Sumber daya manusia yang dimiliki bangsa Indonesia saat ini sangat siap untuk mendukung pengembangan mobil listrik, begitupula jika mobil listrik dirakit di Indonesia. Cassisnya, onderdilnya, interiornya, sistem kemudinya semuanya sama, yang berbeda hanya menghilangkan mesinnya diganti dengan baterai.
Demikian diutarakan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, usai menghadiri acara The 7th Asian Youth Day di Yogyakarta, Sabtu (5/8/2017).
"Kalau di-assembling (dirakit) di sini, Indonesia sangat siap sekali karena onderdilnya sama, casis-nya sama, interiornya sama, sistem kemudinya juga sama. Yang beda itu mesinnya enggak ada, diganti baterai yang menyalurkan listrik ke penggerak roda. Perusahaan-perusahaan otomotif besar seperti Mercedes Benz, Toyota, Nissan merubah seperti ini untuk mobil angkutan penumpang," kata Jonan dalam keterangan tertulis, Senin (7/8/2017).
Mobil listrik adalah proses modernisasi sehingga perkembangannya tidak bisa dihindari. Karena itu, pengembangan mobil listrik menjadi prioritas dan dimasukkan dalam perhitungan pemerintah, mengikuti perkembangan global, terutama dalam menjawab isu perubahan iklim dan lingkungan.
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden itu, kita sudah harus mulai mengadopsi kehadiran mobil listrik di jalan-jalan raya di Indonesia. Misalnya Prancis itu sudah melarang mobil non listrik di jalan raya pada tahun 2040. Inggris juga sama. Pokoknya tidak ada lagi penjualan mobil di wilayah Inggris Raya berbahan bakar hydrocarbon, tetapi berbahan bakar listrik. Di Indonesia juga segera dimulai dengan menugaskan Kementerian ESDM untuk membuat Keputusan Presiden (Keppres) yang intinya supaya mobil listrik itu bisa segera ada," ujarnya.
Kehadiran mobil listrik, menurut Jonan, mempunyai tiga keuntungan. Pertama mengurangi emisi gas buang, kedua membuat udara lebih bersih, dan yang ketiga ini masyarakat mempunyai pilihan apakah tetap menggunakan mobil berbahan hydrocarbon atau menggunakan listrik.
"Kalau menurut saya, menggunakan mobil listrik emisinya nol, polusinya enggak ada. Kita tidak bisa menghambat adanya perkembangan zaman termasuk modernisasi," ujar Jonan.
Jonan menambahkan, dari sisi sumber daya manusianya, Indonesia sudah siap dan untuk mengisi daya listrik ke dalam baterai ada beberapa alternatif, misalnya menukar baterai yang kosong dengan baterai yang terisi penuh di SPBU-SPBU seperti pemakaian tabung elpiji 3 kg. "Kalau orang mikir tiap rumah harus ada colokan yang kira-kira 3.000 Watt, 5.000 Watt, ya engga jadi-jadi, ya sudah pokoknya seperti elpiji 3 kg kalau habis tukar," jelas Jonan.
Untuk mempercepat masuknya mobil listrik di jalan-jalan raya Indonesia, beberapa alternatif dapat dilakukan, misalnya dengan membebaskan pajak bea masuk.
"Saya kira kalau bea masuk dan pajak atas barang mewah untuk mobil listrik dihapus, perkembangannya akan cepat, tinggal kebijakannya mau melokalisasi produksi itu mau kapan. Kalau menurut saya tidak bisa langsung (lokalisasi produksi), kalau mau dipaksa langsung, saya tidak tahu, Gaikindo saya belum dengar pandangan bagaimana," tutup Jonan. (mca/wdl)
Bakal Bebas Bea Masuk dan Pajak Barang Mewah
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini telah mengeluarkan instruksi tertulis yang isinya memerintahkan agar pengembangan mobil listrik didukung oleh semua kementerian dan lembaga terkait.
Aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) disiapkan supaya pengembangan mobil listrik tidak hanya jadi wacana. Apa saja yang akan diatur dalam Perpres tersebut?
Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Andy N Sommeng, mengungkapkan Perpres memberi penugasan yang jelas kepada semua kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat pengembangan mobil listrik.
"Isinya menugaskan kepada pihak-pihak terkait, semua kementerian dan lembaga, untuk mempercepat," kata Andy kepada detikFinance, Senin (7/8/2017).
Lalu dalam Perpres juga akan ditetapkan mobil listrik dibebaskan dari Bea Masuk dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN BM). Pajak untuk mobil listrik dibuat rendah supaya harganya kompetitif, bisa bersaing dengan mobil-mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).
Kalau mobil listrik tak diberi insentif pajak, harganya jadi lebih mahal dibanding mobil konvensional, tentu masyarakat enggan membelinya.
"Ada insentif kaitannya dengan Bea Masuk, Pajak Penjualan Barang Mewah. Ini biar mobil listrik harganya bersaing. Kita create demand dulu," ujar Andy.
Ia menambahkan, mobil listrik tidak akan langsung dilokalisasi atau diproduksi massal di dalam negeri. Pertama-tama, Indonesia impor mobil listrik dulu, kemudian mulai membuatnya dengan meniru mobil listrik impor.
"Nanti orang pakai dulu, nanti dibongkar-bongkar, kita bisa meniru," tukasnya.
Mobil listrik, ia menambahkan, bakal membawa banyak manfaat. Impor bahan bakar minyak (BBM) bakal sangat berkurang kalau mobil-mobil konvensional diganti mobil listrik. Manfaat utama lainnya, tentu polusi udara berkurang karena mobil listrik tak menghasilkan asap karbon.
Selain itu, mobil listrik dapat menciptakan pasar baru buat PLN. Konsumsi listrik pasti melonjak, surplus listrik dari program 35.000 MW pun bisa terserap.
"Sekarang kita tambah listrik banyak-banyak, kalau enggak ada yang serap bagaimana?" tutupnya. (mca/hns)
Untuk Penggeseran Tank Leopard & Logistik
MBT Leopard 2RI [skokheh22] ☆
Hadirnya jalur kereta api di Pulau Kalimantan ke depan, diharapkan Kementerian Pertahanan bisa memudahkan proses pengangkutan Alutsista seperti tank-tank tempur yang beratnya mencapai puluhan ton. Sekaligus nanti memobilisasi pasukan TNI.
Dihadapkan pada kondisi tanah yang gambut di Kalimantan, kecil kemungkinan tank berat seperti Leopard seberat 60 ton bisa dimobilisasi tanpa moda angkutan yang cepat dan efisien, seperti kereta api.
"Dalam pertempuran modern, sudah sangat lazim tank melawan tank. Tank berat seperti Leopard atau yang medium sekitar 20 ton itu bisa jalan di jalur biasa."
"Olehnya pembangunan jalur kereta api kami harap bisa mengangkut tank-tank ke daerah yang nanti diskenariokan sebagai daerah pertempuran," kata Kapuslitbang Strahan Balitbang Kementerian Pertahan RI Laksamana Pertama TNI Agus Rustandi saat berada di Gedung PUPR Perkim Kalimantan Utara, Kamis (3/8/2017).
Ketika jalur kereta api siap, Kementerian Pertahanan dan atau TNI bisa dengan mudah mengumpan tank-tank dari Pulau Jawa ke sepanjang perbatasan mulai Kalimantan Barat hingga Kalimantan Utara.
"Konsepnya ketika terjadi kedaruratan, maka tank diangkut dari Jawa melalui pelabuhan. Setiba di Kalimantan, selanjutnya diangkut kereta api ke perbatasan. Jadi ketika darurat, Kalimantan mendukung infrastrukturnya untuk mendispersi pasukan dan Alutsista," ujarnya.
Belum lagi Presiden Joko Widodo yang meminta agar pasukan TNI di Pulau Jawa diumpan ke perbatasan untuk memperkuat wilayah-wilayah terluar negara. Kementerian Polhukam lanjut Agus Rustandi juga sudah merencanakan hal ini.
"Akan ditempatkan di mana saja dan berapa banyak, masih tahap pengkajian. Pengkajian itu sebenarnya dalam 1 tahun sudah bisa direalisasikan."
"Dari Kodam juga sudah menyebutkan bahwa sudah mulai didirikan pos-pos baru di perbatasan. Tetapi kembali lagi ke persoalan anggaran dan SDM yang diperlukan," sebutnya.
Kurangi kemacetan 
Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di jalur Pantura, Tegal, Jawa Tengah, Minggu (1/1/2017). [ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah]★
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) melalui Kongres Teknologi Nasional 2017 menawarkan teknologi Intelligent Transportation System (ITS) untuk mengurangi kemacetan lalu lintas perkotaan.
"Rekomendasi yang dikeluarkan untuk atasi kemacetan dengan Intelligent Transportation System seperti yang sudah digunakan Jepang. Kita uji di Pekalongan nanti," kata Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa Wahyu Widodo Pandoe saat menyampaikan rekomendasi bidang teknologi transportasi pada penutupan Kongres Teknologi Nasional 2017 di Jakarta, Rabu.
Teknologi ini, menurut Wahyu, mirip seperti Google Map, yang jika digunakan pengendara dapat berfungsi untuk mengantisipasi terjebak kemacetan. Dalam kaitannya dengan manajemen lalu lintas teknologi dapat pula berfungsi kepadatan lalu lintas.
Kebijakan transportasi perkotaan yang tepat, ia mengatakan, ditujukan untuk menata kebijakan mengatasi kemacetan dengan meningkatkan mode berbagi angkutan umum pada 2025 sebesar 30 persen. Dirinya meyakini target tersebut dapat tercapai dengan segera beroperasinya transportasi masal seperti MRT, LRT, komuter line dan BRT.
Tujuan baiknya, menurut Wahyu, untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan di perkotaan, dengan prioritas dilakukan riset dan pengembangan (risbang) teknologi kendaraan hemat energi dan ramah lingkungan berbasis bahan bakar green diesel, green gasoline, hibrida, listrik, teknologi gas dan biofuel.
"Bagaimanapun Indonesia tidak bisa mundur dari Paris Agreement. Maka target penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26 persen di 2020 harusnya mempercepat upaya-upaya menekan emisi salah satunya dengan membenahi transportasi perkotaan," ujar dia.
Untuk mencapai target tersebut, menurut Wahyu, rekomendasi yang juga diberikan dalam kongres adalah mendorong Pemerintah menyiapkan SDM, fasilitas dan kelengkapan badan atau lembaga technology clearing house pengujian dan sertifikasi produk teknologi ramah lingkungan dan hemat energi.
Penguatan teknologi otomotif hemat energi dan ramah lingkungan yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan yang telah disebutkan sebelumnya perlu dilakukan. Sekaligus, ia mengatakan penerapan standar emisi Euro 4 di 2018 untuk bensin, dan 2021 untuk diesel.
Masterplan Sisitem Angkutan Massal Jakarta [Ardriansyah Yasin]
PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta berencana memulai proses pembangunan MRT fase II dengan rute Bundaran HI-Kampung Bandan pada 2018 mendatang.
"Rencananya, kami akan melakukan groundbreaking pembangunan MRT fase II tahun depan," kata Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar di Jakarta, Kamis.
Saat ini, menurut dia, rencana pembangunan sarana transportasi massal tersebut masih dalam tahap desain dasar (basic engineering design).
"Beberapa waktu lalu, kami sudah selesaikan tahap studi kelayakan atau feasibility study. Sekarang masuk tahap basic engineering design," ujar William.
Lebih lanjut, dia menuturkan pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai rencana pembangunan MRT Bundaran HI-Kampung Bandan tersebut.
"Untuk anggaran pembangunan MRT fase II itu sendiri dialokasikan sebesar Rp25,1 triliun. Kami sudah koordinasikan dengan pemerintah pusat," tutur William.
MRT fase II tersebut nantinya akan memiliki total panjang lintasan 8,3 kilometer dengan delapan stasiun bawah tanah, yaitu Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, Kota dan Kampung Bandan.
Sementara itu, saat ini PT MRT Jakarta masih membangun MRT fase I Lebak Bulus-Bundaran HI yang ditargetkan akan beroperasi pada Maret 2019 mendatang.
Belajar dari Kasus Qatar
Rute penerbangan lama dan baru setelah Arab Saudi mengeluarkan larangan terbang bagi pesawat beregistrasi Qatar, Selasa (6/6/2017)(Flightradar24) ●
Pada saat hubungan Rusia dengan negara barat meruncing karena permasalahan Ukraina, otoritas penerbangan Rusia mengancam untuk menutup kolom udara di bawah kekuasaannya yang merupakan kawasan "kunci" dari jalur penerbangan internasional yang menghubungkan Barat dan Timur.
Saat itu hampir semua maskapai penerbangan negara barat berteriak keras. Penutupan itu berdampak pada jalur penerbangan internasional. Mereka yang terbang dari barat ke timur dan sebaliknya harus memutar lebih jauh. Tidak efisien.
Minggu lalu tersebar kabar, otoritas penerbangan Arab Saudi menutup kawasan udaranya bagi semua penerbangan pesawat Qatar menyusul konflik yang tengah berkembang antar kedua negara itu.
Tindakan ini berdampak langsung bagi maskapai Qatar Airways. Jika penutupan wilayah udara ini berlangsung lama, tidak mustahil akan membuat Qatar Airways bangkrut.
Sejarah mencatat, bahwa kawasan wilayah udara sebuah negara ternyata berkait erat dengan kedaulatan dan martabat sebagai sebuah bangsa.
Banyak sekali contoh-contoh yang terukir dalam sejarah dunia, mulai dari perang dunia hingga di penghujung abad ini.
Jerman gagal menduduki Inggris, walau sudah menduduki Perancis, karena gagal dalam pertempuran di wilayah udara Inggris. RAF, pasukan udara Inggris memukul mudur Jerman di udara. Pertempuran itu dikenang sebagai The Battle of Britain.
Amerika Serikat memperoleh pelajaran yang sangat mahal harganya saat pangkalan militer mereka di Pasifik (Pearl Harbor) porak poranda oleh serangan Jepang.
Hal itu terjadi sebagai akibat dari kedaulatan udara Amerika di atas Hawai tidak terjaga dengan baik.
Kapal-kapal perang Amerika tenggelam. Banyak sekali korban nyawa berjatuhan dengan tragis dan dramatis.
Friedman, dalam bukunya yang terkenal berjudul The Future of War menyebut tragedi Pearl Harbor sebagai the origins of American military failure.
Kerajaan Jepang yang memiiki angkatan perang beserta prajurit pilihan berdedikasi tinggi serta begitu kuat persenjataannya pada perjalanan perang dunia yang tengah berlangsung, ternyata ditaklukkan "hanya" karena ketidakmampuan menjaga wilayah udara kedaulatannya di atas Hiroshima dan Nagasaki.
Kedua kota itu luluh lantak dibom Amerika Serikat. Tak lama setelah itu Jepang menyerah dan berhentilah seluruh pertempuran dalam rangkaian perang dunia kedua.
Peristiwa 911 di tahun 2001 berupa empat rangkaian serangan teroris terkoordinasi di hari Selasa 11 september, ternyata dilakukan menggunakan empat pesawat terbang komersial dari maskapai Amerika Serikat sendiri yaitu American Airlines dan United Airlines. Tragedi itu disebut antara lain sebagai “September 11 attacks”.
Sesaat setelah kejadian, semua Air Force Base disiagakan menghadapi serangan dari udara. Semua penerbangan komersial dan non komersial dilarang terbang. Satu pukulan berat bagi sistem keamanan nasional Amerika.
Padahal, apa yang kurang dari Amerika? Negeri adi daya itu memiliki Pentagon (Army, Navy, Marine Corps, Air Force dan Coast Guard), FBI, dan CIA. Tapi, pertahanan udaranya jebol juga.
Hasil kaji ulang tentang peristiwa 911 mengantar Amerika mendirikan institusi baru yaitu Departement of Homeland Security. Setelah itu dibentuk pula badan baru yang antara lain untuk memperkuat FAA (Federal Aviation Administration) di bidang keamanan transportasi nasional, dikenal sebagai TSA (Transportation Security Administration).
Seluruh jaringan transportasi ditertibkan, semua jalur penerbangan komersial ditata ulang terutama koridor take off dan landing yang akan berada dalam pengawasan yang sangat ketat.
Intinya, jalur penerbangan komersial di dalam negeri telah dimasukkan dalam daftar “national potential threat”. Semua Aerodrome, terutama gedung terminal airport penerbangan komersial berada dibawah pengawasan yang “super-ketat”.
Demikianlah, rangkaian catatan sejarah yang menjelaskan dengan sangat "loud and clear", bahwa urusan udara bukan hanya urusannya "Civil Aviation" dan masalah "hubungan internasional" belaka.
Pengelolaan wilayah udara kedaulatan sebuah negara harus ditangani terpadu di tingkat strategis yang melekat pada kekuasaan ditingkat pusat Pemerintahan.
Pengelolaan wilayah udara akan menentukan eksistensi sebuah bangsa, melekat erat di dalamnya martabat sebagai sebuah negara.
Merujuk pada hal tersebut, maka dengan sangat sederhana dapat disimpulkan bahwa urusan pengelolaan wilayah udara kedaulatan Indonesia bukanlah hanya urusannya Kementrian Perhubungan dan Kementrian Luar Negeri saja.
Ada beberapa institusi lainnya yang justru memegang peranan penting yang harus dilibatkan, bila kita tidak ingin bernasib konyol sebagaimana dicontohkan dalam banyak catatan sejarah.
Kita masih membutuhkan sebuah badan semacam "Depanri" (Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional) yang pernah ada beberapa waktu yang lalu. Badan ini merupakan wadah terpadu di tingkat strategis dibawah kendali Presiden yang akan menentukan kebijakan nasional di bidang pengelolaan wilayah udara kedaulatan NKRI.
Badan ini adalah sebuah wadah yang menampung berbagai pemikiran dari bermacam-macam perspektif yang visioner untuk dapat berkontribusi kepada para pemegang dan penentu kebijakan di tingkat nasional dalam proses pengambilan keputusan.
Mengelola wilayah udara adalah mengelola kehormatan bangsa yang membutuhkan orang-orang yang penuh dedikasi, orang-orang yang mementingkan negaranya terlebih dahulu sebelum kepentingan dirinya sendiri.
Saya ingin mengakhiri uraian ini dengan kata-kata dari David Ben-Gurion 14 Mei 1948: "A high standard of living, a rich culture, spiritual, political and economic independenc, are not possible without full of aerial control”.
Chappy Hakim
KSAU 2002-2005
Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"
Sepanjang 4.325 km
Helikopter TNI bantu pembangunan Trans Papua [RRI] ●
Papua merupakan wilayah Indonesia yang berada paling timur dan berbatasan dengan Papua New Guinea. Luas wilayah Propinsi Papua adalah 421.981 KM2 (3,5 kali lebih besar dari pada Pulau Jawa) dengan topografi yang meliputi daerah pegunungan dan sebagian besar tanah yang berawa-rawa di daerah pesisir.
Propinsi Papua sendiri merupakan salah satu wilayah yang sangat luas, jumlah penduduk yang masih sedikit serta dikaruniai kekayaan berupa hasil hutan, perkebunan, perikanan dan pertambangan yang masih belum tergarap maksimal. Penambangan emas adalah salah satu bukti bahwa potensi alam Papua sangat besar.
Sayangnya potensi Papua yang besar tidak diimbangi dengan pembangunan yang memadai. Laju pembangunan di Papua termasuk yang terlambat di Indonesia dibandingkan pulau-pulau lain. Minimnya infrastruktur jalan dan listrik menjadi penghambat utama bagi transportasi logistik dan perekonomian Papua. Dampaknya adalah harga-harga sebagian besar barang yang dijual di sana jauh lebih mahal daripada harga pasaran di seluruh Indonesia.
Di Indonesia pembangunan yang sangat pesat hanyalah di daerah jawa, karena jawa merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian sedangakan di wilayah lainnya belum secepat di pulau jawa. Misalnya saja Papua. Jika dilihat, Papua merupakan pulau yang lebih besar dari pulau Jawa, kandungan sumber daya alam yang dimiliki oleh Papua, juga jauh lebih besar di bandingkan dengan pulau Jawa. Namun, mengapa papua masih sangat sulit untuk berkembang menjadi wilayah yang modern seperti di Jawa, Kalimantan atau Sumatra.
Selama dua tahun lebih menjabat, terobosan Presiden Jokowi bagi pembangunan Papua patut diacungi jempol.Presiden Jokowi benar-benar merealisasikan janji dua tahun lalu ketika beliau berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat terutama di kawasan ujung timur Indonesia. Beliau tidak ingin pembangunan di Indonesia tidak merata dan hanya terpusat di Jawa saja.
Pemerintahan Jokowi-JK mulai menampakkan hasil kerjanya dalam Memasuki Tahun ketiga masa kerjanya, terutama dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Papua. Meskipun belum Selesai sepenuhnya secara sempurna, namun proyek-proyek pembangunan infrastruktur di tanah Papua sudah mulai menampakkan perkembangan kondisi yang lebih baik. Hal ini sudah mulai memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Papua.
Terobosan Presiden Jokowi ini memberikan angin segar yang berdampak pada peningkatan pergerakan ekonomi Papua. Beliau telah menjadi ayah yang selalu dinanti dan dirindukan. Semoga dalam beberapa tahun mendatang, Papua mampu bangkit dan bersaing dengan pulau-pulau lain di Indonesia mengingat Papua menyimpan potensi besar yang masih tertidur.
Percepatan pembangunan wilayah Papua memang menjadi salah satu fokus utama pemerintahan, terutama membuka jalan trans Papua.Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembangunan jalan trans Papua sepanjang 4.330,07 km. Sepanjang tahun 2016 saja, anggaran yang dialokasikan untuk Trans Papua mencapai Rp 2,15 triliun yang terdiri dari Rp 739 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan sepanjang 1.719,46 km, Rp 834,8 miliar untuk 151,34 km pembangunan jalan baru, dan pembangunan jembatan sebesar Rp 579,4 miliar.
Sedangkan untuk tahun 2017, alokasi anggaran untuk Trans Papua adalah sebesar Rp 2,55 triliun yang terdiri dari Rp 917,4 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan Rp 890 miliar untuk pembangunan jalan baru, dan Rp 749,5 miliar untuk pembangunan jembatan.
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo bergerak cepat dengan mempercayakan mandatnya kepada TNI untuk melaksanakan pembangunan jalan di Provinsi Papua. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dengan melaksanakan pembangunan jalan di wilayah terisolir yang melibatkan peran TNI. Pembangunan Trans Papua merupakan suatu proyek yang sangat luar biasa, dimana TNI telah membantu secara maksimal dengan membuka isolasi yang sebelumnya merupakan wilayah pegunungan dan hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat, tetapi sekarang sudah bisa dilalui jalur darat.
Pemerintahan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo Telah mebuahkan hasil dengan menyelesaikan pembuatan trans Papua sepanjang 3.800 km dari rencana 4.325 km, dimana 38 km diantaranya sudah teraspal dan bisa dilewati kendaraan roda 4 empat dengan lancar. Proses pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata.
TNI Membelah Gunung Dan Menerobos Hutan
Pembangunan jalan trans Papua 4.325 km bukanlah perkara mudah. Sebab, sebagian besar jalan yang saat ini masih terputus merupakan jalan yang tertutup hutan. Karena itulah, Kementerian PUPR menggandeng TNI AD membuka bakal jalan yang masih tertutup hutan. Ancaman keamanan pun menjadi kendala. Jika satuan Zeni yang turun, mereka sudah disiapkan untuk membangun dan bertempur. Hal seperti ini yang tidak dimiliki instansi sipil.
Pada awal 2016 TNI kembali mendapatkan kepercayaan untuk mendarmabaktikan diri kepada bangsa dan negara. Hal ini setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menaruh perhatian kepada Zeni TNI AD untuk dijadikan mitra kerja membuka trans Papua yang belum terjamah oleh teknologikarena, di tengah hutan para pekerja dari sipil tidak tahu ada ancaman apa saja. Kalau kontraktor dilepas begitu saja, akan sulit untuk bekerja. "Kita harapkan dengan memberi akses terhadap Zeni TNI AD untuk bisa membuka jalan yang telah direncanakan sebelumya, maka gangguan keamanan akan bisa diperkecil dengan diterjunkannya satuan Zeni TNI AD bisa aman dan nyaman dalam mengerjakan pekerjaan trans Papua sesuai target dari pemerintah."
Sebelumnya diketahui, pengerjaan proyek Trans Papua beberapa kali memakan korban. Tewasnya empat pekerja sipil yang mengerjakan proyek pembangunan jalan dari Sinak ke Mulia, Kabupaten Jayawijaya. Keempatnya ditembak kelompok bersenjata di Desa Agenggen, Daerah Sinak, Kabupaten Puncak pada Maret 2016 lalu.
Dengan adanya korban dari pihak sipil untuk pengerjaan sudah tepat dari pihak satuan Zeni TNI AD yang harus terdepan sebagai pembuka jalan dan selanjutnya diteruskan oleh Kementerian PUPR untuk mengaspal hingga sampai tahap penyelesaian. Satuan Zeni Angkatan Darat multi pungsi selain bertugas bukan jalan menebang pohon, membuka hutan tetapi juga membuat badan jalan dan membelah gunung. Dengan bekerja paralel satuan Zeni harus bekerja ekstra, karna kontraktor umum di belakangnya otomatis langsung melakukan pengerasan jalan dan pengaspalan. Untuk pekerjaan di Papua pihak kontaktor umum harus dikawal oleh TNI kalau tidak mereka tidak bisa bebas bekerja karena harus menyesuaikan target yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, Pembangunan jalan Trans Papua ini dikebut seiring kian mendesaknya kebutuhan jalan nasional di Papua, karena saat ini warga terutama yang bermukim di pedalaman Papua tidak mempunyai akses jalan dan hanya mengandalkan transportasi angkutan udara yang tak semua kalangan bisa menjangkaunya.
Sejak awal 2016, tim Zeni bekerja mengikis pinggang dan punggung pegunungan Jayawijaya yang melintang membelah Kabupaten Nduga dan Jayawijaya. Tak jarang mereka harus memakai bahan peledak untuk menghancurkan batu yang menghalangi pembangunan jalan. Untuk mewujudkan janji Presiden Jokowi, TNI memang dilibatkan demi percepatan pembangunan. Jelas tidak sembarang orang dapat membangun jalan di Papua.
Namun, menaklukkan pegunungan Papua untuk membangun ruas jalan bukanlah hal yang mudah. Prajurit Zeni TNI AD harus bekerja ekstra keras untuk mengatasinya. Medan berbatu, cuaca ekstrem hingga ancaman longsor dan gangguan keamanan menjadi menu sarapan sehari-hari. Loyalitas dan nilai juang yang tinggi demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua pun menjadi senjata yang ampuh untuk mengatasi berbagai halang rintang itu.
Pembangunan infrastruktur Trans Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahterahan masyarakat Papua, sehingga bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada, baik pertanian maupun energi yang diperlukan masyarakat di Provinsi Papua sangat sulit untuk dipasarkan, karena terbatasnya alat traspotasi untuk mengantarkan hasil bumi masyarakat yang ada hanya transportasi udara itupun tertentu saja karena biayanya sangat mahal.
Total kekuatan yang dikerahkan jajaran Zeni Angkatan Darat sejumlah 394 orang personel dengan komposisi POP-1 meliputi Denzipur-10 dan Denzipur-12, mengerjakan ruas jalan Wamena-Habema dan Habema-Mbua. POP-2 yaitu Yonzipur-18, mengerjakan ruas jalan Mbua-Mugi dan Mugi-Paro, sedangkan POP-3 dari Yonzikon-14 mengerjakan ruas jalan Paro-Kenyam dan Kenyam-Mamugu, dengan kekuatan tiap POP berjumlah 107 personel. Sementara itu, alat berat yang dibutuhkan dalam pembuatan ruas jalan ini terdiri dari Exavator, Dozer, Grader, Dump Truck, Tandem Roller, Tyred Roller, Vibro dan Tangki Air dengan kebutuhan pembukaan jalan berjumlah 78 unit dan pengaspalan jalan berjumlah 60 unit alat berat.
Berikut rincian alokasi dana dan 14 ruas jalan Trans Papua:
1. Pembangunan jalan Kasonaweja-Trimuris-Sarmi senilai Rp 25 miliar
2. Pembangunan jalan Lagasari-Wapoga-Sumiangga senilai Rp 35 miliar
3. Pembangunan jalan Botawa-Wapoga senilai Rp 20 miliar
4. Pembangunan jalan Windesi-Yaur-Kwatisore senilai Rp 35 miliar
5. Pembangunan jalan SP3 Gesa-Barapaso-Batas Waropen senilai Rp 30 miliar
6. Pembangunan jalan Oksibil-Kawor-Waropko senilai Rp 53 miliar
7. Pembangunan jalan Rosbori-Manggui-Poom (Lingkar Yapen) senilai Rp 20 miliar
8. Pembangunan jalan Dawai-Waindu senilai Rp 20 miliar
9. Pembangunan jalan Saubeba-Rosbon senilai Rp 20 miliar
10. Pembangunan jalan Kenyam-Gearek Rp 40 miliar
11. Pembangunan jalan Gearek-Pasir Putih-Suru-suru senilai Rp 40 miliar
12. Pembangunan jalan Suru-suru-Obio-Dekai senilai Rp 40 miliar
13. Pembangunan jalan Mamugu-Batas Batu senilai Rp 40 miliar
14. Pembangunan jalan Lingkar Marsinam Rp 17 miliar.
TNI Lakukan Pendekatan Teritorial
Pasca penembakan pekerja Jalan Trans Papua di Sinak, Kabupaten Puncak, pihak perusahaan swasta meminta TNI agar dapat membantu pekerjaan trans Papua, karena para pekerja sudah tidak mau bekerja karena terancam nyawanya akibat ulah dari sipil bersenjata yang selalu mendatangi para pekerja, oleh sebab itu Pemerintah meminta TNI agar bisa membantu bersama-sama mengerjakan trans Papua. TNI selain ikut mengerjakan pekerjaan jalan juga bisa berfungsi mengamankan para pekerja proyek jalan.
TNI menjadi garda terdepan dalam pengerjaan proyek pembangunan jalan Trans Papua. Betapa tidak, selain medannya yang masih hutan, panasnya konflik di bumi Cendrawasih itu membuat TNI harus turun tangan, kalau tidak trans papau tidaa akan selesai sesuai yang sudah direncanakan.
Langkah awal TNI membantu membuat trans Papua, sebelumya melakukan pendekatan terhadap masyarakat setempat agar masyarakat proaktif untuk ikut mendukung pembuatan jalan, dan TNI mencatat apa kebutuhan masyarakat, setelah itu TNI melalui program pendekatan teritorial kemudian membangun sejumlah honai dan rumah bagi masyarakat di Sinak dan sekitarnya, termasuk membagikan 300 sepatu kepada anak-anak usia sekolah. Setelah TNI turun kemasyarakat dan TNI mengajak masyarakat Sinak untuk bisa menjaga keamanan para pekerja Jalan maka para pekerja dari perusahaan mau lagi menyelesaikan pekerjaannya.
Program pendekatan secara teritorial juga mendapat perhatian dari pihak yang bersebrangan dengan pemerintah, membuat 150 warga langsung menyatakan diri turun gunung dan kembali ke pangkuan NKRI, ini merupakan peristiwa sejarah yang luar biasa, TNI mampu meredam masyarakat dan sekaligus menyadarkan pengikut Organisai Papua Merdeka (OPM) sebanyak 150 orang. Sejak peristiwa penembakan terhadap pekerja perusahaan, Sinak menjadi aman dan masyarakatnya mendukung pembuatan jalan untuk menghidupkan roda perekonomian masyarakat Sinak khususnya dan umumnya adalah masyarakat Papua.
Bahwa sebenarnya masyarakat di pedalaman Papua menginginkan adanya pembangunan di segala bidang, terutama infrastruktur jalan dan rumah tinggal terlihat ketika pihak TNI melakukan pendekatan teritorial yang dibutuhkan masyarakat, honai dan rumah tinggal untuk masyarakat lalu ramai ramai masyarakat manjaga, ini adalah contoh kongrit masyarakat Papua yang ingin diperhatikan, karena mereka miskin, apabila semua infrastuktur sudah dibuat kami yakin lambat laun ekonomi masyarakat Papuaakanmeningkat. Selama ini masyarakat Papua hanya bisa bertahan hidup untuk keluarga kecilnya saja, sementara sarana dan prasarana tidak ada yang bisa merubah pola hidup mereka di lingkungan. Sekarang lingkungan seperti apa yang dibutuhkan masyarakat papua, yang jelas adalah pertanian dan bagaimana cara bercocok tanam yang baik, dan bagaimana pemasarannya ini yang terpenting, mereka lah yang nanti akan melakukan perubahan baik secara ekonomis maupun budaya setelah infrastuktur ada, baik itu jalan, pasar atau tempat pertemuan untuk transaksi.
Sebenarnya permasalahan mereka karena infrastruktrur yang terbatas, ini yang sebenarnya yang membuat masyarakat sulit berkembang. Saatnya pemerintah memanjakan masyarakat Papua untuk mandiri dan berkembang agar tidak ada jurang pemisah antara masyarakat Indonesia yang ada di Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Papua semua sama, kami yakin orang yang tadinya bersebrangan akan berbalik 180 derajat akan mendukung pemerintah, contoh kecil masyarakat Sinak 150 orang kembali kepangkuan NKRI.
Semenjak naiknya Jokowi menjadi Presiden RI, bahkan di tahun pertamanya saja, Presiden Jokowi sudah mengunjungi Papua sebanyak empat kali dan berkomitmen penuh untuk membangun Papua sebagai daerah prioritas dalam pembangunan infrastruktur seperti Jalan Trans Papua, Kereta Api, Pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya.
Sejak 2014, pemerintah Indonesia benar-benar ingin Papua berubah sehingga dipercepat ekonominya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Proses mensejahterakan tersebut haruslah dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai pula. Tol Trans Papua yang direncanakan memiliki 4.325 kilometer (KM), dan yang tersambung saat ini sudah mencapai 3.667 KM atau sekitar 85 %. Tidak hanya untuk kepentingan infrastruktur, namun tol ini juga indah dilihat dan menjadi kebanggaan masyarakat Papua yang baru melihat jalan tol di Papua, dulu orang Papua pengen liat jalan tol harus ke Jawa atau Jakarta sekarang di Papua sudah ada jalan tol.
Penulis : Letkol Inf Drs. Solih
