berkelanjutan antara negara produsen Rusia dengan pemerintah Indonesia.
"Karena ada imbal dagangnya 50 persen. Kita bisa ekspor," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis 22 Juni 2017.
Perjanjian antara Indonesia dan Rusia itu meliputi pembangunan pabrik suku cadang pesawat tempur di Tanah Air. Nantinya di Indonesia akan tersedia suku cadang hingga pusat perbaikan Sukhoi.
Namun Menhan menolak menjelaskan detail kerja sama termasuk 50 persen imbal dagang mengingat hal tersebut, kata dia, masuk ranah Kementerian Perdagangan (Kemendag). Yang jelas, Ryamizard akan berusaha mendatangkan 10 lebih pesawat tempur Sukhoi ke Tanah Air.
"Kemarin kan dananya untuk 8 pesawat, saya akan coba bisa 10. Kalau bisa 11 (pesawat Sukhoi)," kata Ryamizard.
Disinggung mengenai waktu kedatangan pesawat, Mantan KASAD itu meminta semua pihak sabar. Karena proses mendatangkan pesawat terbilang rumit, apalagi yang baru. "Ya dibuat dulu, kan kita enggak beli bekas," pungkasnya. (HUS)
Mulai dari industri militer hingga minyak sawit.
Ilustrasi radar buatan Polandia [defence24] ●
Polandia disebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, punya banyak potensi kerja sama untuk dikembangkan dengan Indonesia, mulai dari industri militer hingga minyak sawit.
“Industri strategis Indonesia seperti PT PAL dan PT Pindad dapat mengembangkan kerja sama dengan Polandia. Selain itu teknologi radar militer Indonesia juga dapat dikembangkan melalui kerja sama antara ITB dan Pit-Radwar Polandia,” ucap Luhut pada saat kunjungannya ke Polandia dari tanggal 8-10 Juni 2017.
Luhut juga menyebut industri minyak kelapa sawit bisa bekerja sama dengan Polandia sehingga bisa menembus pasar Eropa.
Di Polandia, Luhut bertemu Wakil Menteri Pertahanan Polandia, Bartosz Kownacki, di Wisma Duta RI Warsawa. Pertemuan dilanjutkan dengan Wakil Perdana Menteri Polandia yang juga menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Keuangan, Mateusz Morawiecki.
Beberapa hal yang diangkat pada pertemuan tersebut antara lain penerbangan langsung Indonesia-Polandia dengan menggunakan Garuda Indonesia dan maskapai nasional Polandia, LOT Polish Airlines, permintaan dukungan Polandia atas nominasi Dubes Arif Havas Oegroseno menjadi calon hakim Pengadilan Laut Internasional periode 2017-2026 dan potensi kerja sama di bidang pendidikan tinggi antara kedua negara.
Selain itu juga dibahas kemungkinan kerja sama di bidang pengolahan sampah jadi energi (waste to energy).
Luhut juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Polandia melalui perusahaan Rafako, akan bekerja sama di bidang energi dalam penyediaan listrik sebanyak 100 megawatt di daerah Lombok, Indonesia.
Menteri Morawiecki menyambut baik kerja sama itu dan berharap akan ada proyek-proyek lanjutan antara Indonesia dan Polandia di masa mendatang.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Fadel Muhammad juga menyebut hal senada dengan Luhut di pertemuan tersebut.
“Merupakan tugas KBRI Warsawa untuk mempromosikan potensi kerja sama dengan Polandia kepada pihak-pihak di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan manfaat untuk kedua negara” ungkap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia tersebut.
Di hari yang sama, Menteri Luhut juga menghadiri acara penyerahan alat musik Kolintang dari KBRI Warsawa kepada Pemerintah Polandia melalui Museum Asia Pasifik.
“Indonesia merupakan negara yang beragam dan terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya, termasuk alat musik tradisional. Kolintang merupakan alat musik yang berasal dari Sulawesi Utara dan memiliki perbedaan dengan Gamelan yang berasal dari Jawa.” ujar Dubes RI Warsawa Peter F. Gontha pada pembukaan kegiatan tersebut.
Dia juga menekankan pentingnya kerja sama di bidang sosial budaya antara kedua negara.
Para hadirin kemudian disuguhi pertunjukan Kolintang yang membawakan lagu Rayuan Pulau Kelapa, Bengawan Solo serta lagu Polandia W Moim Ogrodzie dan beberapa lagu lainnya. (vws)
Jätkäsaari, Helsinki, Finlandia (Suomen Ilmakuva Oy) ★
Pemerintah Indonesia dan pemerintah Finlandia tengah menjajaki kerja sama terkait pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Adapun berdasarkan pembicaraan awal antara kedua negarai, Finlandia terlihat tertarik untuk menanamkan investasi pada pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy) dan keamanan udara (air safety).
"Finlandia ingin mengeksplorasi potensi investasi di Indonesia, jadi tadi menterinya datang dengan delegasi bisnis," ujar Bambang usai bertemu dengan Menteri Perekonomian Finlandia Mika Lintila di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (5/6).
Bambang menjelaskan, sepanjang pertemuan, sejumlah perusahaan dari Finladia fokus membicarakan dua hal, yakni terkait pembangkit listrik tenaga sampah dan keamanan udara. Saat ini, menurut dia, terdapat perusahaan asal Finlandia yang tengah menggarap proyek pembangkil listrik tenaga sampah tersebut dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta, yakni PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
"Mereka tadi menanyakan mengenai tarif listriknya kalau pakai waste to energy dan kedua, masalah yang krusial tapi ini mungkin Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) mungkin yang harus selesaikan, yaitu tipping fee atau biaya untuk kumpulkan sampahnya," ucap Bambang.
Bambang menjelaskan, tarif listrik harus dipastikan memiliki selisih atau marjin yang cukup bagi perusahaan terhadap tipping fee.
Disisi lain, menurut dia, pihaknya akan mendorong perusahaan-perusahaan Finlandia tersebut juga berinvestasi terkait waste to energy tersebut di kota-kota besar lain di Indonesia.
"Karena menurut saya di kota besar Indonesia, potensi terbesar sekarang adalah waste to energy. Itu bagus karena sampahnya ada yang ngurus, tapi yang kedua, jadi listrik," ujar Bambang.
Adapun terkait dengan keamanan udara, menurut Bambang, pemerintah Finlandia menawarkan semacam pinjaman lunak melalui bank komersial di Finlandia yang dijamin oleh lembaga ekspornya Finlandia.
"Area kedua lebih ke Airnav, BUMN kita yang urusin navigasi. Rupanya mereka punya teknologi semacam radar cuaca, jadi pesawat yang mau landing atau segala macam bisa terbantu dengan informasi yang dihasilkan," tutur Bambang.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengaku, pihaknya akan mengkaji kedua tawaran investasi tersebut. Adapun salah satu yang akan dilihat pemerintah adalah apakah investasi tersebut akan didukung oleh pembiayaan berupa pinjaman lunak dari bank komersial Finlandia. Hal ini sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
"Kami tidak mengatakan mau ambil, kami juga belum tahu. Biasa itu negara-negara tersebut menawarkan paket supaya menarik, biasanya ditawarkan dengan paket pembiayaannya. Kan mereka juga ingin mendorong produknya, tapi kami pilih yang paling sesuai yang mana," ujar Wismana.
Wismana menuturkan pihaknya dalam pertemuan tersebut juga membeberkan prioritas pembangunan di Indonesia seperti di sektor pariwisata. Saat ini, pemerintah fokus membangun tiga area wisata yaitu di Mandalika, Borobudur dan Danau Toba. Selain itu, pemerintah juga menawarkan proyek-proyek dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Pemerintah menurut dia, akan menanti respons balik dan tindak lanjut dari Pemerintah Finlandia terkait dengan tawaran proyek investasi tersebut, yang memang belum dibahas secara detil dalam proses penjajakan kerja sama kedua negara. (agi)
Sebuah perusahaan yang bergerak di bindang perlengkapan militer akan membangun pabrik di kawasan Mijahan, Kecamatan Semanu
Salah produk PT Molay Satrya Indonesia ●
Sebuah perusahaan yang bergerak di bindang perlengkapan militer akan membangun pabrik di kawasan Mijahan, Kecamatan Semanu. Rencanannya pabrik itu mulai dibangun di 2018 mendatang.
Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajat Ruswandono mengungkapkan, pihaknya sudah bertemu dengan PT Molay Satrya Indonesia terkait dengan rencananya membangun pabrik perlengkapan militer di Mijahan, Semanu.
Bahkan, menurut dia, pada Jumat (2/6/2017) lalu ada pertemuan antara kedua belah pihak guna membahas masalah perizinan penggunaan ruang dalam rangka pembangunan pabrik.
“Ini baru langkah awal untuk investasi. Namun, pemkab sangat mengapresiasi langkah dari investor untuk menanamkan modalnya di Gunungkidul,” kata Drajat kepada wartawan, Minggu (4/6/2017).
Menurut dia, dalam pertemuan dengan PT Molay selain membahas masalah perizinan juga memperkenalkan terkait dengan aneka usaha yang akan diproduksi. Rencananya perusahaan tersebut akan membangun pabrik perlengkapan militer seperti helm, sarung tangan hingga baju anti peluru.
Ilustrasi produk Pindad [ryan boedi] ●
