KRI Tarakan 905, salah satu kapal BCM (Bantu Cair Minyak) yang dimiliki TNI AL ☆
TNI Angkatan Laut kembali membuat kapal perang (KRI) modern . Kapal ini berfungsi sebagai kapal bantu cair minyak (BCM) di Batam . Mereka mempercayakan proyek pembuatan kapal tanker khusus ini di PT Batamec Shipyard yang sukses melaksanakan peletakan lunas pertamanya (keel laying) di Tanjung Uncang, Jumat (8/9) kemarin.
Perusahaan ini sendiri, merupakan salah satu perusahaan galangan kapal terbesar di Batam yang bergerak di bidang pembangunan kapal baru, perbaikan dan konversi kapal yang telah menerima penghargaan ISO 9001:2008 tentang sistem manajemen berkualitas, serta sistem keamanan dan kesehatan dari BS OHSAS 18001:2007, serta sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2004.
Asisten Logistik Kasal Laksda TNI Mulyadi menyebutkan, secara umum, dipilihnya PT Batamec sebagai perusahaan pembuat kapal ini karena PT Batamec sudah memiliki berbagai fasilitas lengkap untuk pembuatan dan perbaikan kapal. Yakni berdiri di atas lahan sekitar 64 hektare dengan fasilitas seperti graving dock yang sudah dilengkapi 2 grantry crane berkapasitas 160 ton dan tinggi 32 meter.
Selain itu, sudah dilengkapi 3 buah slipway dengan masing-masing gantry crane berkapasitas 100 ton, ada juga Syncrolift berukuran 100 meter x20 meter x8 meter dengan kapasitas 3000 ton dan sudah dilengkapi gantry crane berkapasitas 140 ton, serta tiga buah dermaga, lima workshop pabrikasi, 3 mesin CNC Plasma yang mampu memproduksi 30 ton per hari, serta dilengkapi berbagai mesin seperti mesin bending, rolling, mesin bubut yang menunjang produktivitas perusahaan tersebut.
“Selain itu, ini juga merupakan dukungan dan pengabdian TNI AL dalam mendukung industri lokal dan menggunakan produk Alutsista buatan negeri sendiri, serta menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujar Mulyadi usai peletakan lunas pertama (Keel Laying) kapal BCM milik TNI AL di Tanjunguncang, Jumat (8/9) kemarin.
Menurutnya, kapal tanker ini merupakan kapal ketiga milik TNI AL yang dibangun di Indonesia dan sudah menggunakan biro klasifikasi Bureau Veritas (BV). Tanker baru ini hadir dengan ukuran panjang 123,50 meter dan lebar 16,50 meter dengan kapasitas muat minyak 5500 meter kubik. Ke depan, kapal ini berfungsi sama seperti KRI Tarakan, yakni sebagai Auxiliary Support Vessel, yang mengisi bahan bakar kapal perang Angkatan Laut Indonesia saat beroperasi di laut.
“Rencananya kapal ini akan dioperasikan di gugus tugas wilayah armada bagian barat (Armabar,red), mengingat saat ini, kita kekurangan alat untuk wilayah ini,” ujar Mulyadi.
Tanker ini juga akan dilengkapi sistem Replenishment at Sea (RAS) yang memungkinkan kapal untuk mentransfer bahan bakar ke kapal-kapal lain saat dalam kondisi beroperasi dan pelayaran jauh. Kemampuan ini sangat bermanfaat dalam strategi kemiliteran, dimana waktu dan kecepatan merupakan hal yang sangat menentukan dalam situasi genting.
“Itu artinya, kapal tak perlu berhenti atau kembali ke pangkalan untuk sekedar melakukan pengisian bahan bakar. Misalkan, kita tak butuh kembali ke pangkalan di Natuna saat beropasi di perairan terluar. Kapal ini kita butuhkan saat beroperasi dalam menjaga batas-batas laut Indonesia di kawasan perbatasan,” jelasnya.
Yang jelas, tambah Mulyadi, kapal ini akan dioperasikan satuan tugas kapal bantu (Satban) dalam pengawalan dan penjagaan di laut Natuna Utara. “Kapal ini akan mengawal kapal-kapal perang kita yang beroperasi di perairan perbatasan seperti di Laut China Selatan yang butuh pengawalan khusus,” jelasnya.
Direktur PT Batamec Shipyard, Mulyono Adi menyebutkan ini menjadi kerjasama pertama mereka dalam mendukung TNI untuk pengadaan Alutsista dengan membuat kapal baru. “Ini yang pertama, tapi kalau maintenance atau perbaikan kapal sudah sering,” ujarnya.
Mulyono menyebutkan, karena kapal digunakan untuk kepentingan operasi, meski pun statusnya sebagai kapal tanker, namun mampu juga mengangkut logistik basah maupun kering untuk kebutuhan militer “Kapal ini telah mengalami penyempurnaan sehingga lebih aerodinamis dan modern,” jelasnya.
Sementara itu, rangkaian keel laying kapal ini sendiri menggunakan metode koin ceremonu. Metode ini merupakan sebuah tradisi yang biasa dipakai pada tahap awal pembangunan kapal. Caranya denga meletakkan koin pada bagian bawah lunas kapal yang dipercaya sebagai simbol keberuntungan. Peletakan itu sendiri diserahkan oleh Mulyono Adi untuk diletakkan secara simbolis oleh Laksda Mulyadi sebagai mitra penerima dari TNI AL.
Proses keel laying ini dilaksanakan sekarang setelah enam bulan proyek berjalan karena PT Batamec, sesuai regulasi Marpol/Solas, mengikuti aturan pembangunan kapal mencapai satu persen dari total berat LWT. “Saat ini sudah menyelesaikan delapan blok setara berat 360 ton. Itu artinya pembangunan kapal sudah mencapai 1 persen, dan sudah bisa keel laying,” ujar Mulyono Adi.
Pembangunan kapal BCM ini diawasi oleh satgas dari TNI AL secara langsung yang dipimpin oleh kolonel laut (T) Hindarto sebagai Dansatgas.
Meskipun venue acara sempat banjir akibat hujan deras, namun acara tetap berlangsung sukses. Rencananya, pembuatan kapal ini akan selesai pada akhir 2018 mendatang.
Acara ini sendiri dihadiri juga Vice President PT Batamec Shipyard Heronimus Setiawan, Project Manager kapal BCM Harsya Damar Hadityo, beserta para karyawan Batamec, dan juga mitra perbakan dan rekanan. Sedangkan dari pihak TNI dihadiri Danlantamal 4 Tanjungpinang, Laksmana Pertama (P) Ribut Eko Suyatno, Danlanal Batam, Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono Wibowo, Kasubdis Adalut Kolonel Laut (T) Andi Djaswandi, serta para pejabat lingkungan dari Mabes TNI AL. (cha)
KRI Bima Suci, kapal layar latih tiang tinggi [Atlantico Diario] ☆
Kapal layar latih pengganti Kapal Legendaris KRI Dewaruci yaitu KRI Bima Suci diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., di Dermaga Vigo, Spanyol, Selasa (12/09). Dengan Acara peresmian tersebut menandai resminya KRI Bima Suci masuk ke dalam jajaran TNI AL sebagai Kapal Layar Latih Akademi Angkatan Laut (AAL).
Acara peresmian, diawali dengan laporan kesiapan oleh Dansatgas Yekda Kapal Layar Latih Laksamana Pertama TNI Sutarmono, M. Si. Han., dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima, serta pemberian nama dan penandatanganan prasasti KRI Bima Suci oleh Ketua Umum Jalasenastri Ny. Endah Ade Supandi.
Sebagai puncak acara peresmian, dilaksanakan upacara kemiliteran di Dermaga Vigo, dimana Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, S.E., M.A.P., bertindak selaku inspektur upacara, yang secara simbolis melaksanakan penekanan sirine sebagai tanda peresmian dan bendera Merah Putih berkibar di Kapal tersebut.
Pada upacara itu pula, Kasal mengukuhkan Letkol Laut (P) Widyatmoko Baruno Aji sebagai komandan pertama KRI Bima Suci, sekaligus merupakan Komandan Satgas Penyeberangan dan KJK 2017 yang akan membawa kapal generasi penerus KRI Dewaruci ini tiba di tanah air.
Rancangan teknis kapal layar tiang tinggi ini, memiliki ukuran panjang totalnya 111,20 meter, lebar 13,65 meter, kedalaman draft 5,95 meter, dan tinggi maksimal tiang layar 49 meter dari permukaan dek atas. Kapal kelas Bark (Barque, bahasa Inggris) tiga tiang itu memiliki 26 layar dengan luas keseluruhan layar 3.352 meter persegi. Ketinggian dek utamanya 9,20 meter dari permukaan laut. Keistimewaan KRI Bima Suci terletak pada instrumen navigasi pelayarannya yang lebih canggih, instrumen pemurnian air laut menjadi air tawar, hingga alat komunikasi dan data digitalnya.
Direncanakan pada 18 September mendatang, KRI Bima Suci akan langsung melaksanakan tugas pertamanya operasi penyeberangan dengan berlayar dari Spanyol menuju tanah air, sekaligus melaksanakan pelayaran Kartika Jala Krida (KJK) 2017, bersama dengan 119 Taruna/Kadet Akademi Angkatan Laut tingkat III Angkatan 64. KJK merupakan pelayaran muhibah ke luar negeri sekaligus latihan dan praktek (Latek) bagi Taruna AAL dengan menggunakan kapal latih Taruna, dan diharapkan KRI Bima Suci akan tiba di Surabaya pada 24 November 2017.
Turut hadir mendampingi Kasal para pejabat TNI AL dalam kesempatan tersebut antara lain, Asisten Operasi Kasal Laksamana Muda TNI INGN Aryatmaja, Asisten Logistik Kasal Laksamana Muda TNI Mulyadi, S.Pi., M.A.P., Panglima Armada RI Kawasan Timur Laksamana Muda TNI Darwanto, S.H., M.A.P., Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Wuspo Lukito, S.E., M.M., serta pejabat terkait lainnya.
SU 35 Russia ☆
Pemerintah masih akan menambah utang untuk tahun depan. Khususnya untuk proyek, pemerintah akan menarik utang Rp 38 triliun dengan porsi terbesar pada alutsista.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan menyatakan ada lima kementerian/lembaga yang telah menyerap kurang lebih 90% dari pinjaman proyek, yang paling besar oleh Kementerian Pertahanan untuk alutsista sekitar Rp 11,7 triliun.
“Beberapa pengguna yang besar untuk pinjaman luar negeri, 5 K/L terbesar pengguna pinjaman luar negeri adalah untuk alutsista Rp 11,7 triliun untuk Kemenhan, PUPR Rp 6,4 triliun, Polri Rp 3,3 triliun, Perhubungan Rp 2,4 triliun, dan Ristekdikti Rp 1,5 triliun,” ungkap Robert di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (11/9/2017).
Sedangkan untuk pinjaman dalam negeri, lanjut Robert, nettonya sebesar Rp 3,1 triliun yang terdiri dari penarikan utang sebesar Rp 4,5 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp 1,4 triliun.
“Ini difokuskan untuk alutsista dan alumatsus (alat material khusus) yang diproduksi industri Hankam (pertahanan dan keamanan) dalam negeri, sementara pemberi pinjaman dalam negeri adalah bank BUMN dan BUMD,” tukas dia.
Frankenthal class of Germany [Lurssen Defence] ☆
Indonesia has revised funding allocations for the acquisition of two new mine-countermeasure vessels. A variant of the German Navy's Frankenthal class has been named as a frontrunner in the acquisition programme.
The Indonesian government has approved funds totalling USD204 million to replace the country's fleet of ageing Pulau Rengat (Tripartite)-class mine-countermeasure vessels (MCMVs), an industry source close to the Indonesian Navy (Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut: TNI–AL) has confirmed to Jane's.
The funds, which will be drawn from the country's foreign defence credit programme, have been slightly reduced from the USD215 million that was initially approved in 2016.
Sebelum Diproduksi Massal
Ujiterbang N219 PTDI ☆
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pesawat N219 baru bisa diproduksi massal setelah PT Dirgantara Indonesia (Persero) menyelesaikan serangkaian tes. Pesawat hasil kerja sama LAPAN dan PTDI resmi melakukan uji terbang perdana pada Agustus lalu.
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Agus Santoso, mengungkapkan ada 3 tes yang harus dilewati N219 sebelum digunakan sebagai pesawat komersial dan diproduksi massal.
"Jadi harus ada tahapan yang ditunjukkan mereka hingga mereka dapat sertifikasi. Ada 3 tes yang harus dilewati," kata Agus ditemui di Kemenhub, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Ketiga uji tersebut meliputi tes penerbangan (flight test) selama 500-600 jam, Tes olah gerak (static test) untuk menguji sejauh mana pesawat ini mampu menahan beban maksimal, dan ketahanan tekanan (fatigue test) untuk mengukur seberapa panjang usia ekonomis pesawat.
Menurutnya, selain ketiga tes tersebut dilakukan secara paralel, uji terbang juga tak mesti harus selama 500-600 jam. Pihaknya menggunakan simulator untuk memastikan pesawat tersebut layak terbaik.
"Kalau tunggu 500-600 jam bertahun-tahun. Itu kami tes dengan menggunakan simulator dengan beberapa (sensor) secara langsung diletakkan di titik-titik pesawat. Agar PT DI bisa segera memenuhi pesanan yang datang," ungkap Agus.
Diungkapkannya, dirinya tak tahu kapan pesawat yang bisa terbang dari landasan 500 meter itu bisa dinyatakan lulus dari ketiga tes tersebut. "Itu saya enggak tahu, tergantung hasilnya," pungkasnya.
Model pesawat N245 [Defense Studies] ☆
Setelah sukses dengan uji terbang pesawat N219, PT Dirgantara Indonesia segera mengembangkan pesawat N245. Pesawat N245 merupakan turunan dari CN235 hanya saja tanpa dilengkapi dengan fasilitas ramp door atau pintu di bagian ekor pesawat.
PT Dirgantara Indonesia memperkirakan sertifikasi pesawat N245 butuh dana 225 juta dolar AS atau sekitar Rp 3 triliun. Dalam sertifikasi itu akan dilakukan pengujian komponen vital pesawat, seperti sistem avionik, sayap, kelengkapan kokpit, dan peralatan pendaratan. Proses itu ditargetkan rampung pada 2018.
”Biaya sebesar itu untuk membuat tiga prototipe (purwarupa) hingga merampungkan proses sertifikasi,” kata Direktur Produksi PT Dirgantara Indonesia, Arie Wibowo di Bandung, Rabu (6/9).
Arie mengatakan, saat ini, pengembangan N245 sedang dalam tahap desain awal. Menurut dia, targetnya pada 2018 selesai proses sertifikasi dan uji terbang dua tahun kemudian. Baru pada 2022, N245 dijadwalkan masuk pasar komersial.
Arie mengemukakan, potensi pasar N245 sangat besar di dalam negeri, terutama untuk melayani rute-rute yang berjarak antara 1 jam-1,5 jam melalui penerbangan.
”Di Indonesia belum banyak dijangkau penerbangan jarak pendek, seperti Surabaya-Jember, Bandung-Cirebon, Bandung-Pangandaran, yang kalau lewat jalur darat membutuhkan waktu agak lama. Sementara pesawat N219 nanti yang akan mengisi rute-rute perintis,” ujar Arie.
Arie juga menyinggung, kompetitor N245 adalah ATR 42 buatan Peransis. ”Namun, kami tidak khawatir karena keunggulan N245 dapat mendarat di landasan pendek kurang dari 1.000 meter. Banyak bandara di Indonesia yang kondisinya seperti ini, sedangkan pesawat kompetitor tidak mampu mendarat di landasan pendek,” ucapnya.
Menurut Arie, pangsa pasar pesawat kecil dan medium ini di Indonesia relatif besar, untuk N219 sekitar 100 unit. Sementara untuk N245 antara 50-80 unit. Apabila target pasar dalam negeri itu terpenuhi, target angka tersebut bagi PT DI sudah balik modal.
Potensi pasar untuk pesawat N219 dan N245 juga bukan saja di dalam negeri, melainkan di luar negeri. Secara geografis yang cocok dengan Indonesia di antaranya kawasan Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. ”Kami berharap pesawat ini disukai banyak konsumen dari sejumlah negara,” katanya.
Arie mengungkapkan, Pemerintah Turki melalui Turkish Aerospace Industries Inc (TAI) juga berminat menjajaki kerja sama dengan PT DI untuk menjual pesawat itu ke kawasan Afrika. Turki, menurut Arie, mengusulkan agar pesawat N245 juga diproduksi di negara itu. Hal ini untuk memudahkan pemasaran pesawat ke kawasan Afrika yang jaraknya lebih dekat dari Turki dibandingkan dari Indonesia. Dengan demikian akan lebih efisien.
”Tawaran Turki ini sedang dipertimbangkan, bentuk kerja samanya seperti apa. Namun, paling tidak tawaran ini juga menunjukkan pengakuan terhadap produk negara kita,” kata Arie.
Direktur Utama PT DI Elfien Goentoro mengemukakan, PT DI juga perlu bersinergi dengan perusahaan besar dunia seperti Airbus dan Boeing. ”Kami perlu beraliansi dengan perusahaan-perusahaan penerbangan dunia, tapi di sisi lain kita juga harus fokus pada pasar, misalnya pada negara kepulauan dengan memproduksi pesawat kecil dan medium,” ujar Goentoro.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan tak melajutkan pembangunan Bandara Sebatik di Kalimantan Utara. Pembatalan proyek tersebut lantaran posisinya yang dianggap terlalu dekat dengan Bandara Nunukan yang berjarak 50 kilometer (km).
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Agus Santoso, mengungkapkan rencananya akan diserahkan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk dibangun sebagai pangkalan udara untuk keperluan militer. Apalagi, posisi rencana bandara tersebut persis tak jauh dari perbatasan Malaysia.
"Memperhatikan kebutuhan dan keamanan perbatasan, perlu dikomunikasikan dengan Kemenhan dan TNI AU agar dibuatkan airstrip oleh Kemenhan, supaya bisa didarati pesawat angkut jenis C-295 TNI AU atau C-212 TNI AL," jelas Agus di kantornya, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Sementara untuk penerbangan keperluan sipil di wilayah tersebut, Kemenhub mengandalkan bandara yang sudah ada yakni Bandara Nunukan.
"Kebutuhan wilayah Sebatik akan dipenuhi melalui Bandara Nunukan yang pada tahun 2017, runway akan diperpanjang menjadi 1.600 meter dan lebar 30 meter," tutur Agus.
Dia melanjutkan, selain faktor kedekatan dengan bandara sipil yang sudah ada, pengalihan rencana pembangunan Bandara Sebatik menjadi bandara militer juga karena memperhatikan keselamatan penerbangan, lantaran berimpitan dengan Bandara Nunukan.
"Selain itu secara teknis ruang udara keselamatan penerbangan atau obtacle limitation service di wilayah Sebatik akan berimpitan dengan ruang udara Bandar Udara Nunukan," kata Agus.
Proyek Bandara Sebatik ini sebenarnya sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017 bersama 7 bandara lainnya. Namun kemudian di tengah jalan, direncanakan diganti menjadi bandara militer karena letaknya yang berdekatan dengan bandara sipil lainnya.(idr/hns)
Termasuk Control Systemnya 
Anka MALE UAV buatan TAI Turki [Quwa]
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Soetrimo bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Turki Ismail Demir di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).
Pertemuan bertajuk The 6th Defence Industry Cooperation Meeting itu membahas mengenai kerja sama antara Indonesia dan Turki di bidang industri pertahanan.
Soetrimo mengatakan, dalam pertemuan tersebut Pemerintah Turki menawarkan kerja sama pembuatan kapal selam dan unmanned aerial vehicle (UAV) atau pesawat terbang tanpa awak.
"Pada pertemuan tadi Turki menawarkan kerja sama pembuatan kapal selam 214 kemudian juga menawarkan UAV kelas MALE dan control system," ujar Soetrimo saat ditemui usai pertemuan.
Menurut Soetrimo, pemerintah Turki berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan industri pertahanan agar mandiri. Pemerintah Turki, kata Soetrimo, bersedia membantu pembuatan kapal selam hingga industri pertahanan Indonesia mampu memproduksinya sendiri.
"Mereka akan membantu sampai menguasai kita menguasai betul (pembuatan kapal selam) kemudian control system-nya juga," ucapnya.
Soetrimo menuturkan hasil pertemuan tersebut akan dilaporkan ke Menteri Pertahanan untuk dikaji bersama pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, tawaran kerja sama dari pihak Turki akan juga dilaporkan ke DPR untuk meminta dukungan dan persetujuan.
Control systems UAV Anka [youtube]
"Nanti akan kami laporkan kepada pimpinan untuk dikoordinasikan kepada seluruh stakeholder masuk juga kepada parlemen dan pimpinan tertinggi. Kami akan kaji tawaran itu dan ke parlemen supaya mendapat dukungan soal budget agar kerja sama dengan Turki bisa diperluas," kata Soetrimo.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertahanan Turki Ismail Demir berharap kerja sama dengan Indonesia bisa terus diperluas dan diperkuat. Hal tersebut, kata dia, akan memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang semakin baik.
"Kami harap kerja sama ini bisa berlanjut lebih jauh. Besok juga akan ada pertemuan dengan pelaku industri untuk menentikan langkah apa yang akan diambil selanjutnya," ujar Ismail.
Seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Pertahanan, Indonesia memandang Turki sebagai partner yang sangat penting. Pertemuan tersebut menunjukkan peran Turki sebagai partner strategis Indonesia sangat besar.
Pada pameran industri pertahanan IDEF 2016 di Istanbul, Indonesia dan Turki meluncurkan Medium Tank Kaplan, hasil kerja sama PT Pindad dengan FNSS. Kerja sama antara Indonesia dan Turki semakin kuat setelah kunjungan Presiden Turki ke Indonesia pada 2011 dan 2015.
Pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ankara, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang kedirgantaraan dan alat komunikasi.
Saat ini, Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Turki sedang menjajaki penyusunan Defence Cooperation Agreement (DCA) sebagai payung hukum kerja sama pertahanan.
Pihak Indonesia sudah mengirimkan draf DCA tersebut dan tinggal menunggu persetujuan dari pihak Turki.
Untuk Pasar Afrika 
N219 [Lapan] ✬
Grafik pemasaran pesawat karya anak negeri produksi PT. Dirgantara Indonesia, N219, mengalami peningkatan usai uji terbang perdana pada Rabu, 16 Agustus 2017.
Hal tersebut terungkap seusai dialog rencana kerja sama PT. Dirgantara Indonesia dengan Universitas Indonesia untuk menjadikan industri pertahanan Indonesia yang mandiri pada 2045, Selasa, 5 September 2017.
Direktur Produksi PT. Dirgantara Indonesia, Arie Wibowo menjelaskan, setelah uji terbang itu partner bisnis PT. DI dari negara-negara luar, memberikan ucapan selamat.
“Banyak memberikan selamat ke kita bahwa mampu dalam waktu yang relatif pendek. Kita bisa menerbangkan tanpa ada apa-apa, safe. Ini suatu kebangkitan,” ungkap Arie di pusat PT. DI, Kota Bandung Jawa Barat.
Menurutnya, apresiasi mereka bukan hanya sebatas wacana, melainkan keinginan membeli pesawat N219 diajukan. Menurutnya, N219 tergolong cocok digunakan di negara-negara berkembang.
“Partner kami kan Airbus dari Eropa. Negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand ada keinginan sekarang, dia memberikan apresiasi dengan ikutan beli,” katanya.
Arie memastikan, pesawat akan dikirimkan setelah sertifikat layak beroperasi N219 didapatkan pada akhir 2018.
“Yang sudah investasi itu Thailand, Myanmar. Beberapa Negara yang tidak bisa saya hitung, tapi mereka sudah menunggu,” katanya.
Bahkan, untuk memperpanjang grafik penjualan, PT. DI mendapatkan tawaran dari Turkish Aerospace Industries (TAI) untuk merancang N219 yang nantinya dijual di Afrika.
“Turki untuk dipasarkan di Afrika. Kerja sama bikin N219 bersama-sama di sana untuk dipasarkan di Afrika. Menurut saya sangat logika, karena kalau bikin di sini pesawatnya kecil, mesti dikirim ke Senegal atau ke mana, berapa hari mengirimnya,” katanya.
Menurutnya, tawaran tersebut sangat logis untuk mendapatkan keuntungan, mengingat ukuran pesawat kecil. Arie mengatakan, tawaran Turki akan diambil karena perusahaan tersebut punya pengalaman yang kompetitif.
“Mendingan diproduksi saja di sana. Support-nya by government. Mereka statusnya jauh lebih bisa helikopter tempur, badannya F-22,” terangnya.
Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Soetrimo bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Turki Ismail Demir, di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).
Dalam pertemuan bertajuk The 6th Defence Industry Cooperation Meeting, keduanya membahas mengenai kerja sama antara Indonesia dan Turki pada bidang industri pertahanan.
Seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Pertahanan, Indonesia memandang Turki sebagai partner yang sangat penting.
Pertemuan tersebut menunjukkan peran Turki sebagai partner strategis Indonesia sangat besar.
Pada pameran industri pertahanan IDEF 2016 di Istanbul, Indonesia dan Turki meluncurkan Medium Tank Kaplan, hasil kerja sama PT Pindad dengan FNSS.
Soemitro mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Turki semakin kuat setelah kunjungan Presiden Turki ke Indonesia pada 2011 dan 2015.
Pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ankara, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang kedirgantaraan dan alat komunikasi.
“Terkait dengan kerja sama industri persenjataan dan pertahanan, Indonesia mengapresiasi komitmen kuat Menhan Turki, baik dalam kerangka government to government maupun business to business. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia,” ujar Soetrimo.
Saat ini, Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Turki sedang menjajaki penyusunan Defence Cooperation Agreement (DCA) sebagai payung hukum kerja sama pertahanan.
Pihak Indonesia sudah mengirimkan draf DCA tersebut dan tinggal menunggu persetujuan dari pihak Turki.
Ilustrasi ✬
PT Dirgantara Indonesia dan Universitas Indonesia (UI) mengagas kerja sama pengembangan pembuatan software pesawat terbang.
Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DI, Andi Alisyahbana mengatakan, banyak potensi kerja sama yang bisa dilakukan antara PT DI dan UI dalam bidang teknologi informasi (IT). PT DI sebagai perusahaan pembuat pesawat memerlukan pengembangan teknologi misalnya dalam bentuk software.
“Misalnya pada IT, kami butuh software untuk produksi. Begitupun pada produknya, kami perlu software untuk pesawat. Itu yang sedang dibangun, sehingga nanti diharapkan mereka bisa terlibat,” jelas Andi usai pertemuan antara UI dan PT DI di Bandung, Selasa (5/9/2017).
Menurut dia, selain kerja sama pembuatan software pesawat terbang, UI dan PT DI bisa membangun kerja sama yang lebih luas lagi. Misalnya kerja sama sosial, politik, dan marketing. Kerja sama itu perlu dibangun, melihat potensi SDM yang dimiliki UI.
“Mereka (UI) pun berharap mahasiswa S1 dan S2-nya bisa melakukan penelitian di PT DI. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan tindakan yang saling mendukung,” ujar dia.
Selama ini, lanjut dia, kerja sama antara UI dan PT DI telah berjalan. Kerja sama itu dalam bentuk laboratorium pengembangan pesawat N219 untuk human access.
Dia berharap, melalui kerja sama lebih luas lagi dengan UI, produk PT DI bisa dimanfaatkan lebih maksimal di dalam dan luar negeri. Hal itu sesuai dengan target PT DI pada 2026 menjadikan produk pesawatnya lebih banyak dipakai kalangan sipil.
Saat ini, diakui dia, produk PT DI seperti NC212 dan CN235 banyak dipakai militer. “Saat ini produk kami hampir 80% dipakai militer. Ke depan, kami berharap komposisinya 50% dipakai sipil. Walaupun, kami juga memproduksi pesawat multi purpose, bisa untuk sipil atau militer,” beber dia.
Ilustrasi KCR 60 PT PAL [Hindawan H]
Pemerintah Senegal minati kapal buatan PT PAL Indonesia. Hal ini disampaikan Dubes RI untuk Senegal, Mansyur Pangeran, ketika bertemu dengan Direktur Utama PT. PAL Indonesia, Budiman Saleh, di kantor PT. PAL, Surabaya.
Kapal yang diminati untuk dibeli oleh Pemerintah Senegal adalah 6 kapal perang dan 4 kapal komersial, sebagaimana pernah disampaikan kepada Dubes RI oleh Babacar Ndiaye, Ketua Conseil d’Administration du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC), yang telah berkunjung ke PT. PAL beberapa waktu lalu.
Dirut PT. PAL menyampaikan bahwa potensi pasar Afrika yang cukup besar dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki PT. PAL dapat menjadi modal utama untuk bersaing dengan produk-produk negara maju lainnya.
PT. PAL memiliki keunggulan berupa teknologi tinggi, harga kompetitif, dan produk dapat di-customized sesuai pesanan.
Selain itu, citra Indonesia yang sangat baik di Afrika dari kesuksesan penjualan pesawat CN-235 ke Senegal dapat dimanfaatkan untuk melakukan penetrasi pasar produk-produk PT. PAL di Senegal dan negara-negara sekitarnya
Kesempatan Baik
Dubes Mansyur juga menyampaikan bahwa Senegal selama ini membeli kapal dari Perancis, dan saat ini merupakan kesempatan baik untuk Indonesia menawarkan kapal PT. PAL dengan keunggulan teknologi tinggi dan harga yang kompetitif.
Pelayanan purna jual produk Indonesia (CN-235) yang sangat baik diapresiasi oleh Pemerintah Senegal sehingga berminat membeli produksi industri strategis Indonesia lainnya. Dubes Mansyur mengharapkan agar PT. PAL serius dalam menindaklanjuti minat Senegal tersebut dan mengajak Dirut dan pejabat PT. PAL untuk berkunjung ke Senegal segera, guna merealisasikan kerja sama tersebut.
Menurutnya, pendanaan pembelian kapal tersebut dapat dijajaki melalui mekanisme pendanaan pihak ketiga dari AD Trade Belgium bekerja sama dengan Eximbank Indonesia.
Dirut Budiman Saleh meyambut baik kedatangan Dubes dan upayanya dalam mempromosikan produk PT. PAL di Senegal dan negara-negara sekitarnya.
Budiman secara singkat menyampaikan profil PT. PAL yang selain membuat kapal juga bekerja sama dengan Turki membuat floating power plant dan kapal selam (bekerjasama dengan Korea) serta menawarkan offshore platform untuk penemuan cadangan minyak di perbatasan Mauritania.
CN235 MPA TNI AU [Hindawan H]
Produsen alat utama sistem senjata (alutsista), PT Pindad (Persero) membenarkan rencana pemindahan atau relokasi pabrik dari Bandung, Jawa Barat ke Lampung. Rencana ini merupakan keputusan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu.
“Benar (rencana pindah) ke Lampung. Bareng sama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan PT PAL Indonesia,” tegas Sekretaris Perusahaan Pindad, Bayu Arif Fiantoro, Jakarta, Senin (4/9/2017).
Bayu mengaku, manajemen Pindad, PT DI, dan PT PAL Indonesia telah diajak berdiskusi oleh Menhan beberapa waktu lalu terkait rencana pemindahan pabrik tiga BUMN tersebut. Pertemuan itu adalah yang pertama kalinya.
“Ini baru rencana awal sekali. Bertemu saja baru sekali dengan Pak Menhan. Baru identifikasi bangunan, inventarisir lahan, mesin-mesinnya, dan data-data mengenai itu sudah kami berikan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa rencana relokasi pabrik dari Bandung ke Lampung merupakan ide dan kemauan pemerintah. Sebagai perusahaan milik negara, Pindad akan patuh terhadap keputusan pemerintah.
“Ya kemauan pemerintah. Pindad patuh saja terhadap keputusan pemerintah ini karena pasti sudah dipikirkan, dipertimbangkan secara masak dari berbagai aspek termasuk lokasi produksi dan ribuan karyawan,” Bayu menjelaskan.
Menurutnya, alasan pemindahan pabrik tersebut lebih karena ingin menyatukan industri pertahanan nasional, seperti PAL Indonesia, PT DI, dan Pindad dalam satu lokasi. Jadi nantinya seperti kawasan industri yang di dalamnya ada tiga pabrik BUMN tersebut.
Untuk diketahui, saat ini markas Pindad dan PT DI berada di Bandung. Sedangkan PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur.
“Lebih karena ingin menyatukan darat, laut, udara di satu lokasi. Kita kan industri strategis, tidak boleh bersentuhan dengan aktivitas masyarakat. Nanti kayak kawasan industri, jadi satu,” ucapnya.
Bayu menambahkan, luas lahan komplek Pindad di Bandung 66 hektare (ha). Sedangkan khusus untuk divisi amunisi berada di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menempati lahan seluas 166 ha. Perusahaan sanggup memproduksi 80 unit kendaraan tempur per tahun, dan produksi amunisi ditargetkan 120 juta per tahun.
Sementara untuk kebutuhan lahan, pendanaan, dan lainnya, Bayu masih bilang terlalu dini. “Kami belum tahu, detilnya mungkin dengan Pak Menhan. Karena ini baru rencana awal sekali, kami sih ngikut kemauan pemerintah,” tegasnya.
Namun demikian, Bayu memperkirakan, pemindahan atau relokasi pabrik ini tidak akan dalam waktu dekat. Prediksinya dalam waktu 5 tahun ke depan.
“Kami rasa tidak serta merta prosesnya, tapi secara bertahap. Jadi di sana (Lampung) produksi, di sini (Bandung) produksi. Kan harus mikirin lebih dari 3.000 karyawan juga. Jadi rencana pindah kami pikir 5 tahun ke depan, tidak dalam jangka pendek ini karena pasti butuh waktu dan dana tidak sedikit,” tuturnya.
✈ Terkait Pengadaan Su-35 
Ilustrasi SU 35 Russia [Istimewa]
Belanja Sukhoi SU-35 oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan salah satu rencana besar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk TNI AU. Berdasar hitungan Kemhan, pesawat tempur buatan Rusia itu paling cepat selesai dibuat dua tahun mendatang. Dengan anggaran yang tersedia, kedua instansi tersebut harus cermat. Khususnya dalam urusan operasional dan perawatan.
Untuk urusan tersebut, Kemhan memang sudah punya rencana. Mereka berniat berinvestasi untuk membangun fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO). ”Ya pastilah (investasi lagi),” ungkap Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kemhan Laksamana Muda TNI Leonardi.
Menurut dia, itu dilaksanakan sesuai dengan kerja sama Transfer of Technology (ToT) pengadaan SU-35. Dengan membangun fasilitas MRO dalam negeri, TNI AU tidak perlu repot apabila hendak merawat, memperbaiki, atau meningkatkan kemampuan SU-35. ”ToT-nya lebih kepada meningkatkan kemampuan fasilitas di tanah air,” jelas Leonardi.
Pemerintah juga tidak perlu keluar uang banyak untuk mengirim pesawat tempur tersebut ke negara asalnya setiap kali butuh perawatan. Baik perawatan ringan maupun berat. Tentu saja niatan tersebut sangat baik. Namun demikian, Kemhan maupun TNI AU tetap harus berhitung lebih jeli.
Meski pengadaan SU-35 bukan kabar baru dan sudah masuk rencana strategis (renstra) II, Direktur Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat bahwa membangun fasilitas MRO bukan perkara gampang. ”Pertanyaan mendasarnya ada nggak duit yang bisa dialokasikan untuk bangun fasilitas MRO,” ujarnya.
Pengadaan alutsista sekelas SU-35 memang bukan perkara sederhana. Karena itu, pria yang akrab dipanggil Khairul itu mengapresiasi semangat Kemhan untuk membangun fasilitas MRO di dalam negeri. ”Bagus semangatnya,” kata Khairul. ”Tapi, tentu juga harus berhitung dengan sangat cermat,” tambahnya.
Sebab, bukan hanya biaya mendatangkan pesawat tempur itu saja yang besar. Operasional serta perawatannya juga demikian. Selama ini, sambung Khairul, anggaran untuk TNI AU terbatas. Bahkan bisa dibilang minim. ”Alokasi anggaran untuk TNI AU itu kecil,” kata dia.
Untuk itu, dia berharap besar Kemhan maupun TNI AU cermat memanfaatkan anggaran tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan agar transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah harus diutamakan. Tidak terkecuali untuk urusan belanja alutsista.
Menurut Khairul, Kemhan harus menyempurnakan penyusunan standar alutsitsa dan sinkronasinya. ”Itu tidak boleh ditinggalkan dalam upaya realisasi mengejar target renstra II,” terangnya. Tidak terkecuali pengadaan SU-35 yang juga dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Minimum Essential Force (MEF) TNI AU. Dengan demikian kedatangan pesawat tempur itu tidak menjadi soal dikemudian hari.
Skema imbal dagang yang dipakai Kemhan dalam pengadaan sebelas pesawat tempur modern tersebut patut diapresiasi. Namun, untuk membangun fasilitas MRO di tanah air, Khairul pesimistis. Meski TNI AU sudah berpengalaman mengurus pesawat tempur produksi Sukhoi lainnya, masih kata dia, perawatan tetap dilakukan di luar negeri. ”Faktanya untuk Sukhoi yang sekarang saja pemeriksaan beratnya dilakukan di Belarusia,” jelas dia.
KRI Tarakan 905, salah satu kapal BCM (Bantu Cair Minyak) yang dimiliki TNI AL ☆
