Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Soetrimo bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Turki Ismail Demir, di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).
Dalam pertemuan bertajuk The 6th Defence Industry Cooperation Meeting, keduanya membahas mengenai kerja sama antara Indonesia dan Turki pada bidang industri pertahanan.
Seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Pertahanan, Indonesia memandang Turki sebagai partner yang sangat penting.
Pertemuan tersebut menunjukkan peran Turki sebagai partner strategis Indonesia sangat besar.
Pada pameran industri pertahanan IDEF 2016 di Istanbul, Indonesia dan Turki meluncurkan Medium Tank Kaplan, hasil kerja sama PT Pindad dengan FNSS.
Soemitro mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Turki semakin kuat setelah kunjungan Presiden Turki ke Indonesia pada 2011 dan 2015.
Pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ankara, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang kedirgantaraan dan alat komunikasi.
“Terkait dengan kerja sama industri persenjataan dan pertahanan, Indonesia mengapresiasi komitmen kuat Menhan Turki, baik dalam kerangka government to government maupun business to business. Hal tersebut diharapkan akan meningkatkan kemampuan industri pertahanan Indonesia,” ujar Soetrimo.
Saat ini, Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Turki sedang menjajaki penyusunan Defence Cooperation Agreement (DCA) sebagai payung hukum kerja sama pertahanan.
Pihak Indonesia sudah mengirimkan draf DCA tersebut dan tinggal menunggu persetujuan dari pihak Turki.
CN235 MPA TNI AU [Hindawan H]
Produsen alat utama sistem senjata (alutsista), PT Pindad (Persero) membenarkan rencana pemindahan atau relokasi pabrik dari Bandung, Jawa Barat ke Lampung. Rencana ini merupakan keputusan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu.
“Benar (rencana pindah) ke Lampung. Bareng sama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) dan PT PAL Indonesia,” tegas Sekretaris Perusahaan Pindad, Bayu Arif Fiantoro, Jakarta, Senin (4/9/2017).
Bayu mengaku, manajemen Pindad, PT DI, dan PT PAL Indonesia telah diajak berdiskusi oleh Menhan beberapa waktu lalu terkait rencana pemindahan pabrik tiga BUMN tersebut. Pertemuan itu adalah yang pertama kalinya.
“Ini baru rencana awal sekali. Bertemu saja baru sekali dengan Pak Menhan. Baru identifikasi bangunan, inventarisir lahan, mesin-mesinnya, dan data-data mengenai itu sudah kami berikan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa rencana relokasi pabrik dari Bandung ke Lampung merupakan ide dan kemauan pemerintah. Sebagai perusahaan milik negara, Pindad akan patuh terhadap keputusan pemerintah.
“Ya kemauan pemerintah. Pindad patuh saja terhadap keputusan pemerintah ini karena pasti sudah dipikirkan, dipertimbangkan secara masak dari berbagai aspek termasuk lokasi produksi dan ribuan karyawan,” Bayu menjelaskan.
Menurutnya, alasan pemindahan pabrik tersebut lebih karena ingin menyatukan industri pertahanan nasional, seperti PAL Indonesia, PT DI, dan Pindad dalam satu lokasi. Jadi nantinya seperti kawasan industri yang di dalamnya ada tiga pabrik BUMN tersebut.
Untuk diketahui, saat ini markas Pindad dan PT DI berada di Bandung. Sedangkan PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur.
“Lebih karena ingin menyatukan darat, laut, udara di satu lokasi. Kita kan industri strategis, tidak boleh bersentuhan dengan aktivitas masyarakat. Nanti kayak kawasan industri, jadi satu,” ucapnya.
Bayu menambahkan, luas lahan komplek Pindad di Bandung 66 hektare (ha). Sedangkan khusus untuk divisi amunisi berada di Turen, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang menempati lahan seluas 166 ha. Perusahaan sanggup memproduksi 80 unit kendaraan tempur per tahun, dan produksi amunisi ditargetkan 120 juta per tahun.
Sementara untuk kebutuhan lahan, pendanaan, dan lainnya, Bayu masih bilang terlalu dini. “Kami belum tahu, detilnya mungkin dengan Pak Menhan. Karena ini baru rencana awal sekali, kami sih ngikut kemauan pemerintah,” tegasnya.
Namun demikian, Bayu memperkirakan, pemindahan atau relokasi pabrik ini tidak akan dalam waktu dekat. Prediksinya dalam waktu 5 tahun ke depan.
“Kami rasa tidak serta merta prosesnya, tapi secara bertahap. Jadi di sana (Lampung) produksi, di sini (Bandung) produksi. Kan harus mikirin lebih dari 3.000 karyawan juga. Jadi rencana pindah kami pikir 5 tahun ke depan, tidak dalam jangka pendek ini karena pasti butuh waktu dan dana tidak sedikit,” tuturnya.
Sublime addition: Indonesian Navy personnel stand on the deck of the KRI Nagapasa 403 at the naval port in Surabaya, East Java, on Monday. The KRI Nagapasa 403, the third and most recent submarine added to the Indonesian Navy, was built by Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering in South Korea.
KRI 403 Nagapasa ★
Shipmaker PT PAL Indonesia has expressed confidence that it will be able to deliver a third submarine ordered by the Indonesian Navy on time.
The company has reasons to be upbeat: Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co (DSME) has trained more than 200 Indonesians in South Korea as part of a transfer-of-technology agreement between the two companies.
PT PAL, with the assistance of DSME, is expected to deliver the third submarine in late 2018.
The state-owned shipmaker’s president director, Budiman Saleh, conceded that when working on the first and second Changbogo Class submarines in South Korea, the company made a number of mistakes.
However, none have been made during the building of the third submarine.
“This is a historic moment for us, PT PAL, because according to DSME’s supervision, we have made zero mistakes when working on the third submarine in Surabaya,” Budiman said on the sidelines of a ceremony for the third submarines which was held at the grand assembly area of the company’s warship division in Surabaya on Monday.
He added that with the expertise of its employees, PT PAL would be able to independently master submarine-building technology, the highest level of technology in the shipyard industry.
The company is currently working on joining and integrating different sections made separately in DSME’s factory in South Korea into the single hull of a submarine.
DSME won the bid for building three submarines for the Indone- sian Navy. It invited PT PAL Indonesia to take part in the project through a transfer-of-technology scheme.
The government has previously disbursed Rp 1.5 trillion (US$ 112.4 million) through a state capital injection (PMN) scheme that PT PAL used to develop a submarine factory and purchase various supporting equipment needed in the process of joining and integrating the third submarine.
The company uses a five-section joining technique starting from the stern to the bow of the submarine.
If the process succeeds, PT PAL Indonesia will be able to build the fourth, fifth and sixth submarines independently.
“We are targeting to produce the fourth, fifth and sixth submarines entirely in PAL,” Budiman said.
In a related development, the Navy chief of staff Adm. Ade Supandi led the ceremony to welcome the arrival of KRI Nagapasa-403 submarine at Ujung Koarmatim pier, Surabaya, from South Korea, after being officially launched by Defense Minister Ryamizard Ryacudu earlier this month.
The KRI Nagapasa-403, according to Ade, was the first of the three submarines built by PT Pal and DSME in South Korea and Indonesia.
“The KRI Nagapasa-403 can produce a deterrent effect in the region, improve the Navy’s performance in conducting its tasks and actively strengthen Indonesia’s defense,” Ade said.
The submarine, which was commanded by Lt. Col. Harry Setyawan, traveled from South Korea with 41 crew members on board.
It took 16 days for the 61.3-meter vessel to arrive in Indonesia.
With an underwater speed of about 21 knots, the submarine can travel for more than 50 days and carry 40 crew members.
It is equipped with eight torpedo tubes.
The KRI Nagapasa-403 boasts the latest combat system, an enhanced operating system, nonhull penetrating mast, comfortable accommodation, as well as torpedo launchers capable of launching 533 mm torpedoes and anti-surface ship missiles.
KRI 403 Nagapasa ★
Pada skala nasional, kedatangan kapal selam KRI Nagapasa 403 hari ini, Senin (28/8) menjadi momentum bagi pembenahan industri maritim dan galangan kapal lainnya di seluruh Indonesia. Industri maritim nasional bisa ikut aktif menyiapkan diri menerima perbaikan kapal selam.
"Kita tidak boleh hanya bertumpu kepada PT PAL. Pemerintah harus membuka kompetisi yang sehat agar tidak dimonopoli PT PAL. Kompetisi industri yang sehat dapat meningkatkan kinerja industri pertahanan," ujar pengamat militer Susaningtyas NH Kertopati yang akrab disapa Nuning di Jakarta, Senin (28/8).
Komentar itu dilontarkan Nuning berkaitan dengan kedatangan kapal selam KRI Nagapasa 403 dari Korea Selatan. Menurut rencana, KRI Nagapasa 403 tiba di Surabaya, hari ini.
Dikatakan, kedatangan KRI Nagapasa 403 juga menjadi akselerator bagi PT PAL untuk berbenah diri menyiapkan sarana dan prasarana pembangunan kapal selam baru. PT PAl juga bisa menyiapkan galangan kapal untuk pemeliharaan dan perbaikan.
PT PAL, kata Nuning, harus mampu menjaga keberlanjutan (sustainability) peralatan KRI Nagapasa 403, baik platform dan permesinan maupun sistem deteksi dan senjata.
Nuning juga mengungkapkan, kedatangan kapal selam pertama dari galangan kapal Korsel itu membuat komposisi kekuatan TNI AL menjadi 3 kapal selam berstatus operasional. Fungsi asasi kapal selam adalah intai taktis-strategis dan pemukul awal.
"Melalui fungsi asasi tersebut, maka pola penggelaran dan pola pengerahan harus difokuskan pada efek penggentar. Pola gelar kapal selam harus berada di pangkalan depan. Sedangkan, pola pengerahan dari pangkalan depan ke daerah operasi atau ke pangkalan aju," ujarnya.
Dengan pola penggelaran dan pola pengerahan yang tepat, maka 1 kapal selam bisa menyebabkan 1 armada kapal lawan terkunci di suatu zona. Artinya, kapal selam dapat melaksanakan blokade laut yang efektif dan efisien. Jika kapal selam dilengkapi kemampuan menyebar ranjau, maka efek penggentar tersebut meningkat beberapa kali. Efek penggentar sebesar itu dalam dunia militer dikenal sebagai salah satu bentuk pshyco warfare atau perang urat syaraf.
"Filosofi penggunaan kapal selam pada masa damai dan masa perang juga berbeda. Penggunaan pada masa damai ditujukan untuk pengumpul data intelijen maritim. Data-data intelijen tersebut dapat diolah dan disampaikan kepada pengguna akhir, yaitu Presiden melalui Badan Intelijen Negara (BIN)," ujarnya.
Presiden dan kabinet, kata Nuning, dapat memanfaatkan data intelijen maritim untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan nasional sesuai visi Poros Maritim Dunia. "Sementara, pada masa perang, kapal selam dapat digunakan terlebih dulu untuk melaksanakan infiltrasi agen intelijen dan atau pasukan khusus," ujarnya.
Dikatakan, dengan kapasitas dan kompetensi tersebut, memang layak kapal selam dinilai sebagai alutsista unggulan TNI di masa depan. "Tepat kiranya pemerintah saat ini meningkatkan postur tempur TNI dengan menambah jumlah kapal selam. Kapal selam KRI Nagapasa 403 adalah alutsista TNI AL terbaru memperkuat jajaran TNI," ujarnya.
Menurutnya, pengadaan KRI Nagapasa 403 masuk di dalam program minimum essential force (MEF) yang telah disetujui oleh pemerintah dan DPR," katanya. Perkuatan kapal selam baru juga untuk mengimbangi antara tuntutan tugas TNI AL untuk pengamanan perairan Indonesia dengan ketersediaan alutsista.
Nuning juga menambahkan, kehadiran KRI Nagapasa 403 yang direncanakan digelar di pangkalan TNI AL Palu untuk ikut mengamankan perairan Blok Ambalat semakin memperjelas kebutuhan pembentukan Komando Armada RI Kawasan Tengah (Koarmateng). Seharusnya, kata dia, Koarmateng terwujud pada 2014 dengan markas komando di Makassar, sedangkan Koarmatim geser ke Sorong.
"Fasilitas sudah 75%, tinggal geser saja, tetapi belum ada izin dari Mabes TNI. Padahal, kebutuhannya sudah mendesak. Prinsipnya, kedatangan alutsista harus dibarengi dengan fasilitas logistiknya, sehingga baik alutsista maupun fasilitas pada akhirnya membutuhkan validasi organisasi, yakni Koarmateng," kata Nuning.
Kunjungan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia 
TRS-15 mobile medium rage radar [PITRadar] ✬
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menerima kunjungan kehormatan Charge d’Affaires (Kuasa Usaha) Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia Igor Kaczmarczyk, Selasa (25/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan khususnya industri pertahanan. “Tujuan kunjungan ini adalah untuk memperkuat kerjasama kedua negara dalam konteks pertahanan”, ungkap Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia saat bertemu Menhan RI.
Lebih lanjut dikatakan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia bahwa hubungan kerja sama pertahanan Indonesia dan Polandia sudah terjalin sejak lama dan hingga kini berlangsung sangat erat. Diharapkan dimasa mendatang kerja sama tersebut terus meningkat khususnya di bidang kerja sama industri pertahanan.
Untuk itu, agar kerja sama kedua negara dapat berjalan secara konkrit dan operasional maka menurutnya kedua negara perlu membentuk working group atau kelompok kerja bersama guna membahas secara detail hal-hal kerjasama yang potensial dilakukan kedua negara.
Diantara potensi kerjasama industri pertahanan yang ada, Polandia menawarkan Indonesia untuk bekerjasama dalam pengembangan radar sistem dan kendaraan lapis baja ringan. “Industri pertahanan Polandia mampu membuat radar yang sanggat canggih, radar ini penting untuk mengamankan wiayah laut dan penting untuk sistem pertahanan udara”, jelasnya.
Dalam rangka menjajaki kerjasama tersebut, lebih lanjut Kuasa Usaha Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia mewakili Kemhan Polandia mengundang kepada Menhan RI atau perwakilan dari industri pertahanan Indonesia untuk dapat mengunjungi dan menyaksikan pameran industri pertahanan di Polandia yang akan diselenggarakan pada awal bulan September mendatang.
Menurutnya, moment tersebut sangat baik digunakan kedua negara menjajaki kerja sama industri pertahanan dalam rangka memperkuat komunikasi antara perusahaan industri pertahanan Polandia dengan industri pertahanan Indonesia seperti PT PAL, PT DI dan PT Pindad yang sebenarnya selama ini sudah dilaksanakan secara rutin. “Kunjungan tersebut nantinya diharapkan menjadi suatu dukungan politik untuk memperkuat kerja sama industri pertahanan antara kedua negara melalui joint venture”, jelasnya.
Sementara itu menanggapi hal tersebut, Menhan RI menyambut baik atas tawaran Polandia untuk memperkuat kerja sama di bidang pertahanan. Melalui kerjasama tersebut hubungan kerja sama pertahanan kedua negara sudah terjalin sangat baik dan diharapkan akan terus meningkat di masa mendatang. “Kerja sama di bidang industri pertahanan kedua negara sangat penting bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara”, ungkap Menhan RI. (BDI/SGY)
Ilustrasi [istimewa] ●
Rencana pemerintah memusatkan industri pertahanan di Lampung terus dimatangkan. Kemarin, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menggelar kunjungan kerja ke Kabupaten Tanggamus.
Secara khusus, Ryamizard meninjau Kawasan Industri Maritim (KIM). Selain itu, dia juga melakukan anjau silau ke Kebandakhan Limau, Pekon Padangkhatu, Kecamatan Limau.
Turut mendampingi Ryamizard, Dirut PT PAL Budiman, Dirut PT Pindad Abraham Mose, dan Dirut PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso. Hadir pula Pangdam II Sriwijaya Mayjen A.M. Putranto, Danrem 043/Garuda Hitam Kolonel (Inf.) Hadi Basuki, dan Dandenpom II/3 Lampung Letkol CPM Tri Handaka.
Rombongan Menhan disambut Wakil Bupati Tanggamus Hi. Samsul Hadi, M.Pd.I. Dia didampingi Dandim 0424 Letkol (Inf.) Hista Soleh Harahap dan Kapolres Tanggamus AKBP Alfis Suhaili.
Sebelum ke rumah adat, Menhan beserta rombongan memantau KIM dengan menggunakan dua helikopter. Yaitu helikopter Bell 429 milik PT Whitesky Aviation dan MI-17 milik TNI Angkatan Darat. Pantauan udara dilakukan sekitar 15 menit.
Dalam sambutannya, Ryamizard mengatakan, industri pertahanan yang ada di Pulau Jawa sudah tak layak. Karenanya, Kemenhan menggelar survei ke beberapa daerah. Tujuannya untuk menentukan lokasi yang cocok guna membangun industri pertahanan.
’’Dan, KIM ini lokasinya cocok. Sebab dari segi lahannya luas, lautnya tidak dangkal, dan tidak terlalu rawan dengan gempa. Cocok untuk membuat pabrik kapal selam. Karena daerah selatan rawan gempa. Sedangkan wilayah lain, lautnya dangkal. Kami akan melaporkan ini kepada presiden,” kata putra daerah Lampung tersebut.
Dikatakannya, produk industri pertahanan Indonesia sudah diakui kualitasnya oleh dunia internasional. Hal itu terbukti dengan adanya beberapa negara yang membeli produk alutsista (alat utama sistem persenjataan) dari Indonesia.
’’Kawasan industri maritim ini nantinya berdiri tiga perusahaan BUMN, yakni PT Pindad, PT PAL, dan PT DI,” terang Ryamizard.
Wabup Tanggamus Samsul Hadi mengatakan, masyarakat telah lama menantikan pembangunan KIM. Yakni terhitung sudah enam tahun. Untuk itu melalui kunker Menhan ini, ia berharap pembangunan KIM dapat segera terealisasi.
’’Kabupaten Tanggamus memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Salah satunya bakal lokasi pembangunan KIM di Batu Balai, Pekon Ketapang, Kecamatan Limau. Untuk itu, kami berharap KIM ini bisa segera dibangun,” kata Samsul.
Dalam anjau silau tersebut, Menhan yang memiliki gelar adat Suntan Tuan Kacamarga menerima secara simbolis surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik). Surat itu diberikan Suntan Pengikhan Adat II Limau Junait Fihri.
Junait Fihri mengatakan, kunjungan Ryamizard merupakan sejarah di Pekon Padangkhatu. Menurut dia, Kebandakhan Limau yang terdiri dari 62 marga mendukung rencana pemerintah. Hal ini diwujudkan dengan hibah tanah kepada negara seluas 10.500-an hektare (ha).
’’Kami mendukung program pemerintah dalam rencananya untuk membangun kawasan industri maritim yang kebetulan bertempat di pekon kami. Semoga hal ini cepat terealisasi. Karena dengan terealisasinya pembangunan kawasan industri maritim, otomatis berdampak untuk kemajuan pembangunan Provinsi Lampung khususnya Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus,” kata dia.
