Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan tak melajutkan pembangunan Bandara Sebatik di Kalimantan Utara. Pembatalan proyek tersebut lantaran posisinya yang dianggap terlalu dekat dengan Bandara Nunukan yang berjarak 50 kilometer (km).
Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Agus Santoso, mengungkapkan rencananya akan diserahkan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk dibangun sebagai pangkalan udara untuk keperluan militer. Apalagi, posisi rencana bandara tersebut persis tak jauh dari perbatasan Malaysia.
"Memperhatikan kebutuhan dan keamanan perbatasan, perlu dikomunikasikan dengan Kemenhan dan TNI AU agar dibuatkan airstrip oleh Kemenhan, supaya bisa didarati pesawat angkut jenis C-295 TNI AU atau C-212 TNI AL," jelas Agus di kantornya, Jakarta, Kamis (7/9/2017).
Sementara untuk penerbangan keperluan sipil di wilayah tersebut, Kemenhub mengandalkan bandara yang sudah ada yakni Bandara Nunukan.
"Kebutuhan wilayah Sebatik akan dipenuhi melalui Bandara Nunukan yang pada tahun 2017, runway akan diperpanjang menjadi 1.600 meter dan lebar 30 meter," tutur Agus.
Dia melanjutkan, selain faktor kedekatan dengan bandara sipil yang sudah ada, pengalihan rencana pembangunan Bandara Sebatik menjadi bandara militer juga karena memperhatikan keselamatan penerbangan, lantaran berimpitan dengan Bandara Nunukan.
"Selain itu secara teknis ruang udara keselamatan penerbangan atau obtacle limitation service di wilayah Sebatik akan berimpitan dengan ruang udara Bandar Udara Nunukan," kata Agus.
Proyek Bandara Sebatik ini sebenarnya sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017 bersama 7 bandara lainnya. Namun kemudian di tengah jalan, direncanakan diganti menjadi bandara militer karena letaknya yang berdekatan dengan bandara sipil lainnya.(idr/hns)
Lanud Manahua, Biak, Papua [RRI] ●
TNI Angkatan Udara meningkatkan status pangkalan udara Manuhua Biak, Papua menjadi tipe A, sesuai Peraturan KSAU dan Peraturan Panglima TNI yang telah diterbitkan di tahun ini.
Komandan Lanud Manuhua Biak, Kolonel Penerbang Marsudiranto Widiatmaka mengatakan perubahan status tersebut secara otomatis kedepan akan ada penambahan fasilitas pendukung maupun jumlah personil, sedangkan jabatan Komandan dipegang perwira tinggi berpangkat Marsekal Pertama.
“Peraturan Panglima TNI maupun Peraturan KSAU telah turun di bulan Maret dan April, namun kami masih menunggu pengukuhan dari Mabes TNI, jadi sementara masih dengan status B,” ujar Danlanud Manuhua di Biak, Sabtu (5/7/2017).
Menurut Danlanud Marsudiranto sesuai Rensra pusat, Biak sebagai disiapkan menjadi pangkalan Skuadron pesawat tempur dalam mendukung pengamanan wilayah udara NKRI.
"Adanya perubahan status tipe A, akan ada penambahan fasilitas sarana penunjang serta personil TNI AU dan ke depan sesuai rencana strategis untuk menempatkan pangkalan skuadron pesawat tempur di Papua dan Biak sebagai pulau terluar sangat strategis menjadi lokasi tersebut,” pungkasnya.
Skadron Teknik (Skatek) 022 Lanud Abd Saleh dapat melakukan penggantian mesin pesawat terbang Super Tucano no TT 3103 [Malang Post] ☆
Skadron Teknik (Skatek) 022 Lanud Abd Saleh mengemban misi penting mengganti mesin PT6A-68C pesawat terbang Super Tucano no TT 3103. Misi yang baru dijalankan perdana oleh skadron ini berlangsung sukses.
Tujuan misi ini, meningkatkan kemampuan pesawat yang didatangkan ke Lanud Abd Saleh sejak tahun 2014 silam. Sejumlah prajurit TNI AU dari skadron tersebut berupaya mengganti mesin pesawat Super Tucano.
Hal ini dilaksanakan setelah ditemukan Oil Leak pada Compressor Inlet Case pada saat melaksanakan test flight. Ketika dicoba melaksanakan trouble shooting dengan dibantu personel dari Pratt and Whitney Canada, hasil masih tetap sama.
“Sehingga harus dilaksanakan penggantian engine. Selain memperbaiki mesin pesawat, tujuan lainnya untuk meningkatkan kemapuan pesawat ini pula,” ujar Komandan Skatek 022, Letkol Tek Sidik Dhani Broto Nugroho ST MM Map.
Dia menjelaskan, jenis mesin pesawat itu Turbo Prop Engine PT6A-68C buatan parikan Pratt and Whitney Canada. Mesin ini memiliki tenaga 1600 hp, lebar 483 mm, tinggi 483 mm, panjang 1,83 m dan merupakan varian ke 30 dari jenisnya.
“Sehingga, memiliki kemapuan lebih baik lagi dalam menjalan misi yang diembankan pesawat ini, terutama misi latihan bagi para pilot,” ungkap perwira menengah TNI AU tersebut. Dia menjelaskan, penggantian mesin tersebut melalui berpedoman Maintenance Manual.
Misi tersebut, terangnya, dipimpin perwira proyek Kapten Tek Suwarno. Misi yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan ini selesai, Kamis (24/8) lalu dan dilakukan test flight. Hasilnya dinyatakan siap untuk terbang.
“Meski menjalankan misi ini baru pertama kali, kami dari kesatuan Skatek 022 berhasil melakukannya dengan sempurna. Ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi kami. Pesawat Super Tucano juga diserahkan kembali ke Skadron Udara 21 Lanud Abd Saleh,” tutupnya.
Perkuat Pertahanan Udara Indonesia 
Ilustrasi radar Weibel TNI AU [RRI] ✬
TNI AU akan menambah 12 radar guna memperkuat pertahanan udara di Indonesia. Radar-radar tersebut akan ditempatkan di wilayah Jawa dan wilayah timur Indonesia. Diharapkan dengan adanya penambahan radar ini kemampuan TNI AU terus meningkat.
“Dengan adanya penambahan radar ini, nantinya jumlah radar yang kita miliki menjadi 32 radar. Sebab sebelumnya sudah ada 20 radar,” ujar KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai pelantikan Gubernur AAU di Lapangan Dirgantara AAU, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (12/8/2017).
Penambahan radar tersebut tidak sekaligus, namun dalam tiga tahap. Dimana untuk tahap awal akan ada penambahan empat radar. Tahapan ini juga sudah sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan. Terutama transfer of teknologi (ToT).
“Untuk ToT radar saat ini sudah 40%,” paparnya. (kri)
✈️ Pesawat Su-35 sebagai pengganti F-5 sementara akan ditempatkan di Makassar. [Michael Polyakov]
Pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Kertopati mengatakan, rencana Kementerian Pertahanan untuk membeli 11 pesawat tempur Sukhoi dari Rusia melalui mekanisme imbal dagang atau barter komoditas produk ekspor strategis harus sesuai dengan skema pengadaan peralatan militer atau Alutsista.
Di mana, kata Susaningtyas, di Jakarta, Rabu, skema tahapan pengadaan komoditas harus mengikuti skema tahapan pengadaan peralatan militer. Dengan demikian, skema tahapan pengadaan Sukhoi 35 menjadi acuan skema tahapan pengadaan komoditas.
"Intinya, Sukhoi 35 datang dulu di Indonesia, baru hasil perkebunan bisa di ekspor ke Rusia. Barter harus resiprokal tapi komoditas yang ikuti peralatan militer. Jangan sampai komoditas sudah dikirim tapi peralatan militer tidak datang atau datang sebagian saja," ujar mantan anggota komisi I DPR ini.
Wanita yang biasa disapa Nuning ini menyebutkan, barter komoditas dengan peralatan militer merupakan cabang ilmu ekonomi internasional dalam konteks ekonomi pertahanan.
"Prinsipnya adalah saling menguntungkan kedua belah pihak. Faktor penting yang patut diperhatikan adalah tahapan barter karena spesifikasi keduanya yang berbeda. Tahapan barter harus disusun sesuai skema tahapan pengadaan peralatan militer yang membedakan antara acquisition dengan procurement," kata Nuning.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menindaklanjuti rencana imbal dagang dengan perusahaan asal Rusia, Rostec, yang ingin melakukan barter pesawat Sukhoi SU-35 dengan hasil perkebunan Indonesia.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada 3-5 Agustus 2017 melakukan lawatan ke Rusia untuk memuluskan rencana tersebut. Pemerintah juga akan menawarkan komoditas lain kepada Rostec selaku rekanan Indonesia dalam skema imbal dagang tersebut.
"Rencana imbal dagang ini sudah hampir final. Namun, kami masih menawarkan produk Indonesia lainnya untuk diekspor ke Rusia selain karet yang mereka minta," kata Enggartiasto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (3/8).
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengungkapkan, timbal balik pembelian pesawat Sukhoi SU-35 dari Rusia dengan sejumlah komoditas Tanah Air telah dilakukan sejak lama. Jadi, ujarnya, hal itu bukanlah sesuatu yang baru.
"Pembelian (Sukhoi) seperti itu sudah lama. Saya sejak menjadi Panglima TNI pada 1998 sudah memberlakukan hal itu. Komoditasnya macam-macam sesuai dengan penjual atau pihak ketiga," kata Wiranto.
✈️ Teken MoU dengan UGM
✈️ ilustrasi Radar Weibel TNI AU [TNI AU]
TNI AU menandatangani MoU dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) hari ini. Kerjasama ini berkaitan dengan rencana pembuatan radar.
Lantaran TNI AU sampai sekarang masih kekurangan radar di sejumlah tempat.
"Sampai sekarang TNI AU baru punya 20 radar, idealnya 32 radar," ujar KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kepada wartawan, usai meneken MoU di ruang sidang Grha Sabha Pramana UGM, Sleman, Senin (7/8/2017).
Adanya kerjasama ini diharapkan kekurangan 12 radar bisa dicukupi para peneliti UGM. KASAU juga berharap, dalam pengembangan radar ini mahasiswa TNI AU yang menempuh studi di UGM dilibatkan.
"Kan kami punya 13 mahasiwa S2 dan S3 yang kuliah di sini," ucapnya.
KSAU mengakui beberapa minggu lalu pihaknya memasang radar pemantau di Pantai Congot, Kulon Progo. Pemasangan ini dilakukan karena radar yang lama sudah dimakan umur. Radar tersebut buatan tahun 1962.
"Radar baru yang dipasang ini bisa mengamankan daerah Yogya, Bandung dan Semarang," paparnya.
Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono, M Eng, D Eng menambahkan, pihaknya menyambut baik kerjasama pembuatan radar ini. Menurut Panut kerjasama ini adalah bukti bahwa UGM mendukung pengembangan alutsista, sebagai alat pemantauan batas wilayah RI dari laut, udara dan darat.
"Kita harus memperkuat alutsista dengan tidak mengandalkan teknologi dari luar," papar Panut.
"Saya kira kerjasama ini bisa meningkatkan kekuatan kita untuk mengamankan negara serta mendorong kemajuan bangsa ini," imbuhnya.
Panut berharap adanya MoU antara UGM dengan TNI AU bisa memperluas kerjasama antar kedua belah pihak. Apalagi UGM disebutnya memiliki banyak ahli di bidang radar, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ke TNI AU.
"Mahasiswa yang melanjutkan S2 di Fakultas Teknik belajar tentang radar, belajar tentang persenjataan itu sudah banyak. Tapi dengan MoU ini diharapkan bisa diperluas kerjasamanya," harapnya.
"Kami punya ahli-ahli, sehingga tadi pak KSAU menyampaikan kurang (radar). Maka nanti kita kembangkan (dalam bentuk) kerjasama. Konstribusi kita berupa hasil-hasil riset dan pengembangan radar, karena kita punya banyak programmer terkait dengan radar," tutupnya. (sip/sip)
