Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan tak melajutkan pembangunan Bandara Sebatik di Kalimantan Utara. Pembatalan proyek tersebut lantaran posisinya yang dianggap terlalu dekat dengan Bandara Nunukan yang berjarak 50 kilometer (km).
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Agus Santoso, mengungkapkan rencananya akan diserahkan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk dibangun sebagai pangkalan udara untuk keperluan militer. Apalagi, posisi rencana bandara tersebut persis tak jauh dari perbatasan Malaysia.
"Memperhatikan kebutuhan dan keamanan perbatasan, perlu dikomunikasikan dengan Kemenhan dan TNI AU agar dibuatkan airstrip oleh Kemenhan, supaya bisa didarati pesawat angkut jenis C-295 TNI AU atau C-212 TNI AL," jelas Agus di kantornya, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Sementara untuk penerbangan keperluan sipil di wilayah tersebut, Kemenhub mengandalkan bandara yang sudah ada yakni Bandara Nunukan.
"Kebutuhan wilayah Sebatik akan dipenuhi melalui Bandara Nunukan yang pada tahun 2017, runway akan diperpanjang menjadi 1.600 meter dan lebar 30 meter," tutur Agus.
Dia melanjutkan, selain faktor kedekatan dengan bandara sipil yang sudah ada, pengalihan rencana pembangunan Bandara Sebatik menjadi bandara militer juga karena memperhatikan keselamatan penerbangan, lantaran berimpitan dengan Bandara Nunukan.
"Selain itu secara teknis ruang udara keselamatan penerbangan atau obtacle limitation service di wilayah Sebatik akan berimpitan dengan ruang udara Bandar Udara Nunukan," kata Agus.
Proyek Bandara Sebatik ini sebenarnya sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017 bersama 7 bandara lainnya. Namun kemudian di tengah jalan, direncanakan diganti menjadi bandara militer karena letaknya yang berdekatan dengan bandara sipil lainnya.(idr/hns)
Lanud Manahua, Biak, Papua [RRI] ●
TNI Angkatan Udara meningkatkan status pangkalan udara Manuhua Biak, Papua menjadi tipe A, sesuai Peraturan KSAU dan Peraturan Panglima TNI yang telah diterbitkan di tahun ini.
Komandan Lanud Manuhua Biak, Kolonel Penerbang Marsudiranto Widiatmaka mengatakan perubahan status tersebut secara otomatis kedepan akan ada penambahan fasilitas pendukung maupun jumlah personil, sedangkan jabatan Komandan dipegang perwira tinggi berpangkat Marsekal Pertama.
“Peraturan Panglima TNI maupun Peraturan KSAU telah turun di bulan Maret dan April, namun kami masih menunggu pengukuhan dari Mabes TNI, jadi sementara masih dengan status B,” ujar Danlanud Manuhua di Biak, Sabtu (5/7/2017).
Menurut Danlanud Marsudiranto sesuai Rensra pusat, Biak sebagai disiapkan menjadi pangkalan Skuadron pesawat tempur dalam mendukung pengamanan wilayah udara NKRI.
"Adanya perubahan status tipe A, akan ada penambahan fasilitas sarana penunjang serta personil TNI AU dan ke depan sesuai rencana strategis untuk menempatkan pangkalan skuadron pesawat tempur di Papua dan Biak sebagai pulau terluar sangat strategis menjadi lokasi tersebut,” pungkasnya.
Skadron Teknik (Skatek) 022 Lanud Abd Saleh dapat melakukan penggantian mesin pesawat terbang Super Tucano no TT 3103 [Malang Post] ☆
Skadron Teknik (Skatek) 022 Lanud Abd Saleh mengemban misi penting mengganti mesin PT6A-68C pesawat terbang Super Tucano no TT 3103. Misi yang baru dijalankan perdana oleh skadron ini berlangsung sukses.
Tujuan misi ini, meningkatkan kemampuan pesawat yang didatangkan ke Lanud Abd Saleh sejak tahun 2014 silam. Sejumlah prajurit TNI AU dari skadron tersebut berupaya mengganti mesin pesawat Super Tucano.
Hal ini dilaksanakan setelah ditemukan Oil Leak pada Compressor Inlet Case pada saat melaksanakan test flight. Ketika dicoba melaksanakan trouble shooting dengan dibantu personel dari Pratt and Whitney Canada, hasil masih tetap sama.
“Sehingga harus dilaksanakan penggantian engine. Selain memperbaiki mesin pesawat, tujuan lainnya untuk meningkatkan kemapuan pesawat ini pula,” ujar Komandan Skatek 022, Letkol Tek Sidik Dhani Broto Nugroho ST MM Map.
Dia menjelaskan, jenis mesin pesawat itu Turbo Prop Engine PT6A-68C buatan parikan Pratt and Whitney Canada. Mesin ini memiliki tenaga 1600 hp, lebar 483 mm, tinggi 483 mm, panjang 1,83 m dan merupakan varian ke 30 dari jenisnya.
“Sehingga, memiliki kemapuan lebih baik lagi dalam menjalan misi yang diembankan pesawat ini, terutama misi latihan bagi para pilot,” ungkap perwira menengah TNI AU tersebut. Dia menjelaskan, penggantian mesin tersebut melalui berpedoman Maintenance Manual.
Misi tersebut, terangnya, dipimpin perwira proyek Kapten Tek Suwarno. Misi yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan ini selesai, Kamis (24/8) lalu dan dilakukan test flight. Hasilnya dinyatakan siap untuk terbang.
“Meski menjalankan misi ini baru pertama kali, kami dari kesatuan Skatek 022 berhasil melakukannya dengan sempurna. Ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi kami. Pesawat Super Tucano juga diserahkan kembali ke Skadron Udara 21 Lanud Abd Saleh,” tutupnya.
Perkuat Pertahanan Udara Indonesia 
Ilustrasi radar Weibel TNI AU [RRI] ✬
TNI AU akan menambah 12 radar guna memperkuat pertahanan udara di Indonesia. Radar-radar tersebut akan ditempatkan di wilayah Jawa dan wilayah timur Indonesia. Diharapkan dengan adanya penambahan radar ini kemampuan TNI AU terus meningkat.
“Dengan adanya penambahan radar ini, nantinya jumlah radar yang kita miliki menjadi 32 radar. Sebab sebelumnya sudah ada 20 radar,” ujar KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai pelantikan Gubernur AAU di Lapangan Dirgantara AAU, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (12/8/2017).
Penambahan radar tersebut tidak sekaligus, namun dalam tiga tahap. Dimana untuk tahap awal akan ada penambahan empat radar. Tahapan ini juga sudah sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan. Terutama transfer of teknologi (ToT).
“Untuk ToT radar saat ini sudah 40%,” paparnya. (kri)
✈️ Pesawat Su-35 sebagai pengganti F-5 sementara akan ditempatkan di Makassar. [Michael Polyakov]
Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati mengatakan, rencana Kementerian Pertahanan untuk membeli 11 pesawat tempur Sukhoi dari Rusia melalui mekanisme imbal dagang atau barter komoditas produk ekspor strategis harus sesuai dengan skema pengadaan peralatan militer atau Alutsista.
Di mana, kata Susaningtyas, di Jakarta, Rabu, skema tahapan pengadaan komoditas harus mengikuti skema tahapan pengadaan peralatan militer. Dengan demikian, skema tahapan pengadaan Sukhoi 35 menjadi acuan skema tahapan pengadaan komoditas.
"Intinya, Sukhoi 35 datang dulu di Indonesia, baru hasil perkebunan bisa di ekspor ke Rusia. Barter harus resiprokal tapi komoditas yang ikuti peralatan militer. Jangan sampai komoditas sudah dikirim tapi peralatan militer tidak datang atau datang sebagian saja," ujar mantan anggota komisi I DPR ini.
Wanita yang biasa disapa Nuning ini menyebutkan, barter komoditas dengan peralatan militer merupakan cabang ilmu ekonomi internasional dalam konteks ekonomi pertahanan.
"Prinsipnya adalah saling menguntungkan kedua belah pihak. Faktor penting yang patut diperhatikan adalah tahapan barter karena spesifikasi keduanya yang berbeda. Tahapan barter harus disusun sesuai skema tahapan pengadaan peralatan militer yang membedakan antara acquisition dengan procurement," kata Nuning.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti rencana imbal dagang dengan perusahaan asal Rusia, Rostec, yang ingin melakukan barter pesawat Sukhoi SU-35 dengan hasil perkebunan Indonesia.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada 3-5 Agustus 2017 melakukan lawatan ke Rusia untuk memuluskan rencana tersebut. Pemerintah juga akan menawarkan komoditas lain kepada Rostec selaku rekanan Indonesia dalam skema imbal dagang tersebut.
"Rencana imbal dagang ini sudah hampir final. Namun, kami masih menawarkan produk Indonesia lainnya untuk diekspor ke Rusia selain karet yang mereka minta," kata Enggartiasto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (3/8).
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan, timbal balik pembelian pesawat Sukhoi SU-35 dari Rusia dengan sejumlah komoditas Tanah Air telah dilakukan sejak lama. Jadi, ujarnya, hal itu bukanlah sesuatu yang baru.
"Pembelian (Sukhoi) seperti itu sudah lama. Saya sejak menjadi Panglima TNI pada 1998 sudah memberlakukan hal itu. Komoditasnya macam-macam sesuai dengan penjual atau pihak ketiga," kata Wiranto.
✈️ Teken MoU dengan UGM
✈️ ilustrasi Radar Weibel TNI AU [TNI AU]
TNI AU menandatangani MoU dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) hari ini. Kerjasama ini berkaitan dengan rencana pembuatan radar.
Lantaran TNI AU sampai sekarang masih kekurangan radar di sejumlah tempat.
"Sampai sekarang TNI AU baru punya 20 radar, idealnya 32 radar," ujar KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kepada wartawan, usai meneken MoU di ruang sidang Grha Sabha Pramana UGM, Sleman, Senin (7/8/2017).
Adanya kerjasama ini diharapkan kekurangan 12 radar bisa dicukupi para peneliti UGM. KASAU juga berharap, dalam pengembangan radar ini mahasiswa TNI AU yang menempuh studi di UGM dilibatkan.
"Kan kami punya 13 mahasiwa S2 dan S3 yang kuliah di sini," ucapnya.
KSAU mengakui beberapa minggu lalu pihaknya memasang radar pemantau di Pantai Congot, Kulon Progo. Pemasangan ini dilakukan karena radar yang lama sudah dimakan umur. Radar tersebut buatan tahun 1962.
"Radar baru yang dipasang ini bisa mengamankan daerah Yogya, Bandung dan Semarang," paparnya.
Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono, M Eng, D Eng menambahkan, pihaknya menyambut baik kerjasama pembuatan radar ini. Menurut Panut kerjasama ini adalah bukti bahwa UGM mendukung pengembangan alutsista, sebagai alat pemantauan batas wilayah RI dari laut, udara dan darat.
"Kita harus memperkuat alutsista dengan tidak mengandalkan teknologi dari luar," papar Panut.
"Saya kira kerjasama ini bisa meningkatkan kekuatan kita untuk mengamankan negara serta mendorong kemajuan bangsa ini," imbuhnya.
Panut berharap adanya MoU antara UGM dengan TNI AU bisa memperluas kerjasama antar kedua belah pihak. Apalagi UGM disebutnya memiliki banyak ahli di bidang radar, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ke TNI AU.
"Mahasiswa yang melanjutkan S2 di Fakultas Teknik belajar tentang radar, belajar tentang persenjataan itu sudah banyak. Tapi dengan MoU ini diharapkan bisa diperluas kerjasamanya," harapnya.
"Kami punya ahli-ahli, sehingga tadi pak KSAU menyampaikan kurang (radar). Maka nanti kita kembangkan (dalam bentuk) kerjasama. Konstribusi kita berupa hasil-hasil riset dan pengembangan radar, karena kita punya banyak programmer terkait dengan radar," tutupnya. (sip/sip)
✈️ Pesawat Singapura Terpantau✈️ Radar Weibel MR2 - primary radar Satradar 215 TNI AU [RRI]
Radar baru Weibel MR2 di Satradar TNI AU 215 Congot di Jangkaran, Temon, Kulonprogo dilakukan ujicoba, Selasa (1/8). Dalam ujicoba yang disaksikan oleh Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), Marsda TNI Yuyu Sutisna tersebut, radar berfungsi baik. Bahkan berhasil memantau pesawat Singapura yang lewat.
Marsda TNI Yuyu Sutisna mengatakan, ujicoba sudah mulai dilakukan sejak seminggu lalu. Ada pun ujicoba Selasa (1/8), dilakukan dengan menuntun atau meng-guide pesawat tempur yang diterbangkan dari Lanud Iswahyudi, Magetan. Pesawat tersebut terbang sampai sejauh 150 naute mil ke selatan dan ternyata penangkapan radar baru tersebut masih bagus.
“Dua kali kami lakukan, pagi tadi dan siang ini. Hasilnya cukup memuaskan,” kata Marsda TNI Yuyu Sutisna.
Bahkan dalam ujicoba itu, juga berhasil memantau pesawat Singapura yang lewat.
“Tadi waktu ujicoba, di selatan ada tiga tadi pesawat Singapore lewat menuju Australia, semua bisa terpantau dengan baik,” ungkapnya.
Marsda TNI Yuyu Sutisna memaparkan, sejalan dengan pembangunan bandara internasional di Kulonprogo, Kepala Staf Angkatan Udara atas izin Panglima TNI memberikan kebijakan untuk mengganti radar lama yang ada di Satradar Congot. Radar yang lama merupakan buatan tahun 1960-an, sehingga sudah tidak begitu efektif.
“Pada intinya TNI Angkatan Udara siap memback-up dengan pembangunan bandara di Kulonprogo ini untuk mengawasi ruang udaranya,” tuturnya.
Radar MSSR 2000 - secondary radar Satradar 215 TNI AU [RRI]
Radar baru juga digunakan untuk pemantauan sekolah penerbang, sekolah instruktur penerbang, serta sekolah navigator yang ada di Lanud Adisutjipto Yogyakarta, untuk melihat situasi ruang udara latihan mereka. Radar baru bahkan juga bisa mengcover tiga per empat daerah latihan Lanud Iswahyudi dan 50 persen daerah latihan Lanud Abdul Rahman Saleh, Malang.
“Kota-kota jelas, Semarang, Jogja, Bandung wilayah selatan, Cirebon ke selatan semua bisa tercover dari sini. Sejauh dari sini 240 nautical mill atau kurang lebih 450 km dari titik ini kami bisa memantau,” paparnya.
Terkait kerawanan infiltrasi di wilayah selatan Jawa, Yuyu Sutisna menambahkan, pihaknya melakukan antisipasi. Karena wilayah selatan merupakan perairan terbuka dan sering juga kapal induk lewat, serta kapal-kapal dagang yang membawa helicopter.
“Kami melakukan pengawasan seperti itu di wilayah selatan ini. Tapi kita tahu, wilayah selatan ini terbuka, kita harus betul-betul antisipasi adanya infiltrasi dan sebagainya, sejauh ini belum ada,” imbuhnya.
Di wilayah Jawa sendiri ada tiga radar, yakni di Pelabuhan Ratu, di Satradar Congot, serta di Ngliyep di selatan Malang.
Sebelumnya, Komandan Satradar TNI AU 215 Congot, Mayor Lek Joko Dwi Maryanto mengatakan, keberadaan radar baru tersebut sangat penting untuk pertahanan udara dan mengamankan perbatasan laut mau pun udara. Apalagi Indonesia di sisi selatan berbatasan dengan Australia. Radar tersebut bisa mendeteksi infiltrasi atau pesawat yang dengan sengaja terbang melewati batas wilayah udara NKRI dengan mematikan transponder.
Di Jayawijaya 
Ilustrasi Papua [wikimedia]
Komando Operasi TNI AU II siap membantu pendistribusian kebutuhan bahan pokok kepada masyarakat di pegunungan tengah Papua. TNI AU akan membangun pangkalan udara tipe C di Pegunungan Jayawijaya.
"Saya akan berusaha membantu kelancaran pembangunan atau perkembangan ekonomi di sini melalui penyediaan ataupun melengkapi, atau meningkatkan frekuensi kargo yang mengangkut kebutuhan material yang dibutuhkan," kata Panglima Komando Operasi TNI AU II, Marsekal Muda TNI Yadi Sutanandika, di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Jumat.
Selain membantu pendistribusian kebutuhan masyarakat, dalam waktu dekat akan dibangun juga pangkalan TNI AU untuk mendukung pelayanan itu.
"Nanti kami bangun pangkalan udara tipe C di sini. Saya dengar ada niat dari masyarakat Jayawijaya memberikan lahan kepada kami untuk mendirikan pangkalan TNI AU," katanya.
Dia memastikan, setelah ada pangkalan TNI AU di sana, frekuensi penerbangan di sana akan meningkat dan dapat membantu pembangunan di sana sebab rata-rata pendistribusian barang ke pegunungan hanya melalui pesawat. ♘ Antara
UAV MALE Anka TAI [monch] ★
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan dalam rencana strategis (Renstra) kedua, TNI AU segera memperkuat sistem pertahanan di sejumlah wilayah Indonesia.
"Renstra kedua, kami akan memperkuat di Natuna, kemudian di Tarakan, Morotai, Biak, Merauke, kemudian di Kupang. Dalam hal ini kami juga akan membangun pangkalan yang ada di Selaru sesuai dengan kebijakan-kebijakan Panglima TNI," katanya usai membuka kegiatan Bakti Sosial dan Karya Bakti TNI Angkatan Udara di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Ahad 23 Juli 2017.
Sementara yang sedang berjalan untuk Renstra kedua 2014-2019, kata dia, TNI AU juga akan memperkuat sistem pertahanan di antaranya pengadaan pesawat tempur pengganti pesawat F5.
Selain itu, lanjut dia, penambahan pesawat Hercules tipe J, penambahan pesawat-pesawat latih termasuk pesawat helikopter, dan penambahan 12 radar. Menurut dia, penambahan radar itu sangat penting karena bisa mengawal dan mengamati seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Dan yang sangat penting lagi, rencana pesawat 'drone' tanpa awak di Natuna dan Tarakan dengan kemampuan MALE (pesawat tanpa awak buatan PT Dirgantara Indonesia), terbang 24 jam sampai 36 jam dengan jarak jangkau kurang lebih 2.000 kilometer. Itu yang akan kami tempatkan dalam Renstra kedua ini di Tarakan dan Natuna," katanya.
Sementara dalam renstra ketiga, kata dia, TNI AU akan menempatkan pesawat tanpa awak di Morotai dan Selaru.
Dengan demikian, lanjut dia, TNI AU dapat melihat pengamanan di hampir seluruh wilayah Indonesia mulai dari samudra hingga daratan dengan menggunakan pesawat tanpa awak.
Terkait dengan hal itu, KSAU mengatakan pihaknya telah membangun jaringan komunikasi data (network centric corporation) di TNI AU dan akan dikembangkan di Markas Besar TNI.
"Kemungkinan juga pada tingkatan yang lebih tinggi sehingga seluruh informasi di negeri kita ini bisa terpantau dari 'drone' dan bisa disebarkan ke seluruh satuan-satuan yang ada di bawah dan tidak bisa dibohongi karena semua menggunakan sistem digital yang bisa dibaca. Di mana ada ancaman, entah itu ancaman laut, ancaman darat, ancaman udara, itu yang sekarang sedang kita bangun," Marsekal Hadi menambahkan soal tindak lanjut kapasitas TNI AU bersama matra yang lain.
Radar terbaru senilai Rp 190 miliar
Radar Weibel buatan Denmark tiba di Congot [portal komando]
Markas Satuan Radar 215 Congot TNI AU di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dilengkapi dengan radar Weibel buatan Denmark pada 2014 seharga Rp 190 miliar.
"Hari ini kami kedatangan radar baru, yakni radar jenis Weibel. Hari ini datang dari Jakarta melalui jalur darat," kata Komandan Satradar 215 Congot TNI AU Mayor Lek Joko Dwi Maryanto di Kulon Progo, Kamis.
Ia mengatakan radar Weibel diangkut dengan armada kontainer besar-besar yang dikawal POM Mabes TNI AU dan Korlantas Polri dari Jakarta ke Kulon Progo.
"Radar ini merupakan alat utama sistem pertahanan (Alutsista) kita. Kami diberi tanggung jawab mengoperasikan radar baru di Indonesia. Radar ini menggunakan teknologi terbaru, buatan 2014," katanya.
Joko mengatakan radar jenis Weibel tersebut memiliki dua sistem deteksi, yakni Primary Surveillance Radar (PSR) dan Secondary Surveillance Radar (SSR).
Menurutnya, PSR berfungsi menangkap dan mengidentifikasi target bergerak di wilayah udara yang terbang tanpa transponder dengan jarak sejauh 300 kilometer dari radius melingkar.
"Dari sini, PSR dapat memantau hingga Madiun (Jawa Timur) dan Jawa Barat," kata dia.
Ia menjelaskan tugas satuannya adalah pengamanan perbatasan, khususnya perbatasan wilayah laut dan udara.
"Ancaman kita adalah infiltrasi dari sektor udara yang menggunakan pesawat dengan cara mematikan transponder," katanya.
Sementara sistem SSR bisa memantau semua media bergerak yang memakai transpoder dengan dengan jarak jangkau 550 kilometer.
"Alat ini akan langsung dipasang dan langsung dapat difungsikan. Namun, menunggu masa uji coba, radar lama tetap difungsikan. Kalau sudah selesai dan siap beroperasi maka radar lama baru akan kami turunkan," katanya.
Menurut dia, radar Weibel sangat mendukung proyek pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). Wilayah selatan dinilainya sangat riskan dengan adanya bandara baru ini.
"Kami bisa mengantisipasi itu karena Satradar 215 Congot menjadi penjaga keamanan angkasa dan laut selatan," katanya.
♖ antara
[© Sputnik/ Vitaliy Ankov] ●
Rusia dan Indonesia sedang mendiskusikan pinjaman yang bisa diberikan terkait pembelian pesawat tempur multirole Su-35 Flanker ke Jakarta, kata Rosoboronexport Director General, Alexander Mikheev kepada Sputnik.
Dia mengatakan bahwa pihaknya telah menyetujui program kewajiban offset, menggariskan konsep Su-35, serta mengatur waktu pengiriman dan program pelatihan.
“Sacara teoritis, pekerjaan telah selesai. Kami sedang mendiskusikan kemungkinan pemberian pinjaman,” kata Mikheev.
Pesawat tempur Su-35 adalah pesawat generasi 4 ++ yang menggunakan teknologi generasi kelima, yang dirancang oleh Sukhoi Aviation Holding Company, yang dimiliki oleh United Aircraft Corporation Rusia.
Su-35 pertama kali dipresentasikan di pertunjukan udara MAKS-2007 Rusia dan kemudian diperkenalkan ke penonton asing di Paris Air Show 2013.
Selama operasi melawan teroris, jet tempur Su-35S dan Su-30SM menyediakan cover udara untuk pesawat pembom Rusia, sebagaimana dilansir dari Sputnik (05/07).
★ Indonesia Teknologi
Indonesian military officials have jetted out of the southern NSW town of Wagga in their revamped cargo plane, as part of a trade deal worth tens of millions of dollars.
The burly plane is the first of five ex-RAAF aircraft to be sent to Indonesia, as part of an agreement between our countries signed in 2013.
Indonesian Airforce Lieutenant Colonel Suryo Anggoro led the 14-man crew's visit to maintenance hangar Douglas Aerospace, which was charged with the restoration of the Hercules C130.
"The painting is very beautiful," Lt. Col. Anggoro told 9NEWS.
"It will help a lot ... very exciting."
The Australian Government agreed to sell the 1960s aircraft to Indonesia four years ago, for what then-Defence Minister Stephen Smith labelled as a discounted rate.
While the Hercules are believed to be worth more than $ 30 million, Defence spokespeople are yet to confirm the purchase price of the aircraft, as well as a simulator and spare parts also part of the package.
Avionics Technician Jacob Rye has been working on the plane since it arrived two months ago.
"It had been sitting around for a while before that, but we've done quite a bit of deep level maintenance in there," Mr Rye said.
"We've now got it up to a flying standard."
The Hercules’ vast interior was gutted, with each component painstakingly restored.
"A lot more involved than your normal flight line maintenance. It's a full service," he said.
There was plenty to be repaired, with the plane built to carry tonnes of pallets, vehicles and generators, or up to 120 passengers.
"It's been very cool actually. I have a military background so I still get very excited hearing the planes take off."
While the Indonesian officials were proud of their purchase, they were in no rush to get home.
"I am quite enjoying Wagga," Lt. Col. Anggoro said.
"Everybody here is very nice and friendly, we've been so welcome."
There was a very crowded flight deck when the Indonesian crew did leave, with more than a dozen crew members packing the front of the Hercules.
It's since touched down at Sydney's Richmond Air Force Base, where it will have the final spit and polish before jetting off to Indonesia.
✈️ Berusaha mendatangkan 10 unit
✈️ Pesawat Su35 Rusia [Marina]
Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, menyebut pembelian Sukhoi SU 35 menguntungkan Indonesia. Sebab ada kerja sama berkelanjutan antara negara produsen Rusia dengan pemerintah Indonesia.
"Karena ada imbal dagangnya 50 persen. Kita bisa ekspor," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis 22 Juni 2017.
Perjanjian antara Indonesia dan Rusia itu meliputi pembangunan pabrik suku cadang pesawat tempur di Tanah Air. Nantinya di Indonesia akan tersedia suku cadang hingga pusat perbaikan Sukhoi.
Namun Menhan menolak menjelaskan detail kerja sama termasuk 50 persen imbal dagang mengingat hal tersebut, kata dia, masuk ranah Kementerian Perdagangan (Kemendag). Yang jelas, Ryamizard akan berusaha mendatangkan 10 lebih pesawat tempur Sukhoi ke Tanah Air.
"Kemarin kan dananya untuk 8 pesawat, saya akan coba bisa 10. Kalau bisa 11 (pesawat Sukhoi)," kata Ryamizard.
Disinggung mengenai waktu kedatangan pesawat, Mantan KASAD itu meminta semua pihak sabar. Karena proses mendatangkan pesawat terbilang rumit, apalagi yang baru. "Ya dibuat dulu, kan kita enggak beli bekas," pungkasnya. (HUS)
✈️ Korupsi Helikopter AW 101
✈️ Helikopter AW 101 [Liam Daniels]
Pusat Polisi Militer TNI (POM TNI) berencana memeriksa mantan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal (Purnawirawan) Agus Supriatna terkait kasus korupsi proyek pengadaan Helikopter Angkut AgustaWestlan (AW) 101 di TNI AU tahun 2016-2017.
Ini lantaran saat proses pembelian heli tersebut, Agus masih menjabat sebagai KSAU dan diduga pensiunan jenderal itu mengetahui proses pembelian heli pabrikan Inggris-Italia itu.
"Nanti kalau memang diperlukan (keterangannya) pasti kita mintain keterangan," ujar Komandan Puspom TNI Mayor Jenderal Dodik Wijanarko, Jumat (16/6/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Dodik menuturkan dalam penyidikan kasus ini pihaknya telah memeriksa 28 saksi, namun ia tidak menjelaskan detail siapa saja saksi-saksi yang diperiksa.
Dikonfirmasi kapan pihaknya akan memeriksa Agus? Dodik belum bisa memastikan.
Apabila sudah dijadwalkan, pihaknya akan menginformasikan pemeriksaan tersebut.
Terakhir Dodik memastikan penyidikan kasus pembelian heli yang merugikan negara hingga Rp224 miliar ini tidak hanya berhenti pada empat tersangka yang sudah dijerat dari pihak TNI serta satu dari pihak swasta yang ditangani KPK.
"Jangan khawatir, ini tidak berhenti sampai di sini, masih sangat mungkin muncul tersangka baru," katanya.
Untuk diketahui empat tersangka dari militer ialah Wakil Gubernur Akademi Angkatan Udara Marsekal Pertama Fachri Adamy (FA) dalam kapasitas sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) atau Kepala Staf Pengadaan TNI AU (Kadisadaau) 2016-2017, Letnan Kolonel (Letkol) TNI AU (Adm) berinisial WW selaku Pejabat Pemegang Kas, Pembantu Letnan Dua (Pelda) berinsial SS selaku staf Pekas dan Kolonel FTS, selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan.
Sementara satu tersangka baru dari unsur sipil yang ditetapkan KPK adalah Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh (IKS).
KPK Tetapkan Bos PT Diratama Jaya Mandiri
Helikopter Agusta Westland (AW) 101 terparkir dengan dipasangi garis polisi di Hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 9 Februari 2017. ☆
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101, Jumat (16/6).
Penetapan ini merupakan koordinasi KPK dengan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) yang telah menetapkan tiga anggota TNI AU sebagai tersangka. Tiga tersangka tersebut yakni, Marsekal Pertama TNI berinisial FA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Letnan Kolonel WW selaku pemegang kas dan Pembantu Letnan Dua SS.
"KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan helikopter angkut AW-101 di TNI AU tahun 2016-2017. Terkait hal tersebut, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan IKS (Irfan Kurnia Saleh) sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/6).
Dikatakan Basaria, Irfan sebagai bos PT Diratama Jaya Mandiri diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan helikopter AW-101 di TNI AU tahun anggaran 2016-2017.
Dijelaskan Basaria, pada April 2016, TNI AU mengadakan satu unit helikopter angkut AW-101 dengan menggunakan metode pemilihan khusus atau proses lelang yang harus diikuti oleh dua perusahaan peserta lelang. Irfan mengikutsertakan dua perusahaan miliknya, yakni PT Diratama Jaya Mandiri dan PT Karya Cipta Gemilang dalam proses lelang ini.
Padahal, sebelum proses lelang ini, Irfan sudah menandatangani kontrak dengan AW sebagai produsen helikopter angkut dengn nilai kontrak USD 39,3 juta atau sekitar Rp 514 miliar. Sementara saat ditunjuk sebagai pemenang lelang pada Juli 2016, Irfan mewakili PT DJM menandatangani kontrak dengan TNI AU senilai Rp 738 miliar.
"Akibatnya, keuangan negara diduga dirugikan sekitar Rp 224 miliar," kata Basaria.
Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Puspom TNI Tetapkan Kepala Unit Pengadaan TNI AU Tersangka Korupsi
Tak hanya KPK, Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) yang turut mengusut kasus ini juga menetapkan tersangka baru.
Danpuspom TNI, Mayjen TNI Dodik Wijanarko menyatakan tersangka baru dari unsur militer tersebut adalah Kolonel KAL selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan TNI AU.
"Maka hari ini kami ingin menyampaikan satu orang dari TNI atas nama Kolonel KAL terhadap pengadaan barang dan jasa heli AW-101," kata Dodik dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/6).
Dengan penetapan ini, terdapat empat anggota TNI AU yang sudah menyandang status tersangka. Sebelumnya dalam kasus ini, Puspom TNI telah menyematkan status tersangka terhadap Marsekal Pertama TNI berinisial FA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Letnan Kolonel WW selaku pemegang kas, dan Pembantu Letnan Dua SS.
Dodik memastikan, pihaknya berkoordinasi dengan KPK akan terus mengembangkan dan mengusut kasus ini. Untuk itu, tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan heli semasa TNI AU dipimpin oleh Marsekal TNI Agus Supriatna tersebut. Agus Supriatna kini sudah pensiun.
"Karena masih terus berbagai penyidikan dan penyelidikan, tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dari TNI," tegasnya.
