Sea Trial di Selat Sunda 
Kapal Geomarin III berlabuh di Pelabuhan Merak, Banten, Minggu (6/8). Kapal dengan panjang 61,70 meter itu dilengkapi dengan peralatan geologi, geofisika, dan hidrografi untuk mendukung tugas survei pemetaan geologi kelautan serta inventarisasi sumber daya energi dan mineral. [ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya] ☆
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM tengah menyiapkan kapal berteknologi canggih untuk memetakan potensi energi yang tersimpan di perairan laut Indonesia.
"Data seismikitu, akan ditawarkan kepada kontraktor kontrak kerja sama (K3S) sebagai indikasi awal pelelangan wilayah karya yang akan diajukan, panjang kabel seismik aja ditambah hingga 6.000 meter," kata Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial, dalam uji coba Kapal Riset Geomarin III, di Selat Sunda, Minggu.
Kapal Riset Geomarin III yang saat ini masih memiliki kabel seismik sepanjang 700 meter, merupakan satu-satunya kapal yang dimiliki Indonesia yang mampu memetakan potensi dasar laut melalui survei seismik.
Saat ini Kapal Riset Geomarin III dapat memberikan gambaran potensi gas dan minyak ataupun kandungan mineral dengan tampilan dua dimensi.
"Dua dimensi sudah bagus, tapi belum cukup, karena standard untuk kepentingan migas adalah tiga dimensi, sehingga investor lebih tertarik serta dapat gambaran lokasi secara detail," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Litbang Kementerian ESDM, FX Sutijastoto, mengatakan, untuk meningkatkan kemampuan Kapal Riset Geomarin III ditargetkan bisa dilakukan hingga akhir 2017.
"Saat ini sedang ditingkatkan kemampuannya, dan hal tersebut membutuhkan investasi sebanyak Rp 70 miliar," kata Sutijastoto.
Selain itu, jika ingin meningkatkan secara keseluruhan untuk memberikan data detail pemetaan migas di lautan Indonesia, dibutuhkan nilai investasinya sebesar Rp 300 miliar agar kapal seismik Indonesia memiliki kemampuan pemetaan berstandard internasional.
Selama ini investor jika ingin ikut lelang sebagai operator wilayah karya selalu menggunakan pihak ketiga untuk mendapatkan data identifikasi. Sedangkan saat ini Kementerian ESDM sudah memiliki Kapal Riset Geomarin III yang mampu memberikan data survei tersebut.
Hal ini dimaksudkan agar data dapat dimiliki Indonesia secara langsung tanpa diketahui pihak ketiga yang disewa investor, sehingga KKKS atau investor dapat memanfaatkan data tersebut secara resmi melalui Kementerian ESDM sebagai paket lelang wilayah karya.
Indonesia wilayah timur masih memiliki banyak titik buta yang belum terpetakan potensi laut dalamnya.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (PPPGL), Badan Litbang Kementerian ESDM, Minggu (6/8), melaksanakan uji coba Kapal Riset Geomarin III, di Selat Sunda.
Sea trial ini merupakan persiapan pelaksanaan penelitian identifikasi cekungan sedimenter untuk mendukung penyiapan wilayah kerja (WK) minyak dan gas Bumi di perairan Arafura, Papua, dan konversi energi tenaga temperatur gelombang laut (OTEC) di perairan Lembata, NTT.
Pada Sea Trial ini, dilakukan juga uji coba peralatan survei yang digunakan untuk pengambilan data geologi dan geofisika kelautan.
Pesawat CN235 produk PT DI
Pemerintah Indonesia dan Afrika Selatan tengah membahas kerja sama perdagangan antar kedua negara dalam memperlancar realisasi ekspor. Kementerian Perdagangan akan memanfaatkan skema imbal dagang (counter trade) bagi produk yang pengelolaannya masih melibatkan peran antar pemerintah.
“Selain penjajakan preferential trade agreement (PTA), pemerintah juga membantu dari segi government to government lewat skema imbal dagang, serta melalui perwakilan di luar negeri, baik ITPC maupun Atdag,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (23/7).
Adapun beberapa produk yang akan dimanfaatkan untuk skema imbal dagang adalah energi (minyak dan gas) dari Afrika yang dapat dibarter dengan produk alutsista, transportasi, dan kelapa sawit dari Indonesia.
Peneliti Institute of Development Economics and Finance Eko Listiyanto menilai, bahwa konsep yang akan dilakukan tersebut bisa menguntungkan kedua pihak. Menurutnya, membuka pasar lewat Afsel adalah langkah yang tepat, karena Afsel adalah negara paling maju di Afrika.
“Konsepnya sih pasti bagus itu ya, karena kan bisa menguntungkan kedua pihak kan harapannya. Kalau di Afrika ya memang yang paling maju itu Afrika Selatan,” ujar Eko.
Eko mengatakan, hal yang tidak boleh luput dari perhatian pemerintah yakni, bagaimana hal tersebut nanti dapat terlaksana sesuai dengan harapan, baik dari segi dagangnya, maupun segi investasi.
“Yang harus dipikirkan adalah bagaimana cara mengimplementasikannya itu. Ketika kita menyodorkan model skema imbal dagang yang istilahnya fair trade, nanti bagaimana menindak lanjutinya dibawah, baik sifatnya dagang, maupun investasi, karena dua itu pasti terkait antara hubungan dagang dan hubungan investasi,” jelas Eko.
Eko menambahkan, jumlah investasi yang diberikan kepada suatu negara akan berbanding lurus dengan volume perdagangan yang dihasilkan. Bukan tidak mungkin, nantinya akan ada penerbangan langsung menuju ke Afsel akibat dari multiplier effectnya.
“Misalkan, investasi ke Afrika Selatan semakin besar, biasanya juga nanti akan diikuti oleh volume perdagangan yang semakin besar juga. Dari situlah kemudian bisa menimbulkan aktivitas ekonomi sekunder, misalkan penerbangan kesana jadi ada, kaya gitu multiplier effectnya,” pungkasnya.
✬ Negara Afrika juga turut memesan produk PT PAL Indonesia 
SSV PAL Indonesia [PAL] ✮
Menurut media okezone, Selain Asia Tenggara, Budiman menambahkan, pasar Afrika juga mulai disasar. Dia menyebut negara seperti Senegal sudah mulai memesan kapal dari Tanah Air.
"Saya gunakan jalur-jalur yang sama seperti yang dilakukan di PT Dirgantara Indonesia. Itu dilakukan Senegal pesan satu LPD, dua KCR 45 meter, tambah tiga KCR 60 meter. Kemudian Guinea dua KCR 60 meter dan Gabon dua KCR 60 meter," tukasnya.
Bila semua jadi dibuat, akan banyak LPD/SSV dan KCR produk PAL yang mendunia ...
Berikut list yang diberitakan media :
⚓ Buat TNI AL 2 LPD + KCR 60
⚓ 4 Kapal pembangkit Listrik
⚓ 2 SSV, 1 SSV Hospital dan 2 KCR 60 buat Filipina
⚓ 1 LPD, 3 KCR 60 dan 2 KCR 45 buat Senegal
⚓ 2 KCR 60 buat Gabon
⚓ 2 KCR 60 buat Guinea
⚓ Malaysia minati MRSS 163 m
⚓ Garuda Militer
Tahun ini prioritas pesanan dalam negeri
Kapal Pembangkit Listrik karadeniz [tribunnews] ☆
PT PAL Indonesia tahun ini akan fokus membangun empat kapal pembangkit listrik dalam kerja sama dengan perusahaan Turki Karpowership.
Direktur Utama PAL Indonesia Budiman Saleh di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Kamis, mengatakan kerja sama dengan Karpowership mencakup pembangunan kapal pembangkit listrik yang nantinya dapat digunakan di Indonesia atau dipasarkan di kawasan Asia Pasifik.
Selain fokus mengerjakan proyek kapal pembangkit listrik, PAL Indonesua juga akan memprioritaskan penyelesaian pesanan kapal Landing Platform Dock (LPD) dan kapal cepat rudal (KCR) dari TNI Angkatan Laut RI
"Yang sudah pasti itu empat kapal dari Karpowership, kemudian kami masih menunggu dari Angkatan Laut kita. Insya Allah ada dua LPD lagi, mungkin ada KCR 60 meter juga," katanya.
Budiman mengatakan perusahaan memprioritaskan pengerjaan pesanan perusahaan Turki dan pesanan dalam negeri dulu, baru mengerjakan pesanan negara tetangga seperti Filipina dan Malaysia.
"Itu jadi prioritas utama kita, baru ke negara-negara tetangga," katanya.
Budiman, yang memimpin perusahaan sejak April, menuturkan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara juga telah menyampaikan minat untuk memesan kapal dari PAL Indonesia.
Militer Filipina telah memesan dua kapal perang jenis Strategic Sealift Vessel (SSV) sepanjang 123 meter dengan nilai kontrak 90 juta dolar AS atau setara Rp 1,1 triliun.
Filipina juga disebut tengah melakukan pembicaraan untuk pemesanan tambahan dua unit SSV ditambah satu unit SSV Hospital Ship dan dua unit KCR 60 meter.
"Itu jadi daya tarik, magnet buat negara-negara ASEAN lainnya. Contohnya Malaysia menginginkan LPD sepanjang 163 meter, lebih besar dan bisa dimuati tiga helikopter on deck, dua di dalam hanggar. Jadi seperti helicopter carrier (pembawa helikopter)," katanya.
Direktur Utama Karpowership Orhan Remzi Karadeniz (duduk kanan) bersama Direktur Utama PT PAL Budiman Saleh (duduk kiri) menandatangani kesepakatan kerjasama strategis antara PT PAL dengan Karpowership disaksikan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita (kanan), Deputi Perdana Menteri Turki Nurettin Canikli (kedua kanan) dan Menteri Ekonomi Turki Nihat Zeybekci di Ankara, Turki, Kamis (6/7/2017). (ANTARA FOTO/HO/Lukman) ●
PT PAL Indonesia (Persero) dan Karpoweship dari Turki sepakat membangun empat kapal pembangkit listrik berkapasitas 36 hingga 80 Mega Watt (MW) untuk pengadaan listrik di berbagai pulau di Indonesia.
"Kedua perusahaan telah menandatangani kesepakatan kerja sama strategis membangun empat kapal pembangkit listrik Indonesia pertama di galangan kapal Indonesia," demikian keterangan Direktur Utama PT PAL Indonesia, Budiman Saleh, dalam siaran pers yang diterima ANTARA News di Jakarta, Jumat.
Penandatangan kerja sama dilakukan antara Budiman Saleh dan Direktur Utama Karpowership Orhan Remzi Karadeniz yang disaksikan Menteri Luar Negeri Turki Nihat Zeybekci dan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita, dalam rangkaian kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Turki, Kamis (6/7).
Menurut Budi, Kapowership merupakan pemilik tunggal dan juga operator dari kapal pembangkit listrik terbesar di dunia, dan PT PAL sebagai perusahaan negara terkemuka di bidang perkapalan di Indonesia.
Dijelaskannya, pada Oktober 2016 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) telah ditandatangani PT PAL sebagai bentuk kerjasama awal dalam mengidentifikasi dan memonitor peluang peluang terkait akan kebutuhan listrik di Indonesia dan wilayah sekitarnya.
MoU itu menjadi pembuka jalan untuk kedua pihak dalam bersama membangun dan berkolaborasi dalam transfer teknologi sambil turut serta menambahkan nilai lokal Indonesia dalam pembangunan armadanya.
"Kerja sama strategis ini bagian dari rencana armada tambahan hingga sebesar 5.000 MW," catatnya.
Kapal Pembangkit Listrik Karpowership [Tribunnews]
PT PAL akan membangun empat kapal pembangkit listrik Indonesia kelas Mermaid berkapasitas antara 36 sampai 80 MW untuk pengadaan listrik di berbagai wilayah kepulauan Indonesia.
Dengan kerjasama strategis itu, Karpowership dapat memperluas operasinya di Indonesia, yang sampai hari ini berhasil menginstal listrik berkapasitas 845 MW di sejumlah wilayah kepulauan Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Karpowership merupakan satu-satunya pemilik, operator dan pembangun kapal pembangkit listrik Powership di dunia yang berperan aktif dalam investasi jangka menengah sampai panjang dengan jumlah karyawan sebanyak 2.200 orang.
Selain itu, Karpowership memiliki dan mengoperasikan 13 Powerships dengan total kapasitas 2.700 MW dan tambahan 4.500 MW yang sedang dalam proses pembangunan. Karpoweship kini beroperasi di Ghana, Indonesia, Lebanon dan Zambia melalui Mozambik.
Karpowership sudah beroperasi di Indonesia sejak 2015 dengan empat Powerships dan total kapasitas 845 MW.
✈ Bertambah 55 Proyek dan 1 Program Industri Pesawat Terbang 
✈ NC-212i di Hanggar PT DI [uranus398]
Tanggal 15 Juni 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang merupakan proyek infrastruktur sebagai upaya mewujudkan Nawacita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sebelumnya, pada tanggal 31 Mei 2017, Presiden Jokowi telah pula menetapkan Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional, dalam upaya percepatan pengadaan tanah yang dikuasai masyarakat dan meminimalisasi dampak sosial yang timbul terhadap masyarakat sebagai akibat dibebaskannya lahan masyarakat dimaksud untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional.
Hal utama dalam perubahan Perpres Nomor 58 Tahun 2017 tersebut adalah bahwa pembiayaan dalam pembangunan PSN dapat pula dilakukan melalui non anggaran pemerintah. “Proyek Stategis Nasional yang bersumber dari non anggaran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),” bunyi Pasal 2 ayat (4) Perpres Nomor 58 Tahun 2017.
Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, terhadap lokasi Proyek Strategis Nasional yang tidak berkesesuaian dengan rencana tata ruang kabupaten/kota atau rencana tata ruang kawasan strategis nasional, sesuai Pasal 19 ayat (3), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat memberikan rekomendasi kesesuaian tata ruang atas lokasi PSN.
Sedangkan untuk penetapan tanah lokasi PSN, sesuai Pasal 21 Ayat (4), dilakukan oleh Gubernur. “Tanah yang telah ditetapkan lokasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan pemindahan hak atas tanahnya oleh pemilik hak kepada pihak lain selain kepada Badan Pertanahan Nasional,” bunyi Pasal 21 ayat (5).
Dalam hal jangka waktu penetapan lokasi dimaksud, sesuai Pasal 21 Ayat (6), telah berakhir dan penyediaan tanah untuk pelaksanaan Proyek Strategis Nasional belum selesai, gubernur memperbaharui penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
“Seluruh dokumen yang telah ada sebelum pembaharuan penetapan lokasi Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dokumen penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bunyi Pasal 21 ayat (7).
Adapun dalam rangka penggunaan barang dan/atau jasa dalam negeri, sesuai Pasal 24 ayat (2), Penanggung Jawab PSN dapat bekerja sama dengan badan usaha nasional dalam negeri dan/atau badan usaha asing yang memiliki komitmen dalam pengembangan peralatan dan komponen, sumber daya manusia, dan transfer teknologi yang diperlukan dalam pelaksanaan PSN.
Sebagai informasi, dalam Lampiran Perpres Nomor 58 Tahun 2017 berdasarkan hasil evaluasi atas kelayakan dan perkembangan Proyek Strategis Nasional, perhitungan proyek sudah selesai sebanyak 20 Proyek, proyek dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional sebanyak 15 proyek, serta 55 proyek baru dan 1 program industri pesawat terbang masuk menjadi Proyek Strategis Nasional, sehingga total daftar Proyek Strategis Nasional menjadi 245 Proyek, 1 program kelistrikan, dan 1 program industri pesawat terbang.
Kapal Geomarin III berlabuh di Pelabuhan Merak, Banten, Minggu (6/8). Kapal dengan panjang 61,70 meter itu dilengkapi dengan peralatan geologi, geofisika, dan hidrografi untuk mendukung tugas survei pemetaan geologi kelautan serta inventarisasi sumber daya energi dan mineral. [ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya] ☆ 
"Dua dimensi sudah bagus, tapi belum cukup, karena standard untuk kepentingan migas adalah tiga dimensi, sehingga investor lebih tertarik serta dapat gambaran lokasi secara detail," katanya.
Selama ini investor jika ingin ikut lelang sebagai operator wilayah karya selalu menggunakan pihak ketiga untuk mendapatkan data identifikasi. Sedangkan saat ini Kementerian ESDM sudah memiliki Kapal Riset Geomarin III yang mampu memberikan data survei tersebut.
