Patroli laut TNI AL [Reuters]
Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat tertutup dengan Asisten Perencanaan (Asrena) TNI AD, AL, AU, dan Mabes TNI. Hasilnya, Komisi I akan meminta tambahan anggaran untuk TNI dalam RAPBN 2018.
"Jadi hasil rapat ini kan anggaran untuk TNI Rp 88 triliun (di 2017) itu dirasakan kurang dan membutuhkan sekitar Rp 102 triliun lagi," ujar Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Menurutnya, keputusan ini didasari adanya rencana pengeluaran di titik-titik lemah dengan wilayah perbatasan. Hal ini dilakukan untuk penguatan di wilayah Natuna dan untuk mengantisipasi gejolak dengan kelompok militan ISIS di Filipina.
"Seperti kita ketahui, akan ada rencana penguatan-penguatan di titik lemah, dengan zona orientasi spot ke barat wilayah Natuna, ke arah utara itu adalah perbatasan dengan Filipina dalam mengadang kasus ISIS itu ya memang harus dimaklumi," jelas dia.
Selain itu, untuk patroli pasukan dan kesiapan pangkalan-pangkalan. Menurut politikus PDIP ini, untuk menyelenggarakan hal itu dibutuhkan anggaran yang sangat besar.
Dengan anggaran yang minim, hal ini mempengaruhi pengadaan alutsista. Sebab, hal itu sudah masuk draf per tahun dan harus dipenuhi.
"Ya termasuk di dalamnya alutsista, pemeliharaan, suku cadang operasional, kemudian kegiatan-kegiatan latihan itu mempengaruhi," katanya.
Menurutnya, anggaran yang ada saat ini tidak mencukupi keperluan tersebut. Komisi I akan mengundang pihak Kementerian Keuangan untuk membicarakan hal tersebut.
"Dengan anggaran ini tidak cukup, kita minta tinggal pemerintah mau ngasih atau nggak. Kita akan undang nanti (Kementerian Keuangan) supaya tidak terlalu minim. Kan ancaman semakin besar, tapi anggaran semakin turun itu nggak logis," tuturnya.
Konsep kapal selam mini Indonesia [Panji M] ☆
Indonesia akan membentuk konsorsium untuk mengembangkan kapal selam mini yang ditargetkan selesai pada 2025, kata Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Wahyu W Pandoe.
"Saat ini konsorsium tersebut sedang dijajaki dan akan dibentuk dalam waktu dekat," katanya di sela Seminar BPPT-Saab "Meraih Pertahanan yang Tangguh melalui Teknologi Pertahanan Bawah Air" di Jakarta, Selasa.
Konsorsium yang akan melibatkan BPPT, TNI, PT PAL, ITS, ITB, PT Risea, dan lembaga lain itu akan mengembangkan industri pertahanan bawah laut guna membangun kemandirian bangsa.
Prototipe kapal selam mini tersebut rencananya dibangun dengan dimensi 32 meter x 3 meter yang mampu menyelam di kedalaman 150 meter di bawah laut selama 2-3 hari dengan kapasitas 11 awak.
"Ini hanya sasaran antara, tujuan berikutnya adalah mengembangkan kapal selam ukuran besar jenis U209. Penguasaan teknologi bawah laut sangat penting untuk negara maritim sehingga harus dimulai dari sekarang," kata Wahyu.
Untuk mengembangkan kapal selam ini, BPPT mulai menjajaki kerja sama dengan Saab, industri pertahanan Swedia yang bersedia melakukan alih teknologi pertahanan bawah air.
Kepala Bagian Program dan Anggaran Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan BPPT Dr Fadilah Hasim mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menguasai teknologi bawah laut.
BPPT, ia menjelaskan, juga memiliki berbagai laboratorium yang mendukung alih teknologi bawah laut seperti Balai Teknologi Hidrodinamika, Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika, Balai Besar Kekuatan Struktur, Balai Teknologi Mesin Perkakas Produksi dan Otomasi, Balai Teknologi Polimer dan Balai Teknologi Termodinamika Motor Propulsi.
"Negara yang mengembangkan teknologi kapal selam tidak banyak di dunia, misalnya AS, Rusia, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan dan cukup sulit untuk melakukan alih teknologi, khususnya negara anggota NATO. Sedangkan Swedia karena bukan anggota NATO, sehingga lebih terbuka dalam alih teknologi," katanya.
Manajer Teknologi Saab Kockums Swedia, Roger Berg, mengatakan perusahaannya telah 100 tahun mendesain dan memproduksi kapal angkatan laut dan telah 100 tahun mengembangkan kapal selam serta sedang mengembangkan program kapal selam modern, A26 Kockum Class.
Teknologi kapal selam terbaru yang dikembangkan Swedia adalah kemampuan tinggal di kedalaman laut dalam waktu lama dengan nyaman, kemampuan dalam menghadapi tekanan dan kemampuan mendeteksi ancaman serta penggunaan energi ramah lingkungan, kata Berg.
✈️ Tahun 2022 Indonesia akan Punya Drone Canggih Buatan Dalam Negeri
✈️ Ilustrasi UAV Anka, Dalam kajian BPPT, TNI AU membutuhkan 11 pangkalan drone, dimana setiap pangkalan terdiri dari 3 unit done MALE [cio]
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menargetkan Indonesia memiliki pesawat nir awak atau drone mata-mata ketahanan tinggi buatan dalam negeri pada 2022. Hal tersebut sesuai dengan target Program Pengembangan Drone Medium Altitude Long Endurance (MALE) Nasional yang saat ini sedang dikembangkan.
"Kita harapkan mulai 2020-2022 proses sertifikasi. termasuk uji terbang. Diharapkan 2022 bisa produksi," ucap Wahyu Widodo Pandoe, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT saat ditemui di Gedung BPPT pada Senin, 21 Agustus 2017.
Program pengembangan Drone MALE ini akan dilakukan sepenuhnya oleh putra-putri Indonesia dan dilakukan di dalam negeri dengan segala sumberdaya yang ada. Untuk merealisasikannya, BPPT membentuk konsorsium dengan Kementerian Pertahanan dan TNI AU sebagai pengguna, ITB sebagai mitra perguruan tinggi, PT Dirgantara Indonesia sebagai mitra industri pembuatan pesawat, serta PT LEN Persero yang akan mengembangkan sistem kendali dan muatan.
Drone MALE ini akan memiliki jangkauan jelajah operasi 5000 kilometer non-stop dengan ketahanan terbang tinggi selama 24 jam, siang dan malam. Dengan kemampuan tersebut, Drone MALE akan digunakan untuk membantu Kementerian Pertahanan. Wahyu mengatakan drone MALE bisa dimanfaatkan oleh TNI Angkatan Udara untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Berdasarkan kajian awal BPPT, TNI AU membutuhkan 33 drone untuk menjaga pertahanan negara. Diperkirakan satu pangkalan drone membutuhkan 3 unit drone yang terdiri atas 1 unit operasional, 1 unit standby, dan 1 unit perawatan. Ditargetkan Indonesia memiliki 11 pangkalan drone untuk melakukan kegiatan mata-mata mengawasi udara di perbatasan Indonesia.
Program pengembangan drone MALE tengah dalam tahap Proof of Concept (PoC). Pada 2018 drone MALE akan memasuki tahap manufacturing prototype termasuk pengadaan komponen flight control system, dan memasuki uji terbang pada tahun 2019. Proses kegiatan pada tahun 2018-2019 tersebut rencananya akan dibiayai oleh BPPT dan Kementerian Pertahanan.
Program pengembangan Drone MALE sebenarnya sudah mulai dikembangkan sejak 2015. Pada tahun itu drone MALE berada pada tahap desain dan masuk tahap preliminary design pada 2016.
Total proses pengembangan drone MALE membutuhkan tujuh tahun hingga dapat digunakan pada 2022.
Wahyu mengatakan bahwa waktu proses drone tersebut wajar, dan tidak tergolong lama. "Desain memang butuh panjang, tidak bisa setahun," ujarnya. "Waktu kita sebetulnya luar biasa cepat jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya Turki yang sampai 9 tahun."
Untuk Penggeseran Tank Leopard & Logistik
MBT Leopard 2RI [skokheh22] ☆
Hadirnya jalur kereta api di Pulau Kalimantan ke depan, diharapkan Kementerian Pertahanan bisa memudahkan proses pengangkutan Alutsista seperti tank-tank tempur yang beratnya mencapai puluhan ton. Sekaligus nanti memobilisasi pasukan TNI.
Dihadapkan pada kondisi tanah yang gambut di Kalimantan, kecil kemungkinan tank berat seperti Leopard seberat 60 ton bisa dimobilisasi tanpa moda angkutan yang cepat dan efisien, seperti kereta api.
"Dalam pertempuran modern, sudah sangat lazim tank melawan tank. Tank berat seperti Leopard atau yang medium sekitar 20 ton itu bisa jalan di jalur biasa."
"Olehnya pembangunan jalur kereta api kami harap bisa mengangkut tank-tank ke daerah yang nanti diskenariokan sebagai daerah pertempuran," kata Kapuslitbang Strahan Balitbang Kementerian Pertahan RI Laksamana Pertama TNI Agus Rustandi saat berada di Gedung PUPR Perkim Kalimantan Utara, Kamis (3/8/2017).
Ketika jalur kereta api siap, Kementerian Pertahanan dan atau TNI bisa dengan mudah mengumpan tank-tank dari Pulau Jawa ke sepanjang perbatasan mulai Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara.
"Konsepnya ketika terjadi kedaruratan, maka tank diangkut dari Jawa melalui pelabuhan. Setiba di Kalimantan, selanjutnya diangkut kereta api ke perbatasan. Jadi ketika darurat, Kalimantan mendukung infrastrukturnya untuk mendispersi pasukan dan Alutsista," ujarnya.
Belum lagi Presiden Joko Widodo yang meminta agar pasukan TNI di Pulau Jawa diumpan ke perbatasan untuk memperkuat wilayah-wilayah terluar negara. Kementerian Polhukam lanjut Agus Rustandi juga sudah merencanakan hal ini.
"Akan ditempatkan di mana saja dan berapa banyak, masih tahap pengkajian. Pengkajian itu sebenarnya dalam 1 tahun sudah bisa direalisasikan."
"Dari Kodam juga sudah menyebutkan bahwa sudah mulai didirikan pos-pos baru di perbatasan. Tetapi kembali lagi ke persoalan anggaran dan SDM yang diperlukan," sebutnya.
★ Dengan Kaliber 105 Milimeter 
MMWT FNSS- Pindad [FNSS] ★
PT Pindad (Persero) siap memasarkan produk tank medium dengan laras kaliber 105 Milimeter hasil kerja sama dengan perusahaan Turki FNSS mulai 2018 mendatang.
“Tahun ini first article selesai, sehingga pada 2018 bisa mulai dipasarkan. Untuk sementara, pembahasan tentang pesanan ada dari TNI. Mereka sudah melakukan beberapa kali pembahasan. Mereka akan mengganti beberapa tank,” kata Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose di Kawasan PT Pindad, Kota Bandung, Senin (31/7/2017).
Kendati demikian, dia mengaku belum ada kepastian jumlah tank yang akan dipesan TNI. Namun, sebagai gambaran, kapasitas produksi tank medium oleh PT Pindad antara 15-20 unit per tahun. Khusus untuk TNI, Pindad mengaku akan melakukan penyesuaian spesifikasi sesuai kebutuhan TNI.
“Memang ada beberapa permintaan user yang belum bisa diakomodir karena masih pengembangan bersama. Tetapi setelah first article selesai, kami akan ubah ikuti permintaan TNI,” jelas dia.
Menurut dia, harga tank medium tersebut berada di bawah harga tank Leopard, namun setara dengan harga tank buatan Korea Selatan. Dengan harga tersebut, diharapkan bisa menyaingi pasar produk sejenis.
Abraham menjelaskan, tank medium tersebut memiliki sejumlah kelebihan. Salah satunya cocok untuk infanteri dan kavaleri. Tank dilengkapi dengan laras kaliber 105 mm buatan PT Pindad.
“Mesin kita masih total beli dari luar negeri. Tapi kalau desain, part supporting, dan lainnya itu dari kami semua,” jelas dia. Total kandungan komponen lokal pada produk tersebut saat ini mencapai 40%. (pur)
Penambahan anggaran RAPBN-P 2017
Sejumlah KRI TNI AL patroli keamanan laut [Ardian098] ★
DPR menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pertahanan di RAPBN-P 2017 sebesar Rp 5,4 triliun. Jumlah anggaran itu akan dibagi untuk 3 matra TNI, yakni Angkatan Darat, Laut dan Udara, Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.
"Jadi APBN-P kita mendapatkan tambahan, Kemenhan harusnya nih yang ngomong, Rp 5 triliun 441 miliar, di bagiin Kemenhan Rp 1 triliun lebih, AD Rp 1 triliun lebih setiap angkatan Rp 1 triliun lebih," kata Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).
Gatot menjelaskan alokasi anggaran itu akan digunakan untuk penguatan daerah perbatasan, penyiapan alutsista, pengamanan daerah rawan konflik hingga pengadaan, perlengkapan, dan pemberantasan korupsi.
"Ya kan macam-macam, penguatan daerah perbatasan kemudian pulau terluar sarana dan prasarana daerah perbatasan tersebut, kemudian masalah penyiapan alutsista, dan perlengkapan pemberantasan teroris kemudian pengamanan daerah rawan perbatasan," terangnya.
Lebih lanjut, Gatot menyebut tambahan anggaran Rp 5,4 triliun itu tidak cukup untuk pengadaan alutsista TNI.
"Enggak, mau bicara alutsista bagaimana anggarannya cuma segitu," pungkasnya. ♞ Merdeka
Patroli laut TNI AL [Reuters] 
