Konsep kapal selam mini Indonesia [Panji M] ☆
Indonesia akan membentuk konsorsium untuk mengembangkan kapal selam mini yang ditargetkan selesai pada 2025, kata Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Wahyu W Pandoe.
"Saat ini konsorsium tersebut sedang dijajaki dan akan dibentuk dalam waktu dekat," katanya di sela Seminar BPPT-Saab "Meraih Pertahanan yang Tangguh melalui Teknologi Pertahanan Bawah Air" di Jakarta, Selasa.
Konsorsium yang akan melibatkan BPPT, TNI, PT PAL, ITS, ITB, PT Risea, dan lembaga lain itu akan mengembangkan industri pertahanan bawah laut guna membangun kemandirian bangsa.
Prototipe kapal selam mini tersebut rencananya dibangun dengan dimensi 32 meter x 3 meter yang mampu menyelam di kedalaman 150 meter di bawah laut selama 2-3 hari dengan kapasitas 11 awak.
"Ini hanya sasaran antara, tujuan berikutnya adalah mengembangkan kapal selam ukuran besar jenis U209. Penguasaan teknologi bawah laut sangat penting untuk negara maritim sehingga harus dimulai dari sekarang," kata Wahyu.
Untuk mengembangkan kapal selam ini, BPPT mulai menjajaki kerja sama dengan Saab, industri pertahanan Swedia yang bersedia melakukan alih teknologi pertahanan bawah air.
Kepala Bagian Program dan Anggaran Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan BPPT Dr Fadilah Hasim mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menguasai teknologi bawah laut.
BPPT, ia menjelaskan, juga memiliki berbagai laboratorium yang mendukung alih teknologi bawah laut seperti Balai Teknologi Hidrodinamika, Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika, Balai Besar Kekuatan Struktur, Balai Teknologi Mesin Perkakas Produksi dan Otomasi, Balai Teknologi Polimer dan Balai Teknologi Termodinamika Motor Propulsi.
"Negara yang mengembangkan teknologi kapal selam tidak banyak di dunia, misalnya AS, Rusia, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan dan cukup sulit untuk melakukan alih teknologi, khususnya negara anggota NATO. Sedangkan Swedia karena bukan anggota NATO, sehingga lebih terbuka dalam alih teknologi," katanya.
Manajer Teknologi Saab Kockums Swedia, Roger Berg, mengatakan perusahaannya telah 100 tahun mendesain dan memproduksi kapal angkatan laut dan telah 100 tahun mengembangkan kapal selam serta sedang mengembangkan program kapal selam modern, A26 Kockum Class.
Teknologi kapal selam terbaru yang dikembangkan Swedia adalah kemampuan tinggal di kedalaman laut dalam waktu lama dengan nyaman, kemampuan dalam menghadapi tekanan dan kemampuan mendeteksi ancaman serta penggunaan energi ramah lingkungan, kata Berg.
✈️ Tahun 2022 Indonesia akan Punya Drone Canggih Buatan Dalam Negeri
✈️ Ilustrasi UAV Anka, Dalam kajian BPPT, TNI AU membutuhkan 11 pangkalan drone, dimana setiap pangkalan terdiri dari 3 unit done MALE [cio]
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menargetkan Indonesia memiliki pesawat nir awak atau drone mata-mata ketahanan tinggi buatan dalam negeri pada 2022. Hal tersebut sesuai dengan target Program Pengembangan Drone Medium Altitude Long Endurance (MALE) Nasional yang saat ini sedang dikembangkan.
"Kita harapkan mulai 2020-2022 proses sertifikasi. termasuk uji terbang. Diharapkan 2022 bisa produksi," ucap Wahyu Widodo Pandoe, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT saat ditemui di Gedung BPPT pada Senin, 21 Agustus 2017.
Program pengembangan Drone MALE ini akan dilakukan sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia dan dilakukan di dalam negeri dengan segala sumberdaya yang ada. Untuk merealisasikannya, BPPT membentuk konsorsium dengan Kementerian Pertahanan dan TNI AU sebagai pengguna, ITB sebagai mitra perguruan tinggi, PT Dirgantara Indonesia sebagai mitra industri pembuatan pesawat, serta PT LEN Persero yang akan mengembangkan sistem kendali dan muatan.
Drone MALE ini akan memiliki jangkauan jelajah operasi 5000 kilometer non-stop dengan ketahanan terbang tinggi selama 24 jam, siang dan malam. Dengan kemampuan tersebut, Drone MALE akan digunakan untuk membantu Kementerian Pertahanan. Wahyu mengatakan drone MALE bisa dimanfaatkan oleh TNI Angkatan Udara untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Berdasarkan kajian awal BPPT, TNI AU membutuhkan 33 drone untuk menjaga pertahanan negara. Diperkirakan satu pangkalan drone membutuhkan 3 unit drone yang terdiri atas 1 unit operasional, 1 unit standby, dan 1 unit perawatan. Ditargetkan Indonesia memiliki 11 pangkalan drone untuk melakukan kegiatan mata-mata mengawasi udara di perbatasan Indonesia.
Program pengembangan drone MALE tengah dalam tahap Proof of Concept (PoC). Pada 2018 drone MALE akan memasuki tahap manufacturing prototype termasuk pengadaan komponen flight control system, dan memasuki uji terbang pada tahun 2019. Proses kegiatan pada tahun 2018-2019 tersebut rencananya akan dibiayai oleh BPPT dan Kementerian Pertahanan.
Program pengembangan Drone MALE sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak 2015. Pada tahun itu drone MALE berada pada tahap desain dan masuk tahap preliminary design pada 2016.
Total proses pengembangan drone MALE membutuhkan tujuh tahun hingga dapat digunakan pada 2022.
Wahyu mengatakan bahwa waktu proses drone tersebut wajar, dan tidak tergolong lama. "Desain memang butuh panjang, tidak bisa setahun," ujarnya. "Waktu kita sebetulnya luar biasa cepat jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya Turki yang sampai 9 tahun."
Untuk Tingkatkan Keamanan Negara
Drone MALE Anka ☆
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tengah mengembangkan drone berjenis Medium Altitude Long Endurance (MALE) untuk kepentingan pertahanan. Penggunaan drone ini dinilai lebih efisien dan ekonomis untuk mengawasi ruang udara Indonesia yang luas.
Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT, Wahyu Widodo Pandoe mengatakan setidaknya dibutuhkan 33 unit drone MALE untuk meningkatkan keamanan negara. Terutama di daerah-daerah perbatasan karena wilayah Indonesia sangat luas.
"Kajian awal BPPT, suatu pangkalan memerlukan tiga unit drone, satu unit yang operasional, satu unit standby, serta satu unit lainnya untuk perawatan. Tiga drone itu dikalikan sebelas pangkalan yang dibutuhkan untuk mengamankan wilayah Indonesia. Jadi jumlahnya 33 unit," ujar Wahyu di Gedung BPPT, Jalan M.H Thamrin, Jakarta Pusat, Senin 21 Agustus 2017.
Wahyu mengatakan drone MALE sangat eknomis dan minimal risiko menimbulkan korban jiwa karena mampu mengudara hingga ketinggian di atas 10 ribu kaki tanpa awak. Drone MALE juga memiliki ketahanan operasi yang panjang (long endurance) hingga 24 jam sekali terbang.
"Drone MALE nantinya sangat bermanfaat untuk meningkatkan keamanan negara, termasuk wilayah perbatasan, wilayah darat, laut, maupun udara yang rawan terjadi gangguan kejahatan seperti pencurian sumber daya laut, penyelundupan narkoba, dan kejahatan transnasional lainnya," terang Wahyu.
Saat ini BPPT tengah mengembangkan teknologi drone MALE buatan dalam negeri. BPPT menggandeng sejumlah pihak, di antaranya Kementerian Pertahanan, TNI AU, ITB, PT Dirgantara Indonesia, serta PT LEN Persero dalam sebuah perjanjian kerja sama konsorsium untuk mengembangkan teknologi tersebut.
Diharapkan, drone MALE buatan Indonesia akan diujicoba pada tahun 2019, serta masuk tahap sertifikasi pada tahun 2020-2022. Sehingga drone MALE made in Indonesia ini sudah bisa diproduksi pada 2022 mendatang.
Untuk Pantau Perbatasan
UAV Sriti ☆
Indonesia mengembangkan pesawat tanpa awak (drone) Medium Altitude Long Endurance (MALE) untuk mengawasi kawasan perbatasan. Pengembangan telah dimulai tahun 2015 dan ditargetkan bisa memasuki tahap produksi pada 2022.
Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Wahyu Pandoe mengungkapkan, pengembangan drone bertujuan mengurangi ketergantungan alat pengawasan pada produk luar negeri. “Selama ini ketergantungan kita tinggi,” katanya.
Pengembangan akan dilakukan lewat kerjasama antara BPPT, Kementerian Pertahanan, PT Dirgantara Indonesia, PT Len Industri, dan Institut Teknologi Bandung. Total biaya proyek drone tersebut mencapai Rp 90 miliar, berasal dari BPPT dan Kemenhan.
Dibanding dengan drone Alap-alap dan Sriti yang telah dikembangkan sebelumnya, MALE punya kelebihan. “Ini bisa terbang 24 jam hingga ketinggian lebih dari 15.000 kaki,” kata Bona P Fitrikananda, Manager Program Pesawat Terbang Tanpa Awak di PT Dirgantara Indonesia.
MALE bakal dirancang untuk mampu membawa muatan hingga 300 kg. sejumlah sensor dan perangkat yang bakal dipasang nantinya adalah kamera, sensor inframerah, Synthetic Aperture Radar (SAR), signal dan electronic intelligent.
“Kita harapkan pemantauan kawasan perbatasan nanti bisa tercover. Dengan inferamerah kita bisa melihat apa yang terjadi di bawah. Katakanlah ada oknum yang bersembunyi, nanti bisa terlihat” ujar Bona dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (21/8/2017).
Ditargetkan, nantinya akan ada 11 pangkalan untuk mengontrol drone MALE, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bona mengatakan, saat tiba fase produksi nanti, Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mencapai 75-80 persen.
Dari Palindo Marine Shipyard
Desain midget submarine [Palindo] ★
Kementrian Pertahanan melakukan pemesanan satu unit kapal selam kelas menengah (Midget-submarine) kepada PT PALINDO MARINE SHIPYARD Batam. Konstruksi hull/lambung kapal akan dimulai pada September 2017 dan instalasi pada tahun 2018.
Pembuatan kapal selam ini merupakan kerjasama Balitbang Kementerian Pertahanan bersama dengan Palindo Marine, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dan Balai Teknologi Hidrodinamika-BPPT.
Kapal dengan panjang 22m dan lebar 3m ini dirancang untuk sanggup menyelam hingga kedalaman 150m, kecepatan maksimal di air adalah 10 knot, baik ketika sedang menyelam atau di permukaan air. Kapal mempunyai endurance selama 6 hari, kapal dapat melaksanakan regenerasi udara selama 3 hari tanpa melakukan snorkeling. Berat total kapal saat menyelam adalah 127,1 ton.
Badan kapal selam akan menggunakan bahan baja HY-80 22mm, ini merupakan jenis high-tensile alloy steel yang biasa digunakan untuk membuat badan (hull) kapal selam. Khusus untuk bahan baja ini akan minta kesediaan PT. Krakatau-Posco (joint venture antara PT Krakatau Steel dan Posco Korea) untuk memasoknya.
Support our Navy, support our Submarine Force!!!
"Jalesveva Jayamahe, Wira Ananta Rudira"
Kurangi kemacetan
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di jalur Pantura, Tegal, Jawa Tengah, Minggu (1/1/2017). [ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah]★
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Kongres Teknologi Nasional 2017 menawarkan teknologi Intelligent Transportation System (ITS) untuk mengurangi kemacetan lalu lintas perkotaan.
"Rekomendasi yang dikeluarkan untuk atasi kemacetan dengan Intelligent Transportation System seperti yang sudah digunakan Jepang. Kita uji di Pekalongan nanti," kata Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa Wahyu Widodo Pandoe saat menyampaikan rekomendasi bidang teknologi transportasi pada penutupan Kongres Teknologi Nasional 2017 di Jakarta, Rabu.
Teknologi ini, menurut Wahyu, mirip seperti Google Map, yang jika digunakan pengendara dapat berfungsi untuk mengantisipasi terjebak kemacetan. Dalam kaitannya dengan manajemen lalu lintas teknologi dapat pula berfungsi kepadatan lalu lintas.
Kebijakan transportasi perkotaan yang tepat, ia mengatakan, ditujukan untuk menata kebijakan mengatasi kemacetan dengan meningkatkan mode berbagi angkutan umum pada 2025 sebesar 30 persen. Dirinya meyakini target tersebut dapat tercapai dengan segera beroperasinya transportasi masal seperti MRT, LRT, komuter line dan BRT.
Tujuan baiknya, menurut Wahyu, untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan di perkotaan, dengan prioritas dilakukan riset dan pengembangan (risbang) teknologi kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan berbasis bahan bakar green diesel, green gasoline, hibrida, listrik, teknologi gas dan biofuel.
"Bagaimanapun Indonesia tidak bisa mundur dari Paris Agreement. Maka target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26 persen di 2020 harusnya mempercepat upaya-upaya menekan emisi salah satunya dengan membenahi transportasi perkotaan," ujar dia.
Untuk mencapai target tersebut, menurut Wahyu, rekomendasi yang juga diberikan dalam kongres adalah mendorong Pemerintah menyiapkan SDM, fasilitas dan kelengkapan badan atau lembaga technology clearing house pengujian dan sertifikasi produk teknologi ramah lingkungan dan hemat energi.
Penguatan teknologi otomotif hemat energi dan ramah lingkungan yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan yang telah disebutkan sebelumnya perlu dilakukan. Sekaligus, ia mengatakan penerapan standar emisi Euro 4 di 2018 untuk bensin, dan 2021 untuk diesel.